Banjarmasin, 2-3 Juli 2026 — Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia – Indonesian Coal Mining Association (APBI-ICMA) menyelenggarakan APBI Roadshow Kalimantan Selatan dengan tema “Masa Depan Energi dari Kalimantan Selatan.” Kegiatan ini menjadi forum dialog antara pelaku usaha pertambangan, pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, praktisi lingkungan, penyedia teknologi, serta pemangku kepentingan terkait.

Melalui roadshow ini, APBI-ICMA mendorong penguatan industri pertambangan yang tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada tata kelola yang baik, kepastian usaha, efisiensi operasional, kelancaran rantai pasok, serta tanggung jawab lingkungan.

Kalimantan Selatan memiliki peran penting dalam rantai pasok energi nasional. Karena itu, APBI-ICMA menilai penguatan industri pertambangan di daerah perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek kepatuhan, keamanan kegiatan usaha, pemanfaatan teknologi, daya saing ekspor, hingga reklamasi lahan bekas tambang.

Ketua Umum APBI-ICMA, Priyadi, menyampaikan bahwa masa depan industri pertambangan perlu dibangun melalui keseimbangan antara kepastian usaha dan keberlanjutan. “Kalimantan Selatan memiliki posisi strategis dalam mendukung pasokan energi nasional. Karena itu, penguatan industri pertambangan di daerah ini perlu dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi produksi, tetapi juga dari tata kelola, efisiensi, rantai pasok, dan tanggung jawab lingkungan,” ujar Priyadi.

Adi Santoso selaku Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, dalam sambutan kuncinya menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pengembangan sektor pertambangan yang mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan, keselamatan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Pemerintah daerah juga terus mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui sinergi bersama pelaku usaha dan seluruh pemangku kepentingan. 

Pada sesi sambutan kunci Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Asep Kurnia Permana  menyampaikan Kalimantan Selatan menyumbang 30% dari total produksi batubara nasional hingga Mei 2026 (90,702 juta ton). Kemudian menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong terciptanya iklim usaha pertambangan yang sehat melalui penguatan tata kelola, peningkatan kepatuhan. Menurutnya, pengembangan industri batubara perlu berjalan seiring dengan peningkatan nilai tambah, efisiensi operasional, dan penerapan praktik pertambangan yang baik. Disamping itu, Direktorat Jenderal Minerba terus mendorong transformasi sektor pertambangan melalui 5 agenda utama, seperti:

-        Penguatan Good Mining Practice

-        Kepatuhan aspek keselamatan & lingkungan (reklamasi/pascatambang)

-        Percepatan hilirisasi batubara untuk nilai tambah dalam negeri

-        Penerapan teknologi bersih & digitalisasi pertambangan, serta

-        Penguatan implementasi prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance)

Pada rangkaian hari pertama membahas penguatan tata kelola pertambangan yang baik untuk mendorong kepatuhan dan keberlanjutan industri. Panel diskusi sesi 1 menghadirkan Andri Budhiman Firmanto selaku Direktur Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Administratif Ditjen Penegakan Hukum Kementerian ESDM, Kombes Pol. Riza Muttaqin selaku Wakil Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan, serta Lita Fitriana selaku Ketua Komite Bidang Hukum & Advokasi APBI-ICMA. Diskusi tersebut menekankan pentingnya kepatuhan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi bagian dari sistem dan budaya perusahaan. Dalam diskusi tersebut menyoroti pentingnya koordinasi antara pelaku usaha, pemerintah, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah. Koordinasi dan sinergi dinilai penting agar kegiatan usaha pertambangan yang legal dan berizin dapat berjalan dengan aman, tertib, dan memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum dan kepastian administrasi dinilai menjadi fondasi penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus mendukung praktik pertambangan yang berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, Plt Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, Endarto menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung upaya peningkatan efisiensi energi di sektor pertambangan. Menurutnya, transformasi menuju operasional yang lebih efisien, termasuk melalui elektrifikasi, perlu didukung oleh kesiapan infrastruktur dan kolaborasi antara pemerintah, penyedia energi, serta pelaku usaha agar dapat diimplementasikan secara bertahap dan berkelanjutan.

Selain tata kelola, agenda Roadshow ini juga mengulas elektrifikasi dan efisiensi operasional di sektor pertambangan. Topik ini menjadi semakin relevan seiring meningkatnya kebutuhan industri untuk menekan biaya operasional, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat praktik pertambangan yang lebih efisien dan rendah emisi.

Dalam panel sesi 2, para peserta mendiskusikan peluang pemanfaatan teknologi, termasuk elektrifikasi alat tambang, efisiensi penggunaan energi, pemanfaatan energi terbarukan di area operasional, serta kebutuhan dukungan infrastruktur. Panel diskusi menghadirkan narasumber: Adi Supriyatna (General Manager Project PT Borneo Indobara), Nayusrizal (Executive Vice President Niaga dan Pemasaran PT PLN (Persero)), Frankie Makaminang (Presiden Direktur PT Gaya Makmur Mobil, serta Karina Darmawan (CEO SUN Mobility). Keempat narasumber membahas kesiapan teknologi, infrastruktur kelistrikan, kendaraan listrik operasional, hingga solusi pembiayaan yang dapat mempercepat implementasi elektrifikasi di sektor pertambangan. 

Diskusi berfokus pada peluang pemanfaatan teknologi, termasuk elektrifikasi alat tambang, efisiensi penggunaan energi, pemanfaatan energi terbarukan di area operasional, serta kebutuhan dukungan infrastruktur. “Elektrifikasi dan efisiensi menjadi bagian penting dari transformasi operasional pertambangan. Namun implementasinya perlu dilakukan secara bertahap, realistis, dan mempertimbangkan kesiapan teknologi, infrastruktur, serta keekonomian masing-masing perusahaan,” ujar Adi Supriyatna.

Rangkaian sesi terakhir mengulas rantai pasok, analisa pasar batubara serta daya saing ekspor batubara daerah. Para panelis menilai kelancaran rantai pasok menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar, kepastian kontrak dan kesinambungan pasokan, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Dalam diskusi disampaikan bahwa daya saing batubara Indonesia tidak hanya ditentukan oleh harga, tetapi juga oleh kepastian pasokan, kualitas produk, ketepatan pengiriman, kejelasan prosedur, serta kelancaran proses verifikasi dan pembayaran.

Dalam sesi ini, para narasumber membahas perkembangan pasar batubara global, prospek permintaan dari negara tujuan ekspor utama, serta tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mempertahankan pangsa pasar di tengah meningkatnya produksi domestik negara konsumen dan dinamika transisi energi global. Pentingnya efisiensi operasional, konsistensi kualitas produk, ketepatan pengiriman, serta kepercayaan pasar sebagai faktor utama dalam menjaga daya saing ekspor batubara Indonesia. “Daya saing batubara Indonesia tidak hanya ditentukan oleh harga. Yang paling penting adalah kualitas yang konsisten, ketepatan jadwal pengiriman, kemudahan pembayaran, serta trust atau kepercayaan dari pembeli,” ujar Jimmy Gunarso.

Sementara itu, Adrian Yusran, General Manager Sales & Marketing PT Bhumi Rantau Energi, menekankan bahwa pelaku usaha perlu mampu beradaptasi terhadap dinamika pasar global agar tetap kompetitif. “Kalau kita bicara pasar, sesuatu yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Karena itu perusahaan harus adaptif dan kata kuncinya adalah efisiensi,” ujar Adrian Yusran.

Memasuki rangkaian acara pada hari kedua (3 Juli 2026) topik yang diangkat seputar reklamasi dan kinerja lingkungan pertambangan melalui panel diskusi “Memperkuat Kepastian Penilaian Reklamasi dalam Mendukung Kinerja Lingkungan Pertambangan.”

Sesi ini menghadirkan perspektif dari inspektur tambang, praktisi reklamasi, perusahaan, dan akademisi, dengan narasumber Hendry Prayitno (Koordinator Inspektur Tambang Provinsi Kalimantan Selatan, Ditjen Minerba Kementerian ESDM), Ignatius Wurwanto (Ketua Umum Forum Reklamasi Hutan pada Lahan Bekas Tambang), Didik Triwibowo (Deputy HSE Division Head PT Adaro Indonesia), serta Yusanto Nugroho (Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat).

Pembahasan difokuskan pada pentingnya kepastian penilaian reklamasi, tantangan pelaksanaan di lapangan, serta praktik baik dalam pemulihan lahan bekas tambang. Reklamasi merupakan bagian penting dari good mining practice. Reklamasi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan usaha. Di Kalimantan Selatan data rasio pelaksanaan reklamasi terus meningkat setiap tahunnya.

“Reklamasi adalah bagian penting dari keberlanjutan industri pertambangan. Kepastian dalam penilaian reklamasi akan membantu perusahaan menjalankan kewajiban lingkungan secara lebih terukur, konsisten, dan sesuai kondisi lapangan,” ujar Hendry Prayitno.

Selain membahas aspek regulasi, para narasumber juga menekankan pentingnya integrasi antara mine plan dan perencanaan reklamasi sejak awal operasi tambang, pemilihan jenis tanaman lokal, pengelolaan topsoil, hingga pemanfaatan kawasan pascatambang yang mampu memberikan manfaat ekologis maupun sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Acara APBI Roadshow Kalimantan Selatan dapat menjadi ruang dialog yang produktif antara pelaku usaha dan pemangku kepentingan. Forum ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman bersama mengenai tantangan industri, sekaligus mendorong praktik pertambangan yang lebih tertib, efisien, kompetitif, dan berkelanjutan.

====================================================================

Tentang APBI-ICMA

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia - Indonesian Coal Mining Association (APBI-ICMA) merupakan organisasi yang mewadahi pelaku usaha pertambangan batubara di Indonesia. Saat ini APBI-ICMA memiliki 153 anggota, yang terdiri dari 93 perusahaan tambang batubara dan 60 perusahaan penunjang pertambangan. APBI-ICMA berperan sebagai mitra strategis pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mendorong pengembangan industri pertambangan batubara yang berdaya saing, patuh terhadap regulasi, serta berorientasi pada keberlanjutan.

Hubungi kami melalui email: secretariat@apbi-icma.org dan admin@apbi-icma.org