Dalam rangka mendukung implementasi sistem kerja untuk organisasi yang dinamis pasca kebijakan penyederhanaan birokrasi  di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pada tahun 2024, Kemenko Marves melalui Biro Hukum menyelenggarakan kegiatan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Monev Standar Pelayanan di Kemenko Marves (3/4).

Pada konsultasi ini APBI-ICMA sebagai salah satu asosiasi yang menjadi stakeholders Kemenko Marves hadir dalam forum sosialisasi tersebut. Dalam sosialisasi yang dibuka oleh Arif Rahman selaku Plt. Kepala Biro Hukum Kemenko Marves menyampaikan bahwa Komitmen dan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat berhasil meraih penghargaan dalam ajang bergengsi Anugerah Humas Indonesia. Dimana Kemenko Marves ditetapkan memperoleh penghargaan Kategori Pelayanan Informasi Publik, Sub-Kategori Ruang Pelayanan Informasi Publik.

Pada kesempatan ini Kemenko Marves juga memaparkan bahwa dalam instansinya terdapat 9 (Sembilan) jenis layanan Kemenko Marves yang tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi No. 145 tahun 2021 sebagai berikut:

1. Pelayanan Pemberian Konsultasi
2. Pelayanan Pemberian Audiensi
3. Pelayanan Penyediaan Narasumber/Pembicara/Keynote Speaker
4. Pelayanan Rapat Koordinasi Penyelesaian Isu Bidang Kemaritiman dan Investasi
5. Pelayanan Asistensi Penyelesaian Isu Bidang Kemaritiman dan Investasi
6. Pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik
7. Pelayanan Pelayanan Penyediaan Data dan Informasi Publik
8. Pelayanan Penyediaan Bahan, Rekaman, dan/atau Risalah Rapat Koordinasi
9. Pelayanan Penyediaan Informasi Progress Permohonan Paraf Menteri Koordinator pada Rancangan Peraturan

Selain itu, dalam Kepmenko No. 145 Tahun 2021 mengamanatkan agar dilakukan evaluasi penerapan Standar Pelayanan minimal 1 (satu) tahun sekali untuk meningkatkan kualitas dan sebagai dasar penyesuaian Standar Pelayanan lebih relevan sesuai kebutuhan. Itulah yang menjadi alasan mengapa diadakan forum ini.

Bagi APBI-ICMA sendiri peran dari pelayanan Kemenko Marves sangat memberikan dampak positif dalam menindaklanjuti setiap korespondensi yang diberikan dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional yaitu pelaksanaan konsultasi paling cepat 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima. Maka tidak heran dengan demikian pada evaluasi publik tahun 2022, Kemenko Marves memperoleh nilai 4,3 dengan predikat Baik.

Dalam lawatannya ke Jawa Timur, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan bahwa kondisi pasokan listrik terpantau aman menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H/2024 Masehi. Hal tersebut ia sampaikan usai meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) PT. PLN Nusantara Power (NP) di Gresik, Jawa Timur, pada Kamis (4/4).

"Pasokan listrik Insyaallah aman, dan untuk pasokan kebutuhan energi primernya statusnya mencukupi dengan (Hari Operasi) HOP diatas 20 hari," ungkapnya.

Arifin menyebut bahwa PLN telah melakukan tindakan preventif dan efektif terhadap peralatan-peralatan dan sistem ketenagalistrikan yang tidak hanya dilakukan pada momen Idul Fitri maupun Natal dan Tahun Baru saja, melainkan dilakukan secara rutin.

"Tindakan ini tidak hanya mengantisipasi Nataru dan Idul Fitri saja, tetapi sudah menjadi bagian yang rutin dilakukan supaya pelayanannya bisa maksimal dan tidak ada gangguan listrik kepada masyarakat," imbuhnya.

Berdasarkan laporan tim Posko Sektor Energi Kementerian ESDM yang berpusat di Kantor BPH Migas, diproyeksikan Beban Puncak (BP) pada Hari Raya Idul Fitri 1445 H terjadi pada tanggal 10 April 2024 sebesar 32.750 MW dengan Daya Mampu Pasok (DMP) sebesar 51.350 MW, serta cadangan total sebesar 18.600 MW (56,79%).

Sementara itu, PLN juga menyiapkan posko siaga untuk mengamankan pasokan listrik pada periode Idul Fitri 1445 H/2024 Masehi sebanyak 2.766 posko seluruh Indonesia, dengan dukungan 81.591 personil (terdiri dari 15.594 Personil Pembangkit, 19.450 Personil Transmisi, 46.375 Personil Distribusi & TAD, dan 172 personil Kantor Pusat).

APBI-ICMA menggelar acara Sharing Session dan Buka Puasa Bersama bertempat di kantor APBI (25/03). Agenda ini selain untuk silaturahmi, juga sebagai forum untuk menyampaikan update isu, kinerja dan ruang diskusi antar anggota.

Acara dihadiri oleh Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus serta anggota. Para pengurus yang mengisi acara, antara lain Haryanto Damanik selaku Sekretaris Jenderal, Ezra Sibarani selaku Ketua Komite Hukum dan Perpajakan, F.H. Kristiono selaku Ketua Komite Sustainability, Ignatius Wurwanto selaku Ketua Komite Good Mining Practice, serta Ervina Fitriyani selaku Komite Marketing & Logistik. Selain itu, R.A Sri Dharmayanti dan Priyadi selaku Dewan Penasehat juga turut hadir dalam acara ini.

Dari sisi pengurus menyampaikan update isu, diawali oleh Haryanto Damanik membahas beberapa regulasi yang menjadi prioritas APBI-ICMA. Hal-hal tersebut mencakup skema pungut salur dana kompensasi batubara, harga khusus untuk kelistrikan nasional, dan isu kepelabuhanan.

APBI-ICMA bekerjasama dengan salah satu Kantor Akuntan Publik yaitu RSM Indonesia untuk menggelar acara Coal Tax Updates ”Memahami Peraturan Transfer Pricing Indonesia & Implikasinya Terhadap Industri Batubara” bertempat di kantor APBI-ICMA (20/02). Agenda ini dibuka oleh Ulina Fitriani (Komite Pajak APBI-ICMA) serta menghadirkan narasumber Ichwan Sukardi (Head of Tax RSM) dan Qivi Hady (Partner Transfer Pricing). Acara ini mendapatkan animo positif dari para anggota, terdapat sekitar 55 peserta yang turut hadir dan berpartisipasi.

Secara spesifik Coal Tax Update ini membahas peraturan transfer pricing dalam PMK 172/2023, pengaturan dalam PP 15/2022 serta bagaimana interaksi antar kedua aturan tersebut. Kedua jenis aturan ini sangat berimbas bagi pelaku usaha pertambangan batubara. Dalam opening remarks nya, Ulina Fitriani menyampaikan bahwa PP 15/2022 mengatur, antara lain:

1)     Penghitungan Penghasilan Kena Pajak bagi Pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian dan PKP2B dengan ketentuan UU PPh yang berlaku dari waktu ke waktu; dan

2)     Ketentuan terkait kewajiban PNBP hanya berlaku untuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian. Ketentuan perlakuan perpajakan ini berlaku sejak awal Tahun Pajak 2023.

Industri pertambangan batubara telah menjadi salah satu pilar utama ekonomi Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Selama satu dekade terakhir, bisnis batubara telah memberikan kontribusi sekitar 5% hingga 8% terhadap PDB Indonesia. Besarnya skala bisnis batubara Indonesia menempatkan Republik ini sebagai eksportir batubara terbesar ketiga di dunia, berada di belakang India dan Cina. Tingginya nilai ekonomi dari industri batubara ini tentu meningkatkan isu penerimaan negara, khususnya sektor perpajakan.

Beberapa tahun belakangan ini, penghindaran pajak oleh konglomerasi dan grup usaha menjadi isu yang paling hangat di dunia perpajakan, terutama ketika berbicara tentang transaksi afiliasi atau transaksi antar pihak berelasi antar anggota grup usaha. Sebagaimana telah kita ketahui, industri batubara merupakan salah satu industri yang didominasi oleh grup usaha dan konglomerasi raksasa, sehingga keberadaan transaksi intragrup menjadi suatu hal yang tidak terelakkan.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak menaruh perhatian khusus dalam isu transfer pricing, terutama dalam sektor sektor penopang penerimaan negara seperti batubara. Hal ini terbukti di tahun 2023, ketika DJP merilis peraturan terbaru tentang transfer pricing yang bersifat omnibus, yang menggabungkan aturan-aturan transfer pricing menjadi satu regulasi, yaitu PMK-172 tahun 2023. Aturan ini sudah berlaku sejak 29 Desember 2023. Banyak perubahan fundamental dalam aturan tersebut, seperti pengaturan terkait penyesuaian keterkaitan, penyesuaian sekunder, dan tentang pendokumentasian transfer pricing.

PMK No. 172/2023 menggabungkan berbagai aturan terkait transfer pricing (TP) yang sebelumnya terpecah ke dalam tiga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang meliputi PMK Nomor 213/PMK.03/2016 terkait penyusunan TP Documentation (TP Doc), PMK Nomor 49/PMK.03/2019 terkait Prosedur Persetujuan Bersama atau Mutual Agreement Procedure (MAP) dan PMK Nomor 22/PMK.03/2020 terkait PKKU dan Kesepakatan Harga Transfer atau Advance Pricing Agreement (APA).

Menyikapi berbagai perubahan dalam aturan transfer pricing, Partner Tax RSM Indonesia T. Qivi Hady Daholi menguraikan beberapa langkah mitigasi risiko over taxation dalam proses pemeriksaan pajak, khususnya atas transfer pricing. Dijelaskan oleh Qivi bahwa langkah pertama yang diperlukan adalah menyediakan dokumen transfer pricing (TP Doc) yang memenuhi ketentuan formal, material, dan tepat waktu. Sebagai solusi untuk transaksi afiliasi lokal bisa menggunakan Unilateral APA dan memakai  bilateral dan multilateral APA sebagai solusi untuk transaksi keteranganya, Selasa (20/2).

Langkah kedua, melakukan Advance Pricing Agreements (APA) untuk mencegah sengketa transfer pricing. Qivi menjelaskan,  sebagai solusi untuk transaksi afiliasi lokal bisa menggunakan Unilateral APA dan memakai  bilateral dan multilateral APA sebagai solusi untuk transaksi cross border. Ketika sudah ada APA saat tax payer dan tax authority disetujui  maka terdapat  kepastian bagi taxpayer,  dilindungi dari tax audit atau compliance testing oleh otoritas pajak.

Ketiga,  jika sudah terjadi sengketa, maka bisa menggunakan domestic pathway yakni objection serta appeal dan judicial review, serta langkah alternatif untuk international pathway yakni melalui Mutual Agreement Procedure (MAP). “MAP didesain guna mencapai penyelesaian pajak yang bersifat win-win output serta menghilangkan atau mengurangi pajak ganda,” pungkas Qivi.

Seperti diketahui, DJP memiliki hak untuk melakukan penilaian kembali terhadap prinsip penetapan harga transfer yang adil (ALP). Jika harga yang ditetapkan atas transaksi dinilai tidak memenuhi persyaratan ALP maka koreksi yang diterapkan dapat meningkatkan beban pajak hingga 48%.

Sebagai catatan, PMK No. 172 memuat penjelasan catatan detail terkait tahapan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) yang tidak diatur dalam peraturan sebelumnya.