Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Energi dan Sumber Daya Mineral. Ditjen anyar ini sudah diteken Presiden Prabowo Subianto lewat Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 169 tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pembentukan Ditjen Gakkum ESDM tertuang dalam bagian ketujuh Perpres. “Bagian Ketujuh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral,” demikian bunyi Perpres tersebut.

Ditjen Gakkum ESDM bertanggung jawab langsung kepada Menteri ESDM dan dipimpin oleh Direktur Jenderal (Dirjen). Ketentuan ini sesuai dengan pasal 23.

“Pasal 23 (1) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Direktur Jenderal,” demikian bunyi pasal 23 ayat 1 dan 2.

Ini Dia Daftar Ketua & Anggota Komisi XII DPR 2024-2029

Komisi XII DPR RI yang baru dibentuk akan membawahi bidang ESDM, lingkungan hidup dan investasi. Dalam periode sebelumnya tugas tersebut diemban oleh Komisi VII DPR RI.

Sementara itu mitra kerja Pemerintah yang ditangani oleh Komisi XII ini meliputi:

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

2. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan

3. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)

5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

6. Dewan Energi Nasional (DEN)

7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)

8. Badan Informasi Geospasial (BIG)

Adapun Daftar Anggota Komisi XII DPR yang terdiri dari 45 Orang dan 8 Fraksi adalah sebagai berikut: 

Fraksi PDI Perjuangan: 

1. Bambang Wuryanto 

2. Dony Maryadi Oekon (Wakil Ketua Komisi)

3. Yulian Gunhar 

4. Ridwan Andi Wittiri 

5. Cornelis 

6. Sigit Karyawan Yunianto 

7. Arif Fiyanto 

8. Shanty Alda

Fraksi Partai Golkar: 

1. Bambang Patijaya (Ketua Komisi)

2. Mukhtarudin 

3. Gandung Pardiman 

4. Alfons Manibui 

5. Cek Endra 

6. Rusli Habibie 

7. Christina Eugenia Paruntu 

8. Dewi Yustisiana

Fraksi Partai Gerindra: 

1. Bambang Haryadi (Wakil Ketua Komisi)

2. Rokhmat Ardiyan 

3. Moreno Soeprapto 

4. Ramson Siagian 

5. Ade Jona Prasetyo 

6. Muhammad Rohid 

7. Rocky Candra

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa: 

1. Ratna Juwita Sari 

2. Dipo Nusantara Pua Upa 

3. Ico Alviano 

4. Iyeth Bustami 

5. Syafaruddin 

Fraksi Partai Nasdem: 

1. Sugeng Suparwoto 

2. Irsan Sosiawan 

3. Cheroline Chrisye Makalew 

4. Gulam Mohamad Sharon 

5. Syarif Fasha

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: 

1. Muhammad Harris 

2. Nevi Zuarina 

3. Jalal Abdul Nasir 

4. Meitri Citra Wardani 

Fraksi Partai Amanat Nasional: 

1. Putri Zulkifli Hasan (Wakil Ketua Komisi)

2. Aqib Ardiansyah 

3. Eddy Soeparno 

4. Totok Daryanto

Fraksi Partai Demokrat: 

1. Mulyadi 

2. Nurwayaah 

3. Zulfkar Hamonangan 

4. Edhie Baskoro Yudhoyono

Sumber: Olahan dari berbagai website kelembagaan

APBI-ICMA memenuhi undangan Focus on Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (DJMB) di Universitas Indonesia (11/10). APBI sendiri diwakili oleh Wakil Sekretaris Jenderal F.H. Kristiono sebagai narasumber dari topik pembicaraan Penyusunan SOP Pengawasan dan Pengembangan Batubara. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah yaitu Asisten Deputi Kemenko Marves, Kelompok Kerja Hilirisasi Minerba dan Dit. Pembinaan Program Minerba,  Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin,  Sesditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

M. Ansari selaku  Direktur Pembinaan Program Minerba dalam pemaparannya menyampaikan bahwa FGD tersebut  membahas tantangan dan kendala pelaksanaan hilirisasi.  Ansari juga menyampaikan ada tiga (3) Jenis SOP antara lain Pengawasan terhadap mekanisme, Konstruksi Feasibility dan AMDAL, dan proses produksi. Ia juga menyampaikan bahwa sudah ada perkembangan dari  perusahaan dalam melakukan hilirisasi batubara. Saat ini ada 7 perusahaan yang sudah sampai tahap feasibility study dalam pelaksanaan hilirisasi antara lain PT Kaltim Prima Coal dan Arutmin merubah methanol menjadi Amonia, PT Kendilo dibekukan, PT Multi Harapan Utama menjadi semi kokas dengan target pada tahun 2027 mendatang, Adaro Indonesia dengan proyek DME, dan Berau dengan proyek batubara menjadi methanol.

Menanggapi hal tersebut, Agus Kemenko Marves menyebut produk-produk turunan diatas sudah termasuk kedalam 7 jenis produk turunan batubara antara lain Coal Gasificaton, Undeground Coal Gasifiction, Coal Liquifaction, Coking Coal, and Coal Upgrading. 

Ia juga menyampaikan mengenai tantangan dan kendala yang dihadapi antara lain adanya antara lembaga, teknis hilirisasi, regulasi, teknis dan operasional, dan ekonomi pasar. Adapaun hal-hal yang harus diperhatikan sekaligus menjadi syarat IUP  Operasi Produksi Khusus Pengolahan atau Pemurnian a.l. Administratif, teknis, lingkungan, dan Finansial. 

Dari sudut pandang KLHK pengawasan kegiatan hilirasasi batubara, hal yang akan diawasi sebenarnya hanya hal-hal umum yang biasa mereka lakukan, jelas yang berkaitan dengan lingkungan. Maka dari itu, dalam hal ini hal yang akan diawasi adalah hal yang berkaitan dengan perizinan, AMDAL, teknologi, emisi, dampaknya. Bapak Fery juga menyampaikan akan menyusun pedoman dengan melakukan kolaborasi dengan para stakeholder mengenai isi dari pedoman tersebut. Pengawasan dibagi 2 langsung dan tidak langsung dilakukan melalui telaah data) secara online sudah minta data perizinan lingkungan

Mewajibkan perusahaan untuk menggunakan sistem yang dapat dipantau secara online dan terhubung dengan sistem KLHK. Pengawan langsung jika ada pelanggaran maka akan dilaksanakan pengawasan secara insidental (Permenlhk No. 22/MENKHK/SETJEN/SET.1/3/2017) dan akan diusut oleh BAP untuk dilakukan tindak lnjut sesuai dengan hasil pengawasan yang dilakukan. Pengawsan secara langsung dilakukan dilapangan untuk mengawasi proses-proses selama melakukan proses hilirisasi. Yang dimaksud dengan sistem insidental adalah KLHK akan menyediakan sistem CS yang dapat dilihat langsung pengaduannya oleh mereka. Sebagai tindak lanjut dari pengawasan akan dibuat berita acara hasil pengawan, analisi yuridus, laporan hasil pengawasan juga akan dilakukan penerapan sanksi administratif, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum pidana).

Kemenperin yang berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi perizinan berusaha. Apabila tingkat resiko rendah maka izin berusaha berupa NIB, resiko menengah rendah izin berupa sertifikat standar, resiko menengah tinggi izin berupa sertifikat standar, resiko tinggi berupa izin khusus. 

Kemenperin menggunakan sistem e-WASDAL yang dimana sistem ini berupa sistem informasi industri yang mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengendalian industri mulai dari perencanaan hingga tindaklanjut dengan output akhir adalahh proffiling perusahaan. Sistem ini meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindaklanjut. 

Sementara dari sudut pandang pengusaha batubara, Kristiono memberikan pendapat sekaligus masukan bahwa dalam mewujudkan hilirisasi pengusaha butuh didukung dengan dijadikan objek vital nasional dan disediakan lahan untuk proses hilirisasi. Ia juga memberikan usulan untuk pemerintah memberikan perhatian pada sektor perdagangan yang mempengaruhi harga jual produk turunan batubara sehingga meminimalisir pembatalan produksi. Oleh karena itu, Kristiono minta untuk melakukan diskusi lagi mengenai pedoman hilirisasi khusus batubara sebelum dilakukan sosialisasi dan juga minta draft agar dapat didiskusikan dengan internal.

Kementerian ESDM memberikan penghargaan Good Mining Practice (GMP) Award 2024 kepada para badan usaha pertambangan yang digelar untuk memperingati Hari Jadi ke-78 Pertambangan dan Energi yang jatuh pada 28 September 2024.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan pada Bulan September 2024, Kementerian ESDM mencatat penerimaan negara dari subsektor minerba sebesar 99,34% triliun rupiah (87,49%) dari target tahun 2024.

Menurutnya nilai tersebut merupakan pembuktian bahwa subsektor mineral dan Batubara merupakan pilar utama bagi perekonomian Indonesia. Perlu bagi para badan usaha untuk berkolaborasi bersama pemerintah dalam menjawab tantangan-tantangan dengan sikap positif dan optimisme.

“Konsensus global, khususnya terkait isu-isu penting seperti perubahan iklim dan target Net Zero Emission (NZE) harus diimbangi pengembangan metode pertambangan yang ramah Lingkungan serta pengurangan emisi dengan pemanfaatan energi terbarukan pada kegiatan pertambangan,” ungkap Bahlil dalam sambutannya.

Bahlil juga menekankan pada penguatan penerapan prinsip-prinsip Environment, Social, dan Governance (ESG) pada subsektor pertambangan minerba untuk keberlanjutan usaha dan meningkatkan daya saing. Memberikan kesadaran bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu aspek fundamental yang diperlukan dalam masa transisi energi dan ramah lingkungan.

“Diperlukan program pasca tambang yang komprehensif dan memperhatikan aspek ekonomi, sosial-budaya, maupun lingkungan, sehingga akan tetap akan tercipta kehidupan dan kesejahteraan setelah kegiatan pertambangan berakhir,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Tri Winarno menyebutkan penghargaan GMP dimaksudkan untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan pertambangan pemegang KK, PKP2B, IUP, IUPK maupun perusahaan jasa pertambangan pemegang IUJP yang berprestasi dalam menerapkan kaidah teknik pertambangan mineral dan batubara yang baik.

Menurutnya, penghargaan ini menjadi parameter keberhasilan bagi pemerintah dalam pembinaan aspek teknis pertambangan.

“Diharapkan kegiatan ini dapat menambah motivasi kepada seluruh pelaku kegiatan usaha pertambangan untuk tetap melaksanakan operasional pertambangan sesuai prinsip-prinsip penerapan kaidah teknik pertambangan mineral dan batubara yang baik, serta menjadi tolak ukur bagi pemerintah atas keberhasilan dalam pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara,” pungkas Tri Winarno.

Penilaian prestasi penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik ini meliputi aspek: Pengelolaan Teknis Pertambangan Mineral dan Batubara; Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara; Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan Mineral dan Batubara; Penerapan Konservasi Mineral dan Batubara;  Serta Pengelolaan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebelumnya diketahui bahwa penilaian ini telah melalui tahapan self-assessment yang dilakukan oleh masing-masing pelaku usaha pertambangan, kemudian verifikasi lapangan yang dilakukan pada 3 Mei 2024 hingga 26 Juli 2024.

Tri Winarno berpesan kepada para pemenang dan seluruh badan usaha untuk terus memberikan contoh teladan dan bukti kepada seluruh Masyarakat.

 “Bahwa kegiatan operasional pertambangan dapat dikelola dengan mengutamakan keselamatan manusia (people) dan proteksi lingkungan hidup (planet) selain mencapai target keuntungan (profit), serta memberi dampak positif dan kontribusi bagi penerimaan negara, pengembangan suatu wilayah, dan pembangunan berkelanjutan,” tutup Tri Winarno.

Setelah sukses menyelenggarakan Human Capital Summit pertama (HCS1-2023) yang menghasilkan pesan utama tentang pentingnya kebijakan untuk mempercepat pengembangan sumber daya manusia menuju Net Zero Emission 2060, kini Human Capital Summit kedua (HCS2 - 2025) akan digelar pada Juni 2025. Dadan Kusdiana Sekjen KESDM resmi meluncurkan HCS 2025 yang mengusung tema “Accelerating the transformation of green collar workforce towards energy transition in Indonesia”. bersama Kementerian/Lembaga pendukung yaitu Bappenas, GIZ - Green Jobs for Social Inclusion and Sustainable Transformation (GESIT), Kementerian Ketenagakerjaan dan Kemenperin bertempat di Gd. Widjajono Partowidagdo BPSDM ESDM (26/09).

Dalam penyelenggaraan HCS 2025 mendatang akan berupa FGD, Seminar dan Panel diskusi yang melibatkan stakeholder di sektor ketenagakerjaan dan energi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sekjen ESDM, tujuannya untuk merancang dan mengusulkan kerangka kebijakan komprehensif. Kebijakan tersebut akan mendukung percepatan transformasi tenaga kerja hijau yang sejalan dengan tujuan transisi energi di Indonesia. Kerangka kebijakan yang jelas sangat dibutuhkan untuk memandu pemerintah, industri dan institusi pendidikan dalam mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan guna mencapai transisi energi yang adil dan berkelanjutan.

Dalam HCS2 2025, fokus utamanya antara lain:

1. Pemetaan Green Job, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia di sektor energi, terutama terkait keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan industri guna mendukung transisi energi.

2. Penguatan dan membangun kemitraan antara pemangku kepentingan utama (pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil) untuk mendukung pengembangan tenaga kerja dalam ekonomi hijau.

3. Komitmen Pemangku Kepentingan untuk mengambil langkah-langkah nyata yang akan mempercepat pengembangan tenaga kerja hijau di Indonesia.

Dalam acara launching HCS 2025 APBI-ICMA turut hadir memenuhi undangan. Harapannya dengan fokus pada percepatan pengembangan green jobs, HCS2 2025 dapat mendorong kolaborasi lintas sektor dan menciptakan langkah konkrit yang mendukung keberhasilan transisi energi berkelanjutan di Indonesia.