SINGAPORE - Cambodia plans to import over 600 megawatts (MW) of clean power from neighbouring Laos, Vietnam and Thailand, its energy minister Keo Rottanak told Reuters, increasing its contracted import capacity by over 50%.

The neighbouring nation will import 300 MW of solar and hydro capacity from Laos starting in 2026. It is in the final stages of approval to almost double a 300 MW import deal with Vietnam and could potentially import another 100 MW from Thailand, Rottanak said.

"We just signed last week more than 300 megawatt combined hydro and solar with Laos. So this is going to come to Cambodia in 2026," Rottanak told Reuters in an interview at the Singapore International Energy Week (SIEW).

Cambodia currently has contracts to import 1,030 MW of power from Thailand, Vietnam, and Laos, according to the US International Trade Administration, accounting for nearly a quarter of total capacity used to supply power to the country.

Rottanak said he expects to contract another 200-plus MW from Vietnam, and potentially more than 100 MW from Thailand.

Imports from Vietnam are set to begin "as soon as possible," as the Cambodian and Vietnamese national electric utilities have already wrapped up discussions on the deal, and were waiting for final government approvals, he said.

Rottanak said Cambodia's contracted imports with its neighbours highlighted the potential for boosting interconnection in Southeast Asia, adding that it provided flexibility amid increasing volatility of hydropower output due to increasingly frequent weather-related disruptions.

The 10-member of the Association of Southeast Asian Nations (Asean) has been trying for decades to form a regional grid to facilitate multilateral power trade, but progress has been limited to bilateral deals.

Rottanak said he expects the regional grid to become a reality by 2035. 

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) mempertegas komitmennya dalam mendukung transisi energi di Asia Tenggara melalui berbagai investasi hijau. Dalam ajang Singapore International Energy Week (SIEW) 2024, MedcoEnergi mengumumkan upayanya memperluas produksi gas hingga mencapai 70 persen dari total produksi minyak dan gas perusahaan dalam delapan tahun terakhir.

Selain itu, perusahaan juga berfokus pada investasi energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, panas bumi, dan produksi tembaga yang mendukung elektrifikasi.

Roberto Lorato, Direktur dan CEO MedcoEnergi, mengungkapkan bahwa pihaknya kini tengah mengeksplorasi potensi penyimpanan CO? di reservoir yang dioperasikan di lepas pantai antara Singapura dan Malaysia.

“Kolaborasi lintas negara menjadi kunci dalam transisi energi yang kompleks ini, terutama bagi negara-negara dengan kebutuhan energi yang berbeda, seperti Indonesia dan Singapura,” ujarnya, melalui keterangan pers, dikutip Minggu (27/10/2024).

MedcoEnergi terus berkolaborasi dengan berbagai perusahaan energi terkemuka di Asia Tenggara dan berpartisipasi aktif dalam SIEW guna memperkuat jaringan dan berbagi pengalaman dalam transisi energi berkelanjutan. Roberto juga menekankan pentingnya pendekatan pragmatis untuk mencapai target energi bersih yang dapat menguntungkan seluruh kawasan.

SIEW 2024 di Singapura dihadiri oleh para pemimpin energi, pembuat kebijakan, dan pelaku industri yang bertukar ide untuk menghadapi tantangan energi masa depan. Salah satu sesi kunci, "Forging a Resilient Renewable Energy Ecosystem," membahas pentingnya pengembangan energi terbarukan di Asia Tenggara. Diskusi panel tersebut menghadirkan berbagai tokoh, termasuk CEO Sarawak Energy Datuk Sharbini Suhaili, Kepala Project Finance DBS Bank Ganesh Padmanabhan, Kepala Infrastruktur dan ESG KPMG Sharad Somani, serta Presiden Asia Power GE Vernova, Som Shantanu.

Roberto menegaskan kolaborasi MedcoEnergi dengan mitra kawasan, termasuk pemerintah Indonesia dan Singapura, yang memungkinkan pendekatan pragmatis dalam mencapai transisi energi yang efisien.

“Kerja sama ini memfasilitasi pencapaian tujuan transisi energi berkelanjutan dengan pengurangan emisi karbon di kawasan,” tambah Roberto.

MedcoEnergi telah menggelontorkan sejumlah investasi strategis dalam mendukung elektrifikasi dan dekarbonisasi untuk mencapai masa depan energi yang lebih hijau di Asia Tenggara. Perusahaan juga terus mengembangkan proyek energi terbarukan lainnya, termasuk potensi pembangkit listrik tenaga surya dan panas bumi di kawasan tersebut.

Melalui partisipasi di SIEW, MedcoEnergi dan berbagai perusahaan energi di Asia Tenggara berharap dapat mempercepat implementasi teknologi rendah karbon dan solusi energi berkelanjutan. Roberto optimistis, kolaborasi lintas sektor yang kuat akan menjadi fondasi keberhasilan transisi energi di Asia Tenggara.

Sebagai informasi, MedcoEnergi mencatatkan laba bersih 201 juta dollar AS pada semester I-2024. Jumlah tersebut setara Rp 3,08 triliun (kurs Rp 15.310 per dolar AS). Sebelumnya pada semester I-2023, MedcoEnergi mencapai laba bersih 119 juta dollar AS (Rp 1,82 triliun).

Ketergantungan Indonesia pada energi fosil dinilai akan semakin menjauhkan Indonesia dari target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dipatok pemerintahan Prabowo-Gibran. Percepatan transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan serta penguatan regulasi menjadi satu keniscayaan yang harus dilakukan.

Jakarta (VOA) — 

Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna mengatakan transisi ke energi terbarukan harus benar-benar dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto jika ingin target pertumbuhan ekonomi 8 persen tercapai.

Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia CERAH yang bertajuk “Meneropong Arah Transisi Energi era Prabowo-Gibran” di Jakarta, Jumat (25/10) , Putra menegaskan bahwa transisi energi merupakan perkara daya saing Indonesia di level global bukan perkara barat. Pasalnya produsen “raksasa batubara” dunia seperti China dan India kini bergegas melakukan percepatan transisi energi. Hal ini terlihat dari pengembangan listrik bersih dari kedua negara itu yang sangat pesat.

Lebih jauh, Putra menjelaskan transisi energi akan senantiasa menciptakan investasi berkualitas dalam kurun waktu beberapa tahun mendatang. Ia mencontohkan sudah banyak perusahaan kelas dunia menginginkan adanya energi hijau ketika mereka ingin menanamkan modalnya di suatu negara.

“Bahwa kita itu lagi berbicara mau pertumbuhan high quality 8 persen, sehingga kita perlu perusahaan-perusahaan besar dengan investasi berkualitas. Hampir bisa dipastikan perusahaan multinasional tidak mungkin, tidak akan minta energi bersih. Mungkin tidak langsung, tapi dalam lima tahun atau tujuh tahun ke depan. Sehingga kita sedang berbicara industri berkualitas dan penciptaan lapangan kerja,” ungkap Putra.

“Transisi energi sebenarnya adalah perkara investasi berkualitas ke depan. hampir semua perusahaan besar multinasional seperti Samsung, Tesla, dan lain-lain kalau mereka mau investasi mereka pasti akan punya target energi hijau. Pertanyaannya kalau Indonesia tidak punya, kira-kira mereka mau investasi di Indonesia tidak? Sebenarnya persaingan kita itu di sini,” tambahnya.

Putra juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang di sektor energi untuk mendorong pembangunan guna menghindari beban jangka panjang. Selain itu, pemerintahan baru katanya juga perlu mendorong Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang bertanggung jawab dan memberikan kejelasan regulasi seperti Undang-Undang (UU) yang berkaitan dengan energi terbarukan (EBT).

“Energi adalah fondasi peradaban, kalau kita memang mengejar pertumbuhan (ekonomi) tinggi semuanya pakai energi, mau industri pakai energi, mau tekstil pakai energi, mau IT data center pakai energi. Tetapi kita harus berhati-hati bahwa jangan sampai langkahnya itu tidak hati-hati sampai ada beban jangka panjang. Ingat kasus oversupply (PLN) kemarin sampai hari ini merugikan puluhan triliun itu karena perencanaan. Sehingga kalau ke depannya kita sembrono lagi, liabilitynya 30 tahun ke depan, bukan hanya perkara 1-4 tahun ke depan,” tegasnya.

Reformasi Subsidi Energi Harus Segera Dilakukan

Energy Policy Associate International Institute for Sustainable Development (IISD) Anissa Suharsono mengungkapkan pentingnya melakukan reformasi subsidi energi. Ia menjelaskan subsidi energi yang selama ini dilakukan cukup mempersempit ruang fiskal negara untuk bisa membiayai program lainnya yang lebih bermanfaat untuk kepentingan rakyat.

Ia menjelaskan sebelumnya Jokowi pernah berhasil melakukan reformasi subsidi energi pada periode 2014-2015 dikarenakan harga minyak dunia sedang turun, sehingga Indonesia mampu menghapus sebagian subsidi bensin dan solar di tahun 2015, dan itu memberikan penghematan sekitar Rp211 triliun. Namun sayangnya hal itu tidak diikuti dengan penerapan sistem baru yang konsisten sehingga menimbulkan budget item baru dalam bentuk kompensasi tarif listrik dan BBM yang diambil dari APBN.

“Jadi mengapa reformasi subsidi energi? karena kebijakan memberikan subsidi energi ini meningkatkan beban anggaran negara, kebijakan subsidi energi ini sebagian besar menguntungkan kelompok masyarakat yang kaya sementara kelompok rentan itu boro-boro dapat subsidi. Malah untuk bisa mengakses energi saja sulit, masyarakat yang tinggal di daerah 3 T, seringkali kali tidak menerima subsidi energi,” katanya.

Lebih jauh, Anissa mengungkapkan total subsidi dan kompensasi energi di dalam APBN 2022 dan 2023 masing-masing mencapai Rp 385 triliun dan Rp365 triliun. Per Juli 2024, pemerintah katanya telah mengeluarkan Rp185,7 triliun belum termasuk kompensasi. Sementara di dalam RAPBN 2025 yang dialokasikan pemerintah untuk BBM adalah Rp90,22 triliun, dan untuk LPG Rp73 triliun. Alokasi tersebut, memang ada penurunan dibandingkan 2024 karena memang Prabowo sudah menyebutkan niatnya untuk mendorong rencana efisiensi penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.

“Kalau kita bandingkan besarnya subsidi dan kompensasi energi yang ada di sekitar Rp300 triliun-Rp400 triliun selama beberapa tahun terakhir, yang lebih dari 90 persennya adalah untuk energi fosil dan juga sudah diakui sangat tidak tepat sasaran, kita bandingkan dengan pos-pos pengeluaran yang lain seperti untuk pendidikan, perlindungan sosial, lingkungan hidup, kesehatan, angka untuk subsidi energi ini besar sekali. Untuk kesehatan misalnya di tahun 2023-2025 hanya di kisaran Rp90 triliun, perlindungan sosial Rp240 triliun,” jelasnya.

Anissa pun merekomendasikan beberapa hal agar reformasi subsidi energi dapat berjalan dengan baik, di antaranya subsidi untuk bahan bakar fosil dihilangkan, serta reformasi dengan implementasi direct-targeted subsidy sangat diperlukan agar subsidi tersebut dapat langsung diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Sementara itu, Agung Budiono, Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia CERAH, menambahkan, Indonesia tidak akan bisa swasembada energi selama masih bergantung pada energi fosil. Indonesia, katanya saat ini sudah mengimpor seluruh jenis bahan bakar fosil, termasuk batu bara. Seiring berkurangnya cadangan dan produksi, dikhawatirkan impor energi fosil akan membesar, jika Indonesia tidak secara cepat bertransisi ke energi terbarukan.

“Oleh sebab itu, transisi energi sangat mendesak untuk dipercepat, dan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto perlu terbitkan kebijakan dan regulasi pendukungnya. Perlu diingat, hingga kini Indonesia belum memiliki regulasi terkait transisi energi pada level undang-undang. Padahal, payung hukum ini penting agar regulasi di bawahnya bisa selaras, yang pada akhirnya dapat menjadi daya tarik investasi energi terbarukan di Indonesia,” kata Agung.

Mengutip data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pada 2023, Indonesia mengimpor minyak mentah hingga 132,39 juta barel. Tak hanya itu, Indonesia juga mengimpor produksi jadi olahan minyak sampai 26,89 juta kiloliter (KL) dan LPG 6,95 juta ton. Bahkan, pada tahun yang sama, Indonesia juga mengimpor batu bara walau dalam volume kecil, yakni 14,46 juta ton.

Di sisi lain, pengembangan energi terbarukan Indonesia masih lambat. Pada 2023, bauran energi terbarukan nasional baru mencapai 13,1 persen jauh dari target 25 persen pada 2025. Namun, bukannya menyusun strategi untuk menggenjot energi terbarukan, pemerintah justru berencana menurunkan target baurannya menjadi 17-19 persen pada 2025. [gi/ka]

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menetapkan Harga Mineral Logam dan Batubara Acuan bulan Oktober 2024, melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 277.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan untuk Bulan Oktober 2024. Keputusan Menteri tersebut diteken hari ini, Kamis (24/10). 

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Agus Cahyono Adi menjelaskan bahwa Harga Mineral Acuan (HMA) bulan Agustus digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Patokan Mineral Logam (HPM) bulan yang sama.

"Sementara, sesuai yang tercantum dalam Keputusan Menteri, Harga Batubara Acuan (HBA) bulan Agustus 2024 juga digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Patokan Batubara (HPB) bulan ini," imbuhnya di Jakarta.

Dalam Kepmen ini, ditetapkan HBA bulan Oktober untuk komoditas batubara 6.322 kcal/kg GAR, total moisture 12,26%, total Sulphur 0,66%, dan Ash 7,94% pada angka USD131,17/ton. "Angka ini naik dari HBA bulan September senilai USD125,15 per ton," imbuh Agus. 

Selanjutnya, ditetapkan HBA untuk komoditas Batubara I, dalam kesetaraan nilai kalor 5.300 kcal/kg GAR, Total Moisture 21,32% Total Sulphur 0,75%, dan Ash 6,04%. "HBA I ditetapkan di level USD79,69 per ton," sambungnya.

Sementara, Harga Acuan untuk komoditas Batubara II dalam kesetaraan nilai kalor 4.100 kcal/kg GAR, Total Moisture 35,73%, Total Sulphur 0,23?n Ash 3,90% ditetapkan pada besaran USD52,41 per ton. Adapun Harga acuan untuk Batubara III, dalam kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR, Total Moisture 44,30%, Total Sulphur 0,24?n Ash 3,88%, pada angka USD34,67 per ton.

Selain HBA, Menteri ESDM juga menetapkan HMA berbagai komoditas mineral sebagai patokan bulan Oktober 2024. HMA Nikel dipatok USD16.175,23/dmt. Harga ini naik dibanding September 2024 di angka USD15.908/dmt.

Lalu Emas USD2.522,18/ troy ounce, naik dari harga September yang dipatok di harga USD2.425,49/ troy ounce. Tembaga, di Oktober juga meningkat menjadi USD9.093,91/dmt dibanding di September senilai USD 8903,07/dmt. Kenaikan diikuti oleh Alumunium menjadi USD2.493,32/dmt, Timbal 2.008/dmt.

Meski mayoritas meningkat, terdapat beberapa komoditas mineral yang mengalami penurunan, seperti, Kobalt menjadi USD 24.105/dmt, Mangan USD3,94/dmt, Bijih Besi USD1,36/dmt.

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mengusulkan agar lahan-lahan bekas tambang batu bara di Kaltim dialihkan untuk kegiatan pertanian.

Akmal menambahkan, kunjungannya ke Berau pada tanggal 28-29 Oktober mendatang akan difokuskan pada acara pengelolaan lahan eks tambang. 

"Saat ini, saya sangat bersemangat dalam mengelola lahan bekas tambang untuk mendukung ketahanan pangan," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (25/10/2024). 

Akmal menyoroti potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah dengan sekitar 500.000 hektare lahan bekas tambang batu bara yang tersedia. 

"Kita sering mengeluh kekurangan lahan, padahal lahan eks tambang masih bisa kita manfaatkan," tegasnya. Sebagai contoh konkret, lahan bekas tambang di Samboja, Kutai Kartanegara, telah dikelola dengan baik. 

Akmal menekankan bahwa lahan tersebut tidak harus ditanami padi semata, melainkan bisa juga digunakan untuk tanaman lain yang lebih sesuai. 

"Saya sudah mulai di Samboja tidak semua harus padi. Ada 75 hektare yang bisa kita optimalkan," tambahnya.

Menariknya, Akmal Malik juga menyoroti potensi ekonomi dari tanaman nonpangan seperti rumput odot. 

"Menanam rumput saja di lahan 10 hektare bisa menghasilkan hingga puluhan juta. Rumput odot, misalnya, memiliki nilai ekonomi hingga Rp50 juta," jelasnya, menunjukkan bahwa opsi pertanian beragam dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan.

Adapun, dia berharap lahan bekas tambang batu bara tidak hanya menjadi beban lingkungan, tetapi juga menjadi sumber daya yang produktif.