Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara (BBPMB) tekMIRA menyelenggarakan kegiatan Customer Gathering di Bandung (26/9) dalam rangka mempererat hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara BBPMB tekMIRA sebagai penyedia jasa layanan teknis di sektor minerba dengan para badan usaha atau perorangan yang menjadi pengguna layanan BBPMB tekMIRA.

Disamping memperkuat hubungan kerja bersama mitra, Kepala Balai Besar tekMIRA, Yose Rizal mengatakan customer gathering ini juga bertujuan untuk memperkenalkan berbagai produk dan layanan unggulan BBPMB tekMIRA kepada para pengguna maupun calon pengguna jasa layanan.

Yose Rizal melaporkan, setidaknya terdapat beberapa produk unggulan BBPMB tekMIRA yang ditampilkan, meliputi:

1. SPARING (Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan).
SPARING merupakan solusi teknologi yang memungkinkan pemantauan kualitas air limbah di tambang secara real-time dan terintegrasi melalui jaringan online, yang membantu perusahaan tambang memenuhi standar lingkungan.

2. tek-AAT (Teknologi tekMIRA Pengolah Air Asam Tambang).
Teknologi pengolahan air asam tambang (AAT) ini membantu perusahaan mengatasi masalah pencemaran air tambang dengan metode yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

3. Bahan Referensi Bersertifikat (Certified Reference Material)
BBPMB tekMIRA menyediakan bahan referensi bersertifikat untuk keperluan pengujian laboratorium, guna memastikan kualitas dan keakuratan hasil pengujian sampel mineral dan batubara.

4. Jasa Verifikasi dan Validasi Gas Rumah Kaca Sektor Mineral dan Batubara. Layanan verifikasi dan validasi ini bertujuan untuk membantu perusahaan tambang mematuhi regulasi terkait emisi gas rumah kaca, dengan menggunakan metode yang sesuai dengan standar internasional.

5. Teknologi Hilirisasi Batubara, teknologi yang dikembangkan untuk mendukung hilirisasi batubara menjadi produk bernilai tambah seperti briket, kokas, atau bahan bakar cair, yang memberikan nilai ekonomi lebih tinggi bagi industri.

6. Teknologi Hilirisasi Mineral, teknologi yang dapat mengolah bahan mineral mentah menjadi produk bernilai tambah yang dapat digunakan dalam industri manufaktur dan konstruksi.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Tri Winarno menyambut baik pertemuan ini. Ia berharap acara ini dapat membuka dialog yang lebih terbuka dan memperkuat komitmen dalam mewujudkan layanan yang saling menguntungkan.

Dalam jangka panjang, Tri Winarno berharap acara ini memberikan semangat baru dalam terjalinnya sinergitas para stakeholder subsektor minerba dalam mewujudkan pertambangan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing industri mineral dan batubara Indonesia di kancah internasional.

“Kita semua memahami bahwa subsektor mineral dan batubara merupakan pilar penting dalam perekonomian nasional. Namun, dalam menghadapi tantangan global dan perubahan yang dinamis, kita perlu memperkuat sinergi antara penyedia jasa layanan seperti BBPMB tekMIRA dengan pelaku usaha di subsektor ini,” pungkasi Tri Winarno. 

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Dirjen Minerba, APBI-ICMA selaku salah satu stakeholder dari Ditjen Minerba melalui Priyadi (Ketua Umum APBI-ICMA) menyampaikan pentingnya peran tekMIRA dalam mendukung program keberlanjutan batubara di Indonesia maupun secara internasional.

Kementerian ESDM memberikan penghargaan Good Mining Practice (GMP) Award 2024 kepada para badan usaha pertambangan yang digelar untuk memperingati Hari Jadi ke-78 Pertambangan dan Energi yang jatuh pada 28 September 2024.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan pada Bulan September 2024, Kementerian ESDM mencatat penerimaan negara dari subsektor minerba sebesar 99,34% triliun rupiah (87,49%) dari target tahun 2024.

Menurutnya nilai tersebut merupakan pembuktian bahwa subsektor mineral dan Batubara merupakan pilar utama bagi perekonomian Indonesia. Perlu bagi para badan usaha untuk berkolaborasi bersama pemerintah dalam menjawab tantangan-tantangan dengan sikap positif dan optimisme.

“Konsensus global, khususnya terkait isu-isu penting seperti perubahan iklim dan target Net Zero Emission (NZE) harus diimbangi pengembangan metode pertambangan yang ramah Lingkungan serta pengurangan emisi dengan pemanfaatan energi terbarukan pada kegiatan pertambangan,” ungkap Bahlil dalam sambutannya.

Bahlil juga menekankan pada penguatan penerapan prinsip-prinsip Environment, Social, dan Governance (ESG) pada subsektor pertambangan minerba untuk keberlanjutan usaha dan meningkatkan daya saing. Memberikan kesadaran bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu aspek fundamental yang diperlukan dalam masa transisi energi dan ramah lingkungan.

“Diperlukan program pasca tambang yang komprehensif dan memperhatikan aspek ekonomi, sosial-budaya, maupun lingkungan, sehingga akan tetap akan tercipta kehidupan dan kesejahteraan setelah kegiatan pertambangan berakhir,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Tri Winarno menyebutkan penghargaan GMP dimaksudkan untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan pertambangan pemegang KK, PKP2B, IUP, IUPK maupun perusahaan jasa pertambangan pemegang IUJP yang berprestasi dalam menerapkan kaidah teknik pertambangan mineral dan batubara yang baik.

Menurutnya, penghargaan ini menjadi parameter keberhasilan bagi pemerintah dalam pembinaan aspek teknis pertambangan.

“Diharapkan kegiatan ini dapat menambah motivasi kepada seluruh pelaku kegiatan usaha pertambangan untuk tetap melaksanakan operasional pertambangan sesuai prinsip-prinsip penerapan kaidah teknik pertambangan mineral dan batubara yang baik, serta menjadi tolak ukur bagi pemerintah atas keberhasilan dalam pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara,” pungkas Tri Winarno.

Penilaian prestasi penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik ini meliputi aspek: Pengelolaan Teknis Pertambangan Mineral dan Batubara; Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara; Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan Mineral dan Batubara; Penerapan Konservasi Mineral dan Batubara;  Serta Pengelolaan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebelumnya diketahui bahwa penilaian ini telah melalui tahapan self-assessment yang dilakukan oleh masing-masing pelaku usaha pertambangan, kemudian verifikasi lapangan yang dilakukan pada 3 Mei 2024 hingga 26 Juli 2024.

Tri Winarno berpesan kepada para pemenang dan seluruh badan usaha untuk terus memberikan contoh teladan dan bukti kepada seluruh Masyarakat.

 “Bahwa kegiatan operasional pertambangan dapat dikelola dengan mengutamakan keselamatan manusia (people) dan proteksi lingkungan hidup (planet) selain mencapai target keuntungan (profit), serta memberi dampak positif dan kontribusi bagi penerimaan negara, pengembangan suatu wilayah, dan pembangunan berkelanjutan,” tutup Tri Winarno.

Setelah sukses menyelenggarakan Human Capital Summit pertama (HCS1-2023) yang menghasilkan pesan utama tentang pentingnya kebijakan untuk mempercepat pengembangan sumber daya manusia menuju Net Zero Emission 2060, kini Human Capital Summit kedua (HCS2 - 2025) akan digelar pada Juni 2025. Dadan Kusdiana Sekjen KESDM resmi meluncurkan HCS 2025 yang mengusung tema “Accelerating the transformation of green collar workforce towards energy transition in Indonesia”. bersama Kementerian/Lembaga pendukung yaitu Bappenas, GIZ - Green Jobs for Social Inclusion and Sustainable Transformation (GESIT), Kementerian Ketenagakerjaan dan Kemenperin bertempat di Gd. Widjajono Partowidagdo BPSDM ESDM (26/09).

Dalam penyelenggaraan HCS 2025 mendatang akan berupa FGD, Seminar dan Panel diskusi yang melibatkan stakeholder di sektor ketenagakerjaan dan energi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sekjen ESDM, tujuannya untuk merancang dan mengusulkan kerangka kebijakan komprehensif. Kebijakan tersebut akan mendukung percepatan transformasi tenaga kerja hijau yang sejalan dengan tujuan transisi energi di Indonesia. Kerangka kebijakan yang jelas sangat dibutuhkan untuk memandu pemerintah, industri dan institusi pendidikan dalam mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan guna mencapai transisi energi yang adil dan berkelanjutan.

Dalam HCS2 2025, fokus utamanya antara lain:

1. Pemetaan Green Job, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia di sektor energi, terutama terkait keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan industri guna mendukung transisi energi.

2. Penguatan dan membangun kemitraan antara pemangku kepentingan utama (pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil) untuk mendukung pengembangan tenaga kerja dalam ekonomi hijau.

3. Komitmen Pemangku Kepentingan untuk mengambil langkah-langkah nyata yang akan mempercepat pengembangan tenaga kerja hijau di Indonesia.

Dalam acara launching HCS 2025 APBI-ICMA turut hadir memenuhi undangan. Harapannya dengan fokus pada percepatan pengembangan green jobs, HCS2 2025 dapat mendorong kolaborasi lintas sektor dan menciptakan langkah konkrit yang mendukung keberhasilan transisi energi berkelanjutan di Indonesia.