Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara (BBPMB) tekMIRA menyelenggarakan kegiatan Customer Gathering di Bandung (26/9) dalam rangka mempererat hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara BBPMB tekMIRA sebagai penyedia jasa layanan teknis di sektor minerba dengan para badan usaha atau perorangan yang menjadi pengguna layanan BBPMB tekMIRA.

Disamping memperkuat hubungan kerja bersama mitra, Kepala Balai Besar tekMIRA, Yose Rizal mengatakan customer gathering ini juga bertujuan untuk memperkenalkan berbagai produk dan layanan unggulan BBPMB tekMIRA kepada para pengguna maupun calon pengguna jasa layanan.

Yose Rizal melaporkan, setidaknya terdapat beberapa produk unggulan BBPMB tekMIRA yang ditampilkan, meliputi:

1. SPARING (Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan).
SPARING merupakan solusi teknologi yang memungkinkan pemantauan kualitas air limbah di tambang secara real-time dan terintegrasi melalui jaringan online, yang membantu perusahaan tambang memenuhi standar lingkungan.

2. tek-AAT (Teknologi tekMIRA Pengolah Air Asam Tambang).
Teknologi pengolahan air asam tambang (AAT) ini membantu perusahaan mengatasi masalah pencemaran air tambang dengan metode yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

3. Bahan Referensi Bersertifikat (Certified Reference Material)
BBPMB tekMIRA menyediakan bahan referensi bersertifikat untuk keperluan pengujian laboratorium, guna memastikan kualitas dan keakuratan hasil pengujian sampel mineral dan batubara.

4. Jasa Verifikasi dan Validasi Gas Rumah Kaca Sektor Mineral dan Batubara. Layanan verifikasi dan validasi ini bertujuan untuk membantu perusahaan tambang mematuhi regulasi terkait emisi gas rumah kaca, dengan menggunakan metode yang sesuai dengan standar internasional.

5. Teknologi Hilirisasi Batubara, teknologi yang dikembangkan untuk mendukung hilirisasi batubara menjadi produk bernilai tambah seperti briket, kokas, atau bahan bakar cair, yang memberikan nilai ekonomi lebih tinggi bagi industri.

6. Teknologi Hilirisasi Mineral, teknologi yang dapat mengolah bahan mineral mentah menjadi produk bernilai tambah yang dapat digunakan dalam industri manufaktur dan konstruksi.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Tri Winarno menyambut baik pertemuan ini. Ia berharap acara ini dapat membuka dialog yang lebih terbuka dan memperkuat komitmen dalam mewujudkan layanan yang saling menguntungkan.

Dalam jangka panjang, Tri Winarno berharap acara ini memberikan semangat baru dalam terjalinnya sinergitas para stakeholder subsektor minerba dalam mewujudkan pertambangan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing industri mineral dan batubara Indonesia di kancah internasional.

“Kita semua memahami bahwa subsektor mineral dan batubara merupakan pilar penting dalam perekonomian nasional. Namun, dalam menghadapi tantangan global dan perubahan yang dinamis, kita perlu memperkuat sinergi antara penyedia jasa layanan seperti BBPMB tekMIRA dengan pelaku usaha di subsektor ini,” pungkasi Tri Winarno. 

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Dirjen Minerba, APBI-ICMA selaku salah satu stakeholder dari Ditjen Minerba melalui Priyadi (Ketua Umum APBI-ICMA) menyampaikan pentingnya peran tekMIRA dalam mendukung program keberlanjutan batubara di Indonesia maupun secara internasional.

Kementerian ESDM memberikan penghargaan Good Mining Practice (GMP) Award 2024 kepada para badan usaha pertambangan yang digelar untuk memperingati Hari Jadi ke-78 Pertambangan dan Energi yang jatuh pada 28 September 2024.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan pada Bulan September 2024, Kementerian ESDM mencatat penerimaan negara dari subsektor minerba sebesar 99,34% triliun rupiah (87,49%) dari target tahun 2024.

Menurutnya nilai tersebut merupakan pembuktian bahwa subsektor mineral dan Batubara merupakan pilar utama bagi perekonomian Indonesia. Perlu bagi para badan usaha untuk berkolaborasi bersama pemerintah dalam menjawab tantangan-tantangan dengan sikap positif dan optimisme.

“Konsensus global, khususnya terkait isu-isu penting seperti perubahan iklim dan target Net Zero Emission (NZE) harus diimbangi pengembangan metode pertambangan yang ramah Lingkungan serta pengurangan emisi dengan pemanfaatan energi terbarukan pada kegiatan pertambangan,” ungkap Bahlil dalam sambutannya.

Bahlil juga menekankan pada penguatan penerapan prinsip-prinsip Environment, Social, dan Governance (ESG) pada subsektor pertambangan minerba untuk keberlanjutan usaha dan meningkatkan daya saing. Memberikan kesadaran bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu aspek fundamental yang diperlukan dalam masa transisi energi dan ramah lingkungan.

“Diperlukan program pasca tambang yang komprehensif dan memperhatikan aspek ekonomi, sosial-budaya, maupun lingkungan, sehingga akan tetap akan tercipta kehidupan dan kesejahteraan setelah kegiatan pertambangan berakhir,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Tri Winarno menyebutkan penghargaan GMP dimaksudkan untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan pertambangan pemegang KK, PKP2B, IUP, IUPK maupun perusahaan jasa pertambangan pemegang IUJP yang berprestasi dalam menerapkan kaidah teknik pertambangan mineral dan batubara yang baik.

Menurutnya, penghargaan ini menjadi parameter keberhasilan bagi pemerintah dalam pembinaan aspek teknis pertambangan.

“Diharapkan kegiatan ini dapat menambah motivasi kepada seluruh pelaku kegiatan usaha pertambangan untuk tetap melaksanakan operasional pertambangan sesuai prinsip-prinsip penerapan kaidah teknik pertambangan mineral dan batubara yang baik, serta menjadi tolak ukur bagi pemerintah atas keberhasilan dalam pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara,” pungkas Tri Winarno.

Penilaian prestasi penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik ini meliputi aspek: Pengelolaan Teknis Pertambangan Mineral dan Batubara; Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara; Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan Mineral dan Batubara; Penerapan Konservasi Mineral dan Batubara;  Serta Pengelolaan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebelumnya diketahui bahwa penilaian ini telah melalui tahapan self-assessment yang dilakukan oleh masing-masing pelaku usaha pertambangan, kemudian verifikasi lapangan yang dilakukan pada 3 Mei 2024 hingga 26 Juli 2024.

Tri Winarno berpesan kepada para pemenang dan seluruh badan usaha untuk terus memberikan contoh teladan dan bukti kepada seluruh Masyarakat.

 “Bahwa kegiatan operasional pertambangan dapat dikelola dengan mengutamakan keselamatan manusia (people) dan proteksi lingkungan hidup (planet) selain mencapai target keuntungan (profit), serta memberi dampak positif dan kontribusi bagi penerimaan negara, pengembangan suatu wilayah, dan pembangunan berkelanjutan,” tutup Tri Winarno.

Setelah sukses menyelenggarakan Human Capital Summit pertama (HCS1-2023) yang menghasilkan pesan utama tentang pentingnya kebijakan untuk mempercepat pengembangan sumber daya manusia menuju Net Zero Emission 2060, kini Human Capital Summit kedua (HCS2 - 2025) akan digelar pada Juni 2025. Dadan Kusdiana Sekjen KESDM resmi meluncurkan HCS 2025 yang mengusung tema “Accelerating the transformation of green collar workforce towards energy transition in Indonesia”. bersama Kementerian/Lembaga pendukung yaitu Bappenas, GIZ - Green Jobs for Social Inclusion and Sustainable Transformation (GESIT), Kementerian Ketenagakerjaan dan Kemenperin bertempat di Gd. Widjajono Partowidagdo BPSDM ESDM (26/09).

Dalam penyelenggaraan HCS 2025 mendatang akan berupa FGD, Seminar dan Panel diskusi yang melibatkan stakeholder di sektor ketenagakerjaan dan energi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sekjen ESDM, tujuannya untuk merancang dan mengusulkan kerangka kebijakan komprehensif. Kebijakan tersebut akan mendukung percepatan transformasi tenaga kerja hijau yang sejalan dengan tujuan transisi energi di Indonesia. Kerangka kebijakan yang jelas sangat dibutuhkan untuk memandu pemerintah, industri dan institusi pendidikan dalam mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan guna mencapai transisi energi yang adil dan berkelanjutan.

Dalam HCS2 2025, fokus utamanya antara lain:

1. Pemetaan Green Job, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia di sektor energi, terutama terkait keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan industri guna mendukung transisi energi.

2. Penguatan dan membangun kemitraan antara pemangku kepentingan utama (pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil) untuk mendukung pengembangan tenaga kerja dalam ekonomi hijau.

3. Komitmen Pemangku Kepentingan untuk mengambil langkah-langkah nyata yang akan mempercepat pengembangan tenaga kerja hijau di Indonesia.

Dalam acara launching HCS 2025 APBI-ICMA turut hadir memenuhi undangan. Harapannya dengan fokus pada percepatan pengembangan green jobs, HCS2 2025 dapat mendorong kolaborasi lintas sektor dan menciptakan langkah konkrit yang mendukung keberhasilan transisi energi berkelanjutan di Indonesia.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) melalui Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara (BBPMB) "tekMIRA" menyelenggarakan Bimbingan Teknis Implementasi Briket Batubara, Gasifier Mini, dan Pembakar Siklon untuk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di Provinsi Sumatera Selatan.  Agenda ini untuk memperkuat hilirisasi batubara melalui peningkatan pemahaman teknis dan penguasaan teknologi hilirisasi.

Selain itu, terselenggaranya kegiatan ini juga untuk membuka peluang kerjasama antara BBPMB "tekMIRA" dengan badan usaha tambang dan instansi lainnya dalam pengembangan dan implementasi teknologi briket batubara, gasifier mini dan pembakar siklon di masa mendatang.

Amarudin, Ketua Bidang Sustainability & Good Mining Practice APBI-ICMA menyampaikan sambutan dan mengapresiasi inisiatif kementerian dan menegaskan pentingnya acara tersebut sebagai upaya kontribusi sektor pertambangan batubara dalam membangun Sumatera Selatan. "Kami berharap kegiatan ini menjadi ajang diskusi, pertukaran informasi, dan melahirkan gagasan baru dalam pengelolaan batubara yang berprinsip pada tata kelola tambang yang baik," ujar Amarudin.

Pentingnya pengembangan teknologi dalam rangka optimalisasi cadangan batubara Indonesia yang mencapai 35,05 miliar ton, terutama di Sumatera Selatan yang memiliki 8,54 miliar ton cadangan. Amarudin menjelaskan "dengan potensi besar ini, tanggung jawab kita adalah mengoptimalkan pemanfaatan batubara melalui teknologi yang terus berkembang, serta mempersiapkan daerah untuk mendukung transisi energi dan mencapai target emisi nol pada tahun 2060," jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penerapan Good Mining Practice, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018, harus menjadi landasan utama dalam aktivitas pertambangan. Dalam sambutannya, Amarudin menyoroti bahwa teknologi briket batubara, gasifier mini, dan pembakar siklon dapat memberikan dampak positif bagi efisiensi sektor pertambangan dan mengurangi dampak lingkungan.

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) turut berpartisipasi dalam acara konsultasi publik terkait Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Pedoman Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Penggunaan Jalan serta Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta (8/8).

Acara yang dibuka oleh Dirjen Bina Marga, Rachman Arief Dienaputra, ini menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka, seperti Wilan Oktavian (Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan), Prof. Agus Taufik Mulyono (Guru Besar Fakultas Teknik Sipil UGM), Idwan Santoso (Dosen ITB), dan Prof. Sutanto Soehodho (Guru Besar Fakultas Teknik Sipil Ilmu Transportasi UI). Selain itu, acara ini dimoderatori oleh Yayat Supriyatna, seorang pengamat kebijakan publik.

Konsultasi publik ini terbagi dalam dua sesi utama. Sesi pertama membahas isu kendaraan over dimension and over load (ODOL) yang selama ini menjadi tantangan besar dalam pengelolaan jalan di Indonesia. Sementara itu, sesi kedua fokus pada masalah kelas jalan yang sangat krusial dalam penentuan kebijakan jalan dan lalu lintas di masa depan.

Rachman menegaskan pentingnya infrastruktur jalan dalam pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk memastikan infrastruktur jalan yang baik melalui regulasi yang tepat, termasuk rancangan peraturan menteri yang sedang dikonsultasikan ini. Kementerian PUPR berkomitmen untuk menciptakan lalu lintas yang efektif dan efisien, serta mengendalikan praktik ODOL dari hulu ke hilir. Konsultasi publik ini merupakan bagian dari upaya Kementerian PUPR untuk menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya adalah memastikan bahwa peraturan yang akan diterbitkan dapat mengatasi berbagai masalah yang timbul akibat kendaraan ODOL dan kelas jalan yang tidak memadai. Data dari Kementerian PUPR menunjukkan bahwa kendaraan ODOL telah menyebabkan kerusakan jalan yang signifikan, serta berkontribusi terhadap peningkatan angka kecelakaan lalu lintas.

Bagi anggota APBI, kehadiran peraturan ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi industri batu bara yang selama ini dihadapkan pada dilema antara mengejar target produksi dan keterbatasan infrastruktur jalan. Industri batu bara merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar di Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap produksi batu bara nasional. Oleh karena itu, APBI berharap bahwa peraturan ini juga mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas logistik dan produksi batu bara.

Kementerian PUPR, melalui Dirjen Bina Marga, menyadari pentingnya keseimbangan antara menjaga ketahanan jalan dan memenuhi target peningkatan volume perdagangan. Dengan adanya masukan dari berbagai pihak, termasuk APBI, diharapkan peraturan ini dapat menjadi solusi yang saling menguntungkan dan mendukung peningkatan fasilitas jalur logistik bagi industri pertambangan batu bara.