Samarinda, 9 Juli 2025 — Isu keberlanjutan sosial menjadi salah satu sorotan penting dalam rangkaian diskusi APBI Roadshow Edisi Kalimantan 2025. Dalam sesi bertajuk “Sinergi Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan untuk Membangun Keberlanjutan Daerah”, para narasumber menegaskan bahwa keberlanjutan pascatambang tidak cukup hanya berbicara soal reklamasi lahan, namun juga mencakup penguatan fondasi sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

Mengawali diskusi, Welly Adi Pratama dari Dinas ESDM Kalimantan Timur menyoroti pentingnya diferensiasi program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di setiap daerah. Menurutnya, program PPM harus dirancang berdasarkan potensi lokal agar lebih berdampak dan tidak seragam di seluruh wilayah. “Idealnya, prioritas dibagi jelas: misalnya Kutai Timur fokus ke pertanian, Berau ke perkebunan, dan Kutai Barat ke peternakan. Jadi masing-masing tidak saling tumpang tindih,” jelasnya. Ia juga mencontohkan program PT Indexim Coalindo yang telah memulai penjualan pisang gepok sebagai produk unggulan lokal yang sudah masuk dalam daftar snack resmi perusahaan.

Lebih lanjut, Welly menekankan perlunya adanya blueprint dalam penyusunan program PPM ke depan, sambil menunggu sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengan Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Ibu Kota Negara (IKN), Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Awal Pembangunan Nasional (Ranual). Ia juga mendorong agar pelaporan PPM tidak lagi hanya berupa angka rencana dan realisasi biaya, melainkan menampilkan dampak nyata di lapangan. “Banyak laporan yang kami terima hanya berupa angka nilai. Padahal, yang kami butuhkan adalah cerita dampaknya,” tegasnya.

Pandangan ini disambut baik oleh Ignatius Wurwanto, Wakil Ketua Umum APBI-ICMA. Ia mendorong diferensiasi antara program CSR dan PPM, serta menegaskan pentingnya penyesuaian dengan kekuatan dan kebutuhan lokal. “Kalau semua sama, ya hasilnya juga seragam,” ujarnya singkat namun tegas.

Senada dengan itu, Cahyo Andrianto, General Manager PT Berau Coal, memaparkan pendekatan perusahaannya yang telah bergeser dari pola CSR karitatif menjadi investasi sosial jangka panjang. Menurutnya, masyarakat harus mampu mandiri dan tidak hanya menjadi penerima manfaat. “Kami tidak ingin masyarakat hanya menjadi penerima. Mereka harus mandiri, punya sistem sendiri, dan bisa bertahan tanpa bergantung pada perusahaan,” katanya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, PT Berau Coal telah melakukan berbagai transformasi konkret. Program listrik dan air bersih yang sebelumnya dikelola perusahaan kini dialihkan ke desa melalui skema BUMDes. Infrastruktur dasar seperti jembatan, jalan, dan fasilitas produksi juga dibangun untuk membuka akses ekonomi warga ke luar area tambang. Di bidang pendidikan, perusahaan ini mendirikan Politeknik Cendrawasih, yang merupakan lembaga vokasi yang awalnya berasal dari program CSR beasiswa, kini berkembang menjadi pusat pengembangan SDM mandiri. “Return dari investasi sosial ini bukanlah profit, tapi ketahanan masyarakat dalam jangka panjang,” jelas Cahyo.

Keberhasilan lain yang disampaikan Cahyo adalah program budidaya kakao, yang telah memberdayakan lebih dari 400 petani lokal dan menghasilkan sirkulasi ekonomi mencapai Rp9,6 miliar. “Itu uang yang tidak lagi bergantung pada tambang. Kami ingin membuktikan bahwa masyarakat bisa hidup dari usahanya sendiri,” tambahnya.

Meski demikian, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah menyamakan persepsi antara publik dan pelaku industri terkait perbedaan mendasar antara CSR dan PPM. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pun mengimbau agar perusahaan mulai meninggalkan praktik hibah tunai yang konsumtif dan beralih ke pendekatan programatik yang edukatif dan terukur. Harapannya, pemberdayaan masyarakat tidak bersifat jangka pendek, melainkan mampu membentuk ekosistem mandiri yang terus tumbuh bahkan setelah tambang berhenti beroperasi.

Komitmen terhadap arah tersebut juga disampaikan oleh Muliawan, Direktur PT Indexim Coalindo. Ia menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada pendidikan melalui politeknik dan pelatihan guru, tetapi juga menyusun baseline studi sosial dan ekonomi untuk memantau dampak jangka panjang dari program-program yang dijalankan. “Kami bahkan bermitra dengan UKM dan Balai Konservasi untuk menjaga populasi orangutan sebagai bagian dari tanggung jawab ekologis,” ujarnya.

Diskusi pun mengerucut pada satu benang merah, bahwa keberlanjutan membutuhkan komitmen kolektif dari seluruh pemangku kepentingan. Tidak hanya menjadi tugas perusahaan atau pemerintah, tetapi juga memerlukan kontribusi aktif dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu strategi baru yang mencuat adalah pelibatan guru dan dosen sebagai aktor literasi lokal untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi transformasi sosial dan ekonomi, khususnya menjelang hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan penguatan kapasitas ini, masyarakat lokal diharapkan mampu bersaing dan berperan aktif dalam ekosistem baru yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.