Jakarta. Donors such as France and the European Union welcome news of Germany stepping in to lead the JETP climate funding for Indonesia.

The Just Energy Transition Partnership (JETP) is a green aid package worth up to $21.5 billion. Over half of the money is coming from the International Partners Group (IPG), a coalition of rich economies originally co-led by the US and Japan. France and the EU are also mobilizing some funds as part of the IPG. Not long after US President Donald Trump’s return to the White House, Washington reportedly decided to back out of its leadership role in the JETP Indonesia funding. This followed Trump’s announcement to withdraw from the Paris Climate Accord for the second time.

According to media reports, Indonesia’s JETP Secretariat had confirmed that IPG member Germany would take over the US leadership role. Japan will remain as the co-lead. France, which had promised to provide 500 million euros (about $520.7 million) in loans, gave its comments on the changing leadership.

“Regarding the future of the JETP, there is still a clear commitment from the international community. We are very thankful for Germany, which is also very committed to this country [Indonesia], with EU’s support, to be on board,” French Ambassador to Indonesia Fabien Penone told reporters in Jakarta on Wednesday.

An EU diplomat said that the US co-leadership exit was “unfortunate”, although the European bloc “respects its decision”.

“I understand that the US is stepping down as [the JETP] co-lead, but intends to remain engaged in Indonesia’s energy transition. We [EU] welcome that Germany volunteered to step up to take the co-leadership role. We [EU] are fully committed to supporting Germany, … including engaging with the [Indonesian] government,” Thibaut Portevin, head of cooperation for the EU Delegation to Indonesia.

Earlier that day, the EU and France unveiled a combined grant worth 14.7 million euros for Indonesia’s shift to renewables. The money will go into the Indonesia Energy Transition Facility (IETF) technical assistance program. As the name suggests, the IETF will facilitate Indonesia’s policymaking in the energy sector. It will assist state-run firms, including the country’s only electricity provider PLN, in coming up with feasible renewable energy projects.

Coal-reliant Indonesia aims to reach net zero emissions by 2060 or sooner. The country is also a signatory to the Paris Agreement that the US is withdrawing from. Germany’s co-leadership takeover also comes at a time when the Indonesian government is growing increasingly concerned with the JETP commitments. Energy Minister Bahlil Lahadalia recently said that no JETP money had actually flowed to Indonesia.  President Prabowo Subianto’s younger brother Hashim Djojohadikusumo even called the JETP “a failure”. He claimed that the US government had not disbursed a single dollar of the JETP aid to Indonesia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program pensiunan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

Salah satunya melalui PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 Mega Watt (MW), yang akan dipensiunkan pada 2035 mendatang atau lebih cepat 7 tahun dari rencana awal 2042. Sebagai gantinya, pemerintah bakal menyiapkan sejumlah pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT).

"Jadi, sebagai bentuk komitmen kami mempensiunkan dini PLTU Cirebon-1 660 MW. Jadi kita pensiun dini kan tujuh tahun sebelum masa pensiun, kita tarik," kata Bahlil dalam Konferensi Pers dikutip Rabu (5/2/2025).

Menurut Bahlil komitmen pemensiunan PLTU Cirebon-1 dapat terealisasi seiring dengan adanya pembiayaan yang berasal dari Asian Development Bank (ADB).

"Jadi ini sebagai komitmen kita nih. Kenapa kita lakukan seperti ini? Karena ada yang membiayai, dan setelah kita hitung secara ekonomis, memungkinkan," kata dia.

Berdasarkan bahan paparan Kementerian ESDM, terdapat empat pembangkit EBT yang disiapkan untuk menggantikan PLTU Cirebon-1. Rinciannya yakni pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 346 MW, PLTS + BESS 770 MW, pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) berkapasitas 1.000 MW, dan PLTSa sebesar 12 MW.

Setidaknya, terdapat manfaat ekonomi yang dihasilkan seiring dengan adanya pensiun dini PLTU Cirebon-1 ini. Diantaranya yakni membuka 39.707 lapangan kerja dengan potensi investasi US$ 198 juta.

Seperti diketahui, rencana pemerintah Indonesia merealisasikan program penghentian operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 lebih cepat dari rencana awal, alias pensiun dini sudah di depan mata.

Hal ini menyusul tercapainya kesepakatan antara Asian Development Bank (ADB) dengan pemerintah Indonesia dibawah naungan program Energy Transition Mechanism (ETM) untuk program pensiun dini PLTU Cirebon-1.

Penandatanganan yang tidak mengikat tersebut diteken di sela acara COP28 di Dubai (3/12) antara PT PLN (Persero), PT Cirebon Electric Power (CEP) sebagai Independent Power Producer (IPP) dan Indonesia Investment Authority (INA).

Di dalam kesepakatan ini PLTU Cirebon-1 akan mengakhiri operasionalnya pada Desember 2035 atau tujuh tahun lebih cepat dari jadwal sebelumnya yakni Juli 2042. Adapun transaksi akan dirampungkan pada paruh pertama 2024.

(pgr/pgr)

Bloomberg Technoz, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan alasan pemerintah berwacana mewajibkan harga batu bara acuan (HBA) mutlak digunakan dalam transaksi ekspor komoditas tambang andalan Indonesia tersebut.

“Poinnya adalah jangan sampai harga batu bara Indonesia dijual murah ke luar [negeri] itu kira-kira. Harga itu yang sesuai, yang pas lah, jangan harga yang murah,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno saat ditemui di kantornya, Rabu (5/2/2025).

Tri menggarisbawahi, saat ini HBA yang ditetapkan pemerintah menggunakan data transaksi penjualan riil. Namun, Tri menyebut nantinya Kementerian ESDM masih akan melakukan pembahasan formulasi HBA lebih lanjut bersama Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia awal pekan ini mengumumkan akan mewajibkan eksportir batu bara menggunakan HBA Indonesia dalam bertransaksi ke luar negeri. Dia bahkan mengancam akan mencabut izin ekspor pengusaha batu bara jika bertransaksi menggunakan harga acuan selain HBA yang ditetapkan pemerintah.

“Saya minta kepada Dirjen [Minerba] untuk menghitung betul HBA kita dibandingkan dengan ICI [Indonesia Coal Index]. ICI lebih rendah dari HBA. Saya minta, tidak waktu lama lagi, kami akan mempertimbangkan untuk membuat keputusan menteri agar HBA dipakai untuk transaksi di pasar global,” tegas Bahlil dalam konferensi pers kinerja Kementerian ESDM periode 2024, Senin (3/2/2025).

“Kalau ada perusahaan yang tidak memenuhi itu, maka kami punya cara agar mereka bisa ikut. Bila perlu, kalau mereka tidak mau, kita tidak usah [terbitkan] izinkan ekspornya.”

Bahlil mengaku kesal lantaran harga batu bara Indonesia kerap kali dibanderol lebih murah dibandingkan dengan harga dunia, padahal Indonesia mendominasi batu bara yang beredar di pasar global.

Menurut catatan Kementerian ESDM, realisasi kewajiban pemenuhan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) batu bara sepanjang 2024 mencapai mencapai 233 juta ton.

Angka ini melebihi target DMO batu bara periode 2024 yang dipatok sejumlah 220 juta ton. Adapun, ekspor batu bara sepanjang tahun lalu mencapai 555 juta ton. Angka ini meningkat dibandingkan dengan realisasi 2023 sebesar 518 juta ton.

(mfd/wdh)

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah bertekad menurunkan penggunaan batubara sebagai energi primer. Di saat sama, pemerintah ingin memperbesar porsi energi baru terbarukan (EBT). Alhasil, kontribusi batubara dalam bauran energi dipangkas pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kebijakan Energi Nasional (KEN). 

Dalam RPP KEN, porsi batubara dalam bauran energi primer nasional akan dikurangi secara bertahap. Porsi penggunaan batubara dalam bauran energi nasional ditarget turun hingga 7,8% pada 2060 (lihat tabel). Per semester I-2024, porsi batubara di bauran energi masih 39,48%. 

RPP KEN telah disetujui Komisi XII DPR RI. Persetujuan tersebut disepakati dalam rapat kerja bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang merangkap Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Bahlil Lahadalia pada Senin (3/2). 

RPP KEN ini merupakan hasil penyelarasan dengan kebijakan dan program Kabinet Merah Putih periode 2025-2029, serta telah mengakomodasi target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. 

Salah satu fokus utama penyusunan RPP KEN adalah memastikan keselarasan antara Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang juga menargetkan pertumbuhan 8%. 

Dasar target produksi 

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menilai penurunan kontribusi batubara dalam bauran energi akan berpengaruh pada strategi perusahaan batubara, termasuk target produksi. 

Meski begitu, Plt Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani menilai, target ini sekaligus dapat menjadi barometer bagi perusahaan batubara untuk mengalkulasi target produksi di masa mendatang. "Penurunan penggunaan batubara secara nasional tentu akan mempengaruhi strategi perusahaan ke depan. Namun dapat menjadi tolok ukur memetakan target produksi mereka ke depan," kata dia kepada KONTAN, Rabu (5/2).

Menurut Gita, saat ini secara bauran energi, porsi penggunaan batubara di dalam negeri masih mendominasi yaitu sekitar 60%. "Jadi jika ada penurunan misalnya hingga 20% perlu menyesuaikan lagi merujuk pada kebutuhannya. Tidak hanya untuk kebutuhan listrik, tapi ada kebutuhan industri lain seperti semen, kertas dan smelter," tambah dia. 

Di sisi lain, Gita mengungkapkan para penambang dan pengusaha yang tergabung dalam APBI sudah menyadari bahwa pemerintah memang setelah menetapkan pengembangan EBT, salah satu cirinya adalah tidak lagi merencanakan pengembangan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menggunakan batubara sebagai bahan baku utama. "Sekarang penggunaan batubara bersih mungkin dapat menjadi solusi. Hanya saja, perlu dipertimbangkan terkait pemanfaatan cadangan batubara nasional yang masih banyak," ungkap dia. 

Terkait arah penjualan batubara jika Indonesia secara ketat mulai memangkas bauran energi dari emas hitam ini, Gita bilang, masih terlalu dini untuk menyimpulkan fokus penjualan akan berorientasi ke pasar ekspor. "Tidak bisa disimpulkan. Karena kebutuhan batubara dunia pasti akan juga berkurang. Kita kembali lagi dengan prinsip supply and demand," ucap dia. 

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, RPP KEN menargetkan penggunaan energi baru dan terbarukan minimal 60%-70% pada 2025-2040, sebagai langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil. "Dalam penyusunan ini juga telah mempertimbangkan EBTKE dalam rangka net zero emision 2060 dan targetnya 2025-2040 ke depan 60%-70% minimal menggunakan EBTKE," ujar Bahlil.

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga batu bara terus mengalami penurunan sejak Oktober 2024. Penurunan ini salah satunya didorong oleh pemanfaatan pembangkit listrik berbahan bakar gas dan Energi Baru Terbarukan (EBT). Peningkatan penggunaan kedua energi tersebut mengurangi jumlah pembelian batu bara di pasar internasional sehingga harga tertekan.

Dilansir dari Refinitiv, harga batu bara pada 05 Februari 2025 tercatat sebesar US$114,75/ton atau turun 0,65% dibandingkan penutupan perdagangan 04 Februari 2025 yang sebesar US$115,5/ton.

Dilansir dari Reuters, banyak ekonomi terbesar di Eropa utara telah meningkatkan pembangkitan listrik berbahan bakar gas secara tajam pada awal 2025, yang membantu mendorong harga gas regional ke level tertinggi sejak awal 2023.

Pembangkitan gas pada Januari di Jerman, Inggris, Belanda, dan Polandia semua melonjak lebih dari 10% dibandingkan dengan level Januari 2024, mencapai level tertinggi untuk bulan tersebut sejak setidaknya 2022, menurut data dari LSEG.

Namun, laju konsumsi gas ke depan mungkin mulai melambat karena harga gas regional kini telah melampaui harga pembangkitan berbahan bakar batu bara, yang dapat mendorong beberapa perusahaan listrik untuk mengurangi output gas dan meningkatkan pembangkitan berbahan bakar batu bara.

Peralihan dari gas ke batu bara ini sangat mungkin terjadi di Jerman dan Polandia, di mana pembangkitan listrik berbahan bakar batu bara memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan gas alam dalam sistem pembangkit listrik nasional.

Penurunan konsumsi gas oleh negara-negara tersebut dapat membantu membatasi lonjakan harga gas Eropa baru-baru ini, yang telah meningkat sekitar 60% dibandingkan dengan harga setahun yang lalu.

Namun, pengurangan penggunaan gas dan peningkatan pembangkitan listrik berbahan bakar batu bara akan memiliki dampak signifikan terhadap emisi, karena hampir dua kali lipat karbon dioksida yang dilepaskan per unit daya yang dihasilkan dari batu bara dibandingkan dengan gas.

CNBC INDONESIA RESEARCH

research@cnbcindonesia.com

(rev/rev)