APBI menjadi salah satu narasumber panel diskusi dalam acara Indonesia Mining Summit 2024: “The Vision of Indonesia’s Mining Sector: Empowering Energy Resilience for Indonesia” (4/12). Forum ini sebagai pertemuan antar regulator dengan para pemangku kepentingan di sektor pertambangan.

Priyadi selaku Ketua Umum mengungkapkan harapan pelaku usaha agar pemerintah mempermudah kegiatan eksplorasi sumber cadangan mineral dan batubara. Menurutnya, eksplorasi merupakan kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, ia juga menyampaikan kendala yang dihadapi anggota di wilayah Ibu Kota Negara (IKN), di mana pelaku usaha tidak dapat melanjutkan eksplorasi ke tahap operasi produksi akibat kebijakan baru yang berlaku. Di sisi lain, ia menegaskan bahwa anggota APBI juga menjalankan good mining practice dalam operasi pertambangan. 

Dengan cadangan batubara mencapai 31,7 miliar ton, sektor ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan negara. Hingga 2023, sektor tambang mencatatkan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 173 triliun, melebihi sektor minyak dan gas bumi.

Priyadi menegaskan perlunya dukungan pemerintah untuk mengatasi hambatan regulasi dan memaksimalkan produksi tambang guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Jakarta menjadi tuan rumah Just Coal Transition Platform Southeast Asia Annual Forum pada 5-6 Desember 2024 (5/12). Acara ini bertujuan untuk memperkuat komitmen menuju transisi energi berkeadilan untuk mencapai target Paris Agreement. Diselenggarakan oleh Southeast Asia Energy Transition Partnership (ETP) dan World Bank, forum ini merupakan agenda kedua dan menjadi wadah penting bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah untuk mengevaluasi kemajuan, membahas tantangan dan menetapkan prioritas proyek transisi energi hingga tahun 2028. 

Forum ini dihadiri peserta dari berbagai negara seperti: Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, India serta Indonesia. APBI-ICMA diundang sebagai salah satu stakeholders yang mewakili pihak pelaku usaha. 

Dalam opening remarks Michael Stanley  World Bank yang mendalami kajian di sektor pertambangan menyampaikan bahwa negara-negara di dunia terus mengevaluasi kontribusi yang telah mereka tetapkan secara nasional (NDC) dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Pertemuan awal di Singapura pada November 2024 lalu menitikberatkan perlunya mengintegrasikan transisi energi dengan perubahan sosial yang lebih luas. 

Beberapa rekomendasi untuk Transisi Berkeadilan

1. Diversifikasi Ekonomi 

Mendorong penciptaan lapangan kerja melalui perluasan sektor energi terbarukan, dengan mengubah lahan bekas tambang menjadi usaha yang berkelanjutan. Inisiatif pengembangan tenaga kerja yang komprehensif.

2. Melibatkan Pemangku Kepentingan dengan cara membangun knowladge dan dukungan publik melalui kampanye serta kolaborasi melalui platform multi-stakeholders yang inklusif.

3. Kerangka Tata Kelola & Kebijakan 

Membentuk satgas dengan integrasikan prinsip-prinsip transisi ke dalam kebijakan nasional inti. Memastikan akuntabilitas melalui pemantauan dan feedback dari masyarakat.

Rencana kedepannya Coal Transition Learning Hub' akan diluncurkan pada pertengahan 2025. 

Pemerintah terus mendorong hilirisasi komoditas mineral dan batu bara (minerba) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang ingin mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 6 persen dalam beberapa tahun mendatang.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan bahwa hilirisasi akan menjadi instrumen penting untuk mencapai tujuan tersebut. "Tidak ada cara lain yang harus kita lakukan untuk meningkatkan GDP dan pendapatan per kapita kita, selain dengan cara-cara terobosan baru. Hilirisasi adalah salah satu instrumen untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kita inginkan," ujarnya saat membuka acara Mineral dan Batubara (Minerba) Expo di Balai Kartini, Jakarta, pada Senin (25/11).

Pada Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis, pemerintah memproyeksikan total investasi mencapai USD618 miliar yang akan dialokasikan untuk 28 komoditas hilirisasi. Sekitar 91 persen dari besaran investasi tersebut terkonsentrasi di sektor ESDM, terutama untuk komoditas minerba serta minyak dan gas bumi.

"Hilirisasi sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi, terbanyak atau 91?ri 28 komoditas itu, total investasi sampai dengan 2035-2040 kita butuhkan USD618 Miliar. Dari angka tersebut, sekitar 91?adi Kementerian ESDM. Minerba yang paling banyak," jelasnya.

Lebih lanjut, Bahlil mengingatkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Salah satu prinsip yang harus dijaga adalah keseimbangan antara permintaan dan penawaran komoditas agar harga komoditas tetap stabil di pasar global.

Bahlil juga menegaskan bahwa hilirisasi sektor minerba tidak hanya berdampak positif pada perekonomian nasional, tetapi juga pada perekonomian daerah. Menurutnya, dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh sektor ini sangat besar, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan daerah.

"Multiplier effect-nya di daerah itu tinggi sekali. Jadi Minerba adalah salah satu instrumen pendongkrak ekonomi daerah. Ini kenapa kita harus saling mendukung," ujar Bahlil.

Di akhir sambutannya, Bahlil mengajak para pengusaha di sektor minerba untuk berperan aktif dalam memberikan masukan terkait perbaikan tata kelola industri pertambangan. Ia berharap, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik, sekaligus menumbuhkan industri pertambangan yang lebih berkelanjutan.

"Kami mohon dukungan dari teman-teman pengusaha. Sampaikan jika ada hal-hal yang perlu kami bantu atau perbaiki. Kami selalu terbuka untuk melakukan perbaikan, dengan tujuan agar dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang, menciptakan lapangan pekerjaan, serta menghasilkan pajak dan royalti. Pada saat yang sama, negara akan menata agar proses ini berjalan lebih adil," pungkas Bahlil.