Jakarta, 8 Agustus 2025 — Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Menyoal Transparansi Mekanisme Kuota Produksi Batubara untuk Menyelaraskan Komitmen Keterbukaan dan Transisi Energi”. Forum ini mempertemukan perwakilan pemerintah, asosiasi industri, dan organisasi masyarakat untuk membahas dinamika penetapan kuota produksi batubara, sinkronisasi data, serta implikasinya terhadap keberlanjutan industri. Salah satunya datang dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), diwakili oleh Plt. Direktur Eksekutif Gita Mahyarani, yang memaparkan perspektif sektor pertambangan.

Gita menegaskan pentingnya transparansi dalam penetapan kuota produksi batubara untuk mencegah asimetri informasi. Ia menyoroti praktik di mana data Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kerap tidak konsisten dengan realisasi di lapangan, yang pada akhirnya memicu spekulasi pasar.

“Transparansi itu penting untuk semua pihak, pelaku usaha, pemerintah, maupun publik. Namun, yang perlu dijaga adalah konsistensi proses, kejelasan indikator penetapan kuota, dan pengelolaan informasi agar tidak menimbulkan distorsi di pasar,” ujarnya.

Gita memaparkan bahwa pada 2024, realisasi produksi mencapai 836 juta ton atau 117% dari target 710 juta ton. Untuk 2025, target ditetapkan sebesar 739 juta ton, dan per 6 Agustus 2025 realisasi sudah mencapai 427 juta ton (57%). Ia juga menyoroti penurunan ekspor pada semester I 2025, terutama ke China dan India, akibat kedua negara tersebut meningkatkan produksi domestik.

Mengenai wacana perubahan RKAB dari tiga tahunan menjadi tahunan, APBI menyatakan siap mengikuti kebijakan pemerintah, namun meminta agar proses penetapan kuota lebih efisien dan tidak mengganggu perencanaan investasi.

Dari sisi pemerintah, Catur Kurniadi, Koordinator Tata Kelola Pusdatin Kementerian ESDM sekaligus Koordinator Sekretariat EITI Indonesia, memaparkan bahwa lonjakan produksi batubara pada 2024 memicu kekhawatiran akan laju penurunan cadangan. Menurutnya, penyesuaian kuota harus mempertimbangkan proyeksi kebutuhan domestik, tren ekspor, dan target transisi energi. Ia juga menyoroti perlunya integrasi data lintas instansi untuk memastikan pelaporan kuota dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Indra Gunawan, Tenaga Ahli Koordinator Harian Stranas PK, menambahkan bahwa tata kelola kuota produksi harus dirancang agar menutup celah bagi potensi penyalahgunaan wewenang. Transparansi harus dibarengi dengan sistem pengawasan dan verifikasi yang kuat.

Selanjutnya Ferdian Yazid, Manager Departemen Tata Kelola Sumber Daya Alam Transparency International Indonesia (TII), menekankan bahwa keterbukaan data kuota produksi merupakan bagian penting dari upaya pemberantasan korupsi di sektor ekstraktif.

PWYP Indonesia, sebagai penyelenggara FGD, menggarisbawahi bahwa transparansi kuota produksi adalah bagian dari komitmen Indonesia dalam Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) dan sejalan dengan agenda transisi energi. Menurut PWYP, keterbukaan ini krusial agar eksploitasi sumber daya mineral berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Transparansi kuota produksi batubara tidak cukup hanya dengan membuka data, tetapi harus dibarengi mekanisme yang jelas, terintegrasi, dan bebas dari konflik kepentingan. APBI-ICMA mengingatkan bahwa kebijakan kuota harus realistis, konsisten, dan selaras dengan kebutuhan industri, terutama di tengah tekanan harga global dan kenaikan biaya produksi.