Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) turut berpartisipasi dalam acara konsultasi publik terkait Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Pedoman Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Penggunaan Jalan serta Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta (8/8).

Acara yang dibuka oleh Dirjen Bina Marga, Rachman Arief Dienaputra, ini menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka, seperti Wilan Oktavian (Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan), Prof. Agus Taufik Mulyono (Guru Besar Fakultas Teknik Sipil UGM), Idwan Santoso (Dosen ITB), dan Prof. Sutanto Soehodho (Guru Besar Fakultas Teknik Sipil Ilmu Transportasi UI). Selain itu, acara ini dimoderatori oleh Yayat Supriyatna, seorang pengamat kebijakan publik.

Konsultasi publik ini terbagi dalam dua sesi utama. Sesi pertama membahas isu kendaraan over dimension and over load (ODOL) yang selama ini menjadi tantangan besar dalam pengelolaan jalan di Indonesia. Sementara itu, sesi kedua fokus pada masalah kelas jalan yang sangat krusial dalam penentuan kebijakan jalan dan lalu lintas di masa depan.

Rachman menegaskan pentingnya infrastruktur jalan dalam pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk memastikan infrastruktur jalan yang baik melalui regulasi yang tepat, termasuk rancangan peraturan menteri yang sedang dikonsultasikan ini. Kementerian PUPR berkomitmen untuk menciptakan lalu lintas yang efektif dan efisien, serta mengendalikan praktik ODOL dari hulu ke hilir. Konsultasi publik ini merupakan bagian dari upaya Kementerian PUPR untuk menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya adalah memastikan bahwa peraturan yang akan diterbitkan dapat mengatasi berbagai masalah yang timbul akibat kendaraan ODOL dan kelas jalan yang tidak memadai. Data dari Kementerian PUPR menunjukkan bahwa kendaraan ODOL telah menyebabkan kerusakan jalan yang signifikan, serta berkontribusi terhadap peningkatan angka kecelakaan lalu lintas.

Bagi anggota APBI, kehadiran peraturan ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi industri batu bara yang selama ini dihadapkan pada dilema antara mengejar target produksi dan keterbatasan infrastruktur jalan. Industri batu bara merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar di Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap produksi batu bara nasional. Oleh karena itu, APBI berharap bahwa peraturan ini juga mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas logistik dan produksi batu bara.

Kementerian PUPR, melalui Dirjen Bina Marga, menyadari pentingnya keseimbangan antara menjaga ketahanan jalan dan memenuhi target peningkatan volume perdagangan. Dengan adanya masukan dari berbagai pihak, termasuk APBI, diharapkan peraturan ini dapat menjadi solusi yang saling menguntungkan dan mendukung peningkatan fasilitas jalur logistik bagi industri pertambangan batu bara.

APBI turut hadir dalam Focus on Group Discussion (FGD) seputar kesiapan industri dalam menghadapi Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), Senin (12/8/2024). Diskusi ini sendiri sedianya memfokuskan industri selain batu bara untuk mempersiapkan aturan CBAM yang terdekat akan diberlakukan di Australia. CBAM, yang diperkenalkan oleh Uni Eropa (UE), adalah kebijakan yang bertujuan untuk mencegah kebocoran karbon dengan menetapkan harga emisi karbon pada barang-barang yang diimpor ke UE.

Berdasarkan kebijakan yang akan diberlakukan pada tahun 2026, manfaat dari pungutan CBAM terhadap produk impor dari Indonesia justru diterima oleh Uni Eropa, bukan Indonesia. CBAM dari UE akan berlaku pada enam produk Indonesia yang diimpor oleh UE, yaitu besi dan baja, aluminium, pupuk, hidrogen, semen, serta listrik.

CBAM tidak hanya berdampak pada enam sektor tersebut, tetapi juga memiliki implikasi besar bagi industri pertambangan batu bara. Misalnya besi dan baja, yang dalam rangkaian proses produksinya masih menggunakan batu bara kalori tinggi. Industri ini, yang sebagian hasil produksinya diekspor ke negara-negara Eropa, harus menyesuaikan diri dengan persyaratan baru terkait pelaporan emisi karbon dan kemungkinan biaya tambahan akibat kebijakan ini.

Dalam FGD tersebut, Sutrisno Iwantono dan Liana Bratasida dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menekankan pentingnya acara ini sebagai acuan berkelanjutan bagi pemerintah untuk mempersiapkan dan melindungi para pelaku usaha dalam negeri sebelum penerapan CBAM. Pelibatan perwakilan masyarakat sebelum penerbitan aturan atau kebijakan baru sangatlah penting.

Acara ini juga dihadiri oleh beberapa komunitas publik dan institusi di Indonesia, termasuk perwakilan dari berbagai kementerian, asosiasi bisnis, dan akademisi. Terdapat tiga hal utama yang menjadi perhatian publik, khususnya pelaku usaha, terkait penerapan CBAM: bagaimana aturan ini bisa sinkron secara kelembagaan, metodologi pungutan yang akan diberlakukan, dan evaluasi terhadap harga pajak karbon di Indonesia.

APBI perlu mempersiapkan anggotanya untuk menghadapi tantangan ini. Dengan CBAM yang akan diterapkan secara penuh pada tahun 2026, penting bagi industri untuk mulai mengadopsi praktik-praktik rendah karbon dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan. Fokus APBI juga adalah mendukung pemerintah dalam menyinkronkan aturan CBAM di Indonesia bagi pelaku usaha batu bara sebagai bagian dari rantai pasok global.

FGD ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil oleh industri pertambangan, kesiapan regulasi pemerintah, serta sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung penerapan kebijakan ini. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan mengungkapkan bahwa Kemenko Marves akan memimpin gugus tugas penerapan Carbon Capture and Storage (CCS) di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan International and Indonesia Carbon Capture and Storage (CCS) Forum 2024 di Jakarta, Rabu (31/07/2024).

“Kemenko Marves akan sepenuhnya mendukung peta jalan CCS nasional kita, yang disusun oleh Pusat CCS Indonesia, dengan mencakup rencana bisnis jangka panjang dari seluruh rantai nilai CCS yang terintegrasi,” kata Menko Luhut di lokasi. 

Menko Luhut memaparkan, kolaborasi ini merupakan faktor penting dalam membentuk ekosistem CCS baik di dalam negeri maupun lintas batas. Peta jalan ini juga akan membuka peluang investasi dan kemitraan dengan semua pihak, termasuk perusahaan swasta baik di dalam maupun luar negeri.

“Saya yakin bahwa upaya kolektif kita untuk mendefinisikan kerangka regulasi akan menyampaikan pesan yang jelas. CCS tidak hanya tentang pengurangan emisi di Indonesia dan negara-negara tetangga saja, tetapi juga tentang mengubah investasi menjadi pendapatan, lapangan kerja, dan inovasi, menciptakan warisan kemakmuran dan keberlanjutan bagi anak-anak kita,” tegas Menko Luhut. 

Dalam hal ini, Menko Luhut juga menjelaskan bahwa negara-negara Asia dengan pertumbuhan ekonomi dan industri yang pesat memainkan peran penting dalam pengelolaan karbon global. Karena kawasan ini terus mengalami pertumbuhan industri dan permintaan energi yang signifikan, penanganan emisi menjadi prioritas. “Mengenai hal tersebut, CCS menghadirkan teknologi yang menjanjikan yang telah diterapkan di negara-negara global,” ujarnya.

“Setelah pengumuman Peraturan Presiden No. 14/2024 tentang kegiatan CCS, hal ini menunjukkan komitmen dan keseriusan kita dalam mengimplementasikan teknologi ini sebagai bagian dari inisiatif dekarbonisasi,” tambahnya. 

Pemerintah terus menjaga momentum tersebut dengan menyiapkan sejumlah kerangka turunan, termasuk peraturan menteri tentang area injeksi karbon yang dipimpin oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perizinan investasi yang diatur oleh Kementerian Investasi, dan juga penerapan standar teknis CCS yang diatur oleh Badan Standardisasi Nasional.

“Kami memahami bahwa CCS memerlukan dukungan dari banyak kantor di Indonesia, oleh karena itu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan memimpin gugus tugas penerapan CCS di Indonesia untuk mempercepat regulasi turunan yang diperlukan,” pungkas Menko Luhut. 

Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor ekstraktif, Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) berperan mendukung transisi energi global. EITI bertujuan untuk mengungkapkan pendapatan dari sumber daya alam seperti migas, batubara dan mineral yang memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa transisi dari energi fosil ke energi terbarukan dilakukan dengan transparan dan akuntabel. APBI-ICMA sebagai salah satu asosiasi yang menjadi bagian dari Multi Stakeholder Group (MSG) EITI Indonesia turut hadir dalam webinar bertema “Memahami Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Ekstraktif” yang digagas oleh Pusdatin ESDM dan PWYP (31/07).

Kementerian ESDM melalui Pusdatin saat ini sedang menyusun roadmap implementasi perdagangan karbon di sektor lain selain pembangkit listrik, tapi juga sektor pertambangan dan migas. Untuk mendukung hal itu, tentunya data-data inventori emisi harus diperhatikan. Kedepannya ada aktivitas di tambang yang bisa dijadikan potret untuk upaya pengurangan emisi. Di dalam E-NDC target penurunan emisi sebesar 31,89% pada tahun 2030 diterjemahkan menjadi angka 912 juta ton CO2eq untuk seluruh sektor. Sektor energi mendapatkan porsi penurunan emisi sebesar 358 juta ton CO2eq di mana emisi GRK nasional sebagai salah salah bagiannya. Berdasarkan data Pusdatin ESDM emisi GRK untuk sub sektor batubara mencapai 4,78 persen total emisi GRK sektor energi Indonesia pada tahun 2022.

Indonesia menjadi salah satu negara yang bergabung dengan EITI, dimana terdapat berkomitmen untuk mengungkapkan informasi pendapatan yang diterima dari sektor pertambangan dan memastikan aksesibilitas informasi tersebut bagi publik. Dalam pedoman EITI memuat persyaratan pengungkapan kontrak, transparansi pembayaran, informasi dampak lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Transisi energi bisa menjadi peluang, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, diversifikasi ekonomi, dan peningkatan keamanan energi. Namun, tantangannya  juga ada, seperti kebutuhan investasi awal yang besar, menggunakan teknologi canggih dan dampak sosial seperti kehilangan pekerjaan di sektor energi fosil.

Laporan yang dirilis oleh EMBER Climate mengungkapkan pentingnya pelaporan emisi gas rumah kaca (GHG) dan peran transparansi dalam upaya global untuk mengurangi dampak lingkungan dari industri pertambangan batubara. Pelaporan emisi metana sangat penting karena membantu perusahaan batu bara memahami skala masalah, menilai risiko lingkungan dan investasi, serta mendukung pengembangan strategi mitigasi yang efektif. Sayangnya, sebagian besar perusahaan batu bara di Indonesia belum sepenuhnya melaporkan emisi metana mereka.

Hanya empat dari sepuluh perusahaan batu bara besar di Indonesia yang melaporkan emisi metana tambang batu bara dalam laporan keberlanjutan mereka, seperti yang Indika Energy Tbk, ITM Tbk, Golden Energy Mines Tbk. dan Bukit Asam Tbk. Selain itu, beberapa perusahaan batu bara sudah memulai upaya untuk mengurangi emisi, termasuk menggunakan energi terbarukan, kendaraan listrik, dan kompensasi karbon. Namun, belum ada perusahaan yang memiliki rencana mitigasi khusus untuk emisi gas metana tambang batu bara. Perusahaan perlu menilai ulang risiko terkait perubahan iklim dan peraturan lingkungan yang ketat. Diversifikasi bisnis dapat mengurangi risiko ini dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menginvestasikan sumber daya dalam energi terbarukan dan teknologi hijau lainnya.

Indika Energy dan Adaro Energy, telah menyatakan komitmen untuk mencapai emisi nol bersih masing-masing pada tahun 2050 dan 2060. Upaya ini mencakup penggunaan energi terbarukan dan pengembangan kendaraan listrik, namun belum ada rencana khusus untuk mitigasi emisi gas metana tambang batu bara.

Laporan EMBER Climate menyoroti bahwa pelaporan emisi dan transparansi adalah langkah penting dalam upaya global untuk mencapai keberlanjutan. Meskipun beberapa perusahaan telah menunjukkan komitmen terhadap pelaporan emisi, tapi masih banyak yang perlu dilakukan. Diversifikasi bisnis dan adopsi teknologi hijau merupakan langkah penting menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Kemudian, Tekmira menyampaikan terkait dengan pengumpulan data emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor pertambangan batubara dan mineral. Perhitungan emisi GRK dilakukan berdasarkan aktivitas pertambangan dan faktor emisi spesifik yang telah ditentukan. Tekmira menggunakan metodologi internasional untuk menghitung emisi dari berbagai sumber, termasuk pembakaran bahan bakar fosil, emisi metana dari tambang, dan proses industri lainnya.

Estimasi total emisi GRK dari sektor pertambangan batubara dilakukan dengan mengintegrasikan data dari berbagai perusahaan tambang. Hasilnya menunjukkan kontribusi signifikan sektor ini terhadap emisi nasional, sehingga diperlukan upaya pengurangan yang lebih intensif.

Tekmira menekankan pentingnya pelaporan emisi yang transparan dan akurat sebagai langkah awal dalam upaya pengurangan emisi GRK. Perusahaan tambang harus mengadopsi teknologi hijau dan praktik terbaik dalam operasinya untuk mengurangi dampak lingkungan.

Harapannya perusahaan tambang bisa menyampaikan transparansi data dari sektor industri ekstraktif. Dengan komitmen yang kuat, sektor pertambangan dapat berkontribusi positif dalam mencapai target nasional pengurangan emisi dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

Palembang - Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) menggelar seminar bertajuk kontribusi pertambangan batubara untuk membangun Sumatera Selatan. Acara yang berlangsung di Palembang (25/07/2024) yang juga dihadiri oleh perwakilan dari Ditjen Minerba, Kementerian ESDM, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, BAPPEDA Sumatera Selatan, PT Kereta Api Indonesia, PT Kereta Api Logistik dan sejumlah penambang Batubara.

Seminar ini mengulas dua topik antara lain kontribusi pertambangan batu bara di Sumatera Selatan serta peran penting jalur logistik untuk batu bara di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan sendiri merupakan provinsi ke-3 terbesar penghasil batu bara di Indonesia. Berdasarkan data dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan, produksi batubara di Sumatera Selatan pada tahun 2023 mencapai 105,8 juta ton.

"Melalui diskusi ini, ingin mengetahui kesiapan daerah dalam era transisi energi untuk mendukung Pemerintah menuju target emisi nol pada tahun 2060," kata Sekretaris Jenderal APBI-ICMA Haryanto Damanik dalam sambutannya.

Haryanto mengatakan pengelolaan lingkungan memiliki peranan penting dalam upaya mereduksi karbon, peran serta perusahaan pertambangan juga dalam melakukan pengelolaan lingkungan yang baik sudah terbukti dengan capaian reklamasi pasca tambang yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tidak kalah penting, lanjutnya dalam pertambangan di Sumatera Selatan perlu membahas tentang kesiapan logistik. Saat ini ada dua jalur transportasi darat maupun air yang telah berjalan dengan baik dan berkesinambungan. "Tentunya sektor logistik ini juga menjadi peluang investasi yang menarik kedepan dalam menunjang produktivitas perusahaan pertambangan batubara secara khusus di Sumatera Selatan," ujarnya.

APBI-ICMA beranggotakan 161 anggota yang terdiri dari 94 produsen batubara dan 67 jasa penunjang batubara, dimana 26 diantaranya merupakan produsen batubara di Pulau Sumatera dan secara khusus 16 perusahaan di Provinsi Sumatera Selatan.

Anggota APBI-ICMA berperan dalam penerimaan negara. Hampir 80% penerimaan negara sektor pertambangan merupakan kontribusi dari anggota APBI. Dalam 2 tahun terakhir pada tahun 2022 dan 2023 realisasi penerimaan negara yang disumbangkan oleh sub sektor mineral & batubara melebihi dari penerimaan negara yang dihasilkan oleh sektor minyak dan gas bumi. Sementara itu, target yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2024 target PNBP untuk sektor mineral dan batubara sebesar Rp. 113,5 Triliun dan melihat realisasi PNBP berdasarkan data MODI per semester 1 tahun 2024 mencapai Rp. 73,44 Triliun setara dengan 64,68 persen target PNBP.

Asisten Deputi Pertambangan & Investasi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Tubagus Nugraha mengatakan pemerintah terus berupaya memperbaiki tata kelola pertambangan dengan meluncurkan aplikasi SIMBARA. Dengan digitalisasi maka seluruh kegiatan dari hulu hingga hilir tercacat dan berdampak pada peningkatan penerimaan negara. “Kita perbaiki semuanya supaya tata kelola lebih baik dan transparan. Ini mempersempit orang ketemu orang,” ujarnya.

Anggota APBI-ICMA berkontribusi terhadap 65% produksi batubara nasional per tahun 2023 sejumlah 775 juta ton. Untuk anggota di Sumatera Selatan berkontribusi hampir 8% terhadap produksi nasional dan 57,9 persen produksi batubara di Provinsi Sumatera Selatan. Besaran produksi batubara berkolerasi dengan tingkat pengangkutan.

Di Sumatera Selatan, pengangkutan batubara dengan moda kereta api tercatat peningkatan signifikan. Berdasarkan catatan KAI, pada tahun 2020 mengangkut 32,6 juta ton batubara, pada 2021 sebesar 38,3 juta ton, pada 2022 sebesar 45,4 juta ton dan pada 2023 KAI telah mengangkut 49 juta ton batubara. Selanjutnya pada tahun 2027 ditargetkan meningkat menjadi 85 juta ton. “Peningkatan produksi batubara harus memastikan kesiapan pengangkutan. Sesuai arahan gubernur tidak mengganggu transportasi darat,” kata VP Corporate Planning PT Kereta Api Logistik Sitti Choiriah.

Palembang, 25 Juli 2024

Note:

Apabila ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat APBI-ICMA melalui email: secretariat@apbi-icma.org atau Ibu Gita Mahyarani (Plt. Direktur Eksekutif) di nomor whatsapp: 0811 1904 480.