Extractive Transparency Day 2025 menghadirkan diskusi mengenai tata kelola sektor ekstraktif, mulai dari efektivitas program pemberdayaan masyarakat hingga tantangan penegakan hukum yang dihadapi industri tambang saat ini. APBI-ICMA hadir sebagai bagian dari Multi Stakeholders Group (MSG) EITI, berpartisipasi langsung dalam dialog terbuka untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola sektor sumber daya alam (20/11).

Pembahasan dimulai dari implementasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Pemerintah, melalui Benny selaku Koordinator Pokja Hubungan Komersial Minerba, menegaskan pentingnya memastikan bahwa PPM benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat, bukan sekadar mengakomodasi daftar keinginan jangka pendek.

Dari sisi akademisi, Prof. Wibudi dari Universitas Brawijaya memaparkan hasil kajiannya mengenai ketergantungan yang terlalu besar pada sektor tambang seringkali beriringan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, terutama ketika masyarakat tidak memiliki kapasitas ekonomi alternatif. Karena itu, ia menekankan perlunya mengarahkan PPM pada peningkatan kapabilitas masyarakat agar mampu mandiri dan tetap berdaya ketika operasi tambang memasuki fase penutupan.

Memasuki diskusi mengenai penegakan hukum, Direktur Penindakan Gakkum ESDM, Muhammad Makmun, memaparkan tantangan internal yang dihadapi direktorat yang relatif baru ini, terutama terkait keterbatasan personel. Namun ia menegaskan bahwa kondisi tersebut justru membuat pola gerak tim menjadi lebih fokus sehingga mendukung strategi penindakan berbasis intelijen. Ia juga menyoroti bahwa pelaku tambang ilegal jauh lebih takut kehilangan izin dibandingkan hukuman pidana, sehingga Gakkum berencana memprioritaskan pencabutan IUP sebagai sanksi bagi pelanggaran berat ketimbang mekanisme denda yang dianggap kurang memberi efek jera.

Makmun menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak mungkin dicapai oleh Gakkum secara mandiri. Untuk menembus aktor di balik operasi tambang ilegal, kolaborasi dengan Polri, PPATK, Kejaksaan, hingga KPK menjadi elemen krusial.

Melalui rangkaian diskusi ini, Extractive Transparency Day 2025 menegaskan bahwa perbaikan tata kelola membutuhkan langkah bersama yang konsisten dan terbuka. Sebagai bagian dari MSG EITI, APBI-ICMA berkomitmen mendukung dialog lintas pemangku kepentingan agar transparansi dan keberlanjutan dapat berjalan beriringan, baik dari sisi kebijakan, pengawasan, maupun praktik pemberdayaan masyarakat.