PT Jasa Mutu Mineral Indonesia menggelar perayaan ulang tahun ke-15 yang dihadiri oleh para pelanggan, mitra bisnis, dan khususnya perwakilan Pemerintah setempat bertempat di Mercure Hotel Samarinda. Serangkaian acara perayaan anniversary ini berlangsung pada tanggal 21-23 Juni 2024, seperti kegiatan donor darah, gala dinner dan puncak acaranya adalah fun run bertema "Run For Energy" yang dibuka oleh Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso.

Turut serta dalam perayaan tersebut adalah para pemangku kepentingan di industri pertambangan batubara, termasuk APBI-ICMA guna memperat hubungan antarpihak. Dalam sambutannya Merza Fernanda selaku Direktur Eksekutif berharap perusahaan terus berkembang dalam mendukung industri pertambangan dan meningkatkan eksistensi di mata publik.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar rapat perdana Tim Koordinasi Strategis Proyek Innovation Regions for a Just Energy Transition (IKI-JET) di Movenpick Jakarta (13/06). APBI-ICMA menjadi salah satu asosiasi yang dilibatkan dalam tim koordinasi strategis proyek IKI-JET.

Proyek IKI-JET merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman, yang bertujuan mendukung transisi energi yang adil di dua wilayah pertambangan batubara, yaitu Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. Kerja sama ini dimulai dari hasil negosiasi pada 18 November 2021 dan diperkuat dengan perjanjian implementasi yang ditandatangani pada 11 Agustus 2023.

Agenda ini dibuka oleh Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Bappenas, Nizhar Marizi dimana dalam sambutannya disampaikan terkait kebijakan transisi energi dalam rencana pembangunan nasional. Arah kebijakan transisi energi dalam RPJPN 2025-2045 mencakup penerapan ekonomi hijau melalui pembangunan rendah karbon. Kebijakan ini mencakup peningkatan efisiensi energi dan percepatan transisi menuju energi baru terbarukan (EBT). Beberapa poin utama dalam kebijakan ini:

1. Pemanfaatan Energi Bersih dan Terbarukan

2. Retirement PLTU Bertahap

3. Pengembangan Kendaraan Energi Bersih

4. Pengembangan Sistem Kelistrikan

5. Implementasi CCS/CCUS

6. Pengalihan Subsidi Fosil ke EBT

7. Pengembangan Ekosistem Energi Baru

Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat transisi energi di Indonesia menuju penggunaan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi hijau di masa depan.

Dalam agenda ini GIZ menyampaikan progres kerja sama dari Januari 2023 hingga Mei 2024, dimana sudah terdapat pencapaian selama tahun 2023, yaitu peningkatan pemanfaatan biometana, studi perencanaan energi daerah di Sumatera Selatan, dan identifikasi model usaha berkelanjutan pada lahan bekas tambang di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan.

Dalam draft Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur telah mengadopsi beberapa elemen transisi energi berkeadilan. Dalam draft Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) 2025-2045 untuk Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan telah mengadopsi elemen penting, meliputi:

1. Kebijakan Transisi Berkeadilan dengan pengembangan kebijakan yang memastikan keadilan dalam proses transisi energi, termasuk partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pengembangan kebijakan dan pengawasan pembangunan daerah.

2. Diversifikasi dan Transformasi Ekonomi Hijau

    - Pengembangan industri hijau terkait dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

   - Peningkatan porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dari 7% pada tahun 2022 menjadi 79% pada tahun 2045 untuk Kalimantan Timur, dan dari 23% pada tahun 2022 menjadi 50% pada tahun 2045 untuk Sumatera Selatan.

   - Optimalisasi prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan pengembangan ekonomi sirkular.

   - Restorasi dan pengembangan aktivitas ekonomi di lahan bekas tambang.

   - Proteksi keanekaragaman hayati dan konektivitas habitat.

   - Pengembangan kawasan industri ramah lingkungan dan listrik rendah karbon.

3. Pasar Tenaga Kerja Aktif, Peningkatan Keterampilan, dan Perlindungan Sosial:

  - Peningkatan kapasitas vokasi, keterampilan dan reskilling, serta keterkaitan kebutuhan  keterampilan dari sektor bisnis.

  - Perlindungan sosial untuk kelompok rentan dan pekerja

  - Dukungan untuk kelompok dan daerah rentan

4. Keadilan Secara Proses dengan berpartisipasi perwakilan masyarakat yang bermakna dalam pengembangan kebijakan dan pengawasan pembangunan daerah.

Elemen ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan transisi energi yang tidak hanya berfokus pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh masyarakat yang terlibat.

Proyek IKI-JET juga berencana untuk memperkuat kapasitas pekerja melalui workshop dan training bersama serikat pekerja serta mengadakan FGD dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengidentifikasi kegiatan transisi energi berkeadilan yang dibutuhkan. Selain itu, identifikasi sumber pembiayaan untuk pelaksanaan rencana diversifikasi dan transformasi ekonomi menjadi tantangan yang akan dihadapi. Hal ini terkait erat dengan koherensi antara rencana pembangunan nasional dan daerah serta pelibatan perusahaan tambang dalam kerjasama ekonomi berkelanjutan.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan koordinasi antar berbagai pihak terkait dapat semakin solid dalam mengimplementasikan transisi energi yang adil dan berkelanjutan, serta mendukung pembangunan ekonomi hijau di Indonesia.

APBI-ICMA mendorong pemerintah untuk serius mengembangkan industri hilirisasi batubara, serupa dengan industri nikel. Kristiono menilai bahwa pengolahan batubara memiliki banyak manfaat dan peluang untuk diolah menjadi berbagai produk bernilai tinggi. Hal ini disampaikan oleh FH. Kristiono (Ketua Komite Sustainability).

Dalam acara Investortrust Power Talk, Kristiono menegaskan bahwa batubara tidak hanya dapat diolah menjadi metanol, tetapi juga dapat diubah menjadi syngas (gas sintesis) yang bisa digunakan sebagai bahan baku untuk berbagai produk, termasuk plastik. Ia menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus pada produksi metanol saja, tetapi juga mengembangkan produk-produk lainnya seperti baterai, sebagaimana dilakukan dalam industri nikel.

"Syngas ini seperti feedstock, raw material. Bisa dipakai buat apa saja, mau produk metanol tadi, metanol kan bisa dibikin DME ya, atau dibikin yang paling gampang plastik. Itu bisa dari batubara," ujar Kristiono.

Meskipun hilirisasi batubara membutuhkan investasi yang besar, Kristiono meyakini bahwa manfaat yang diperoleh akan sebanding. Ia menbutkan bahwa investasi sebesar USD 2,4 miliar diperlukan untuk industrialisasi batubara, namun hal ini dapat mengurangi ketergantungan impor minyak dan gas. Lebih lanjut, Kristiono menyarankan agar Indonesia mencontoh China dalam hal teknologi gasifikasi batubara, dibandingkan dengan negara-negara Barat. Menurutnya, teknologi Eropa terlalu mahal dan kurang efisien dibandingkan dengan China yang memiliki kapasitas produksi jauh lebih besar. "Kenapa pakai teknologi Eropa sih? Toh dia paling setahun 2-3 juta ton kapasitasnya coal to chemical. Sedangkan di China 315 juta," tegasnya.

Dengan adanya hilirisasi batubara, Kristiono berharap industri batubara Indonesia dapat lebih berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

Dalam rangka penyusunan rencana produksi batubara nasional tahun 2025-2029, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menggelar agenda rapat untuk mengumpulkan pandangan dari para pelaku usaha serta asosiasi yang terkait tentang potensi pasar secara domestik maupun ekspor di tahun 2025-2029 mendatang sebagai bahan penyusunan rencana produksi batubara nasional. Rapat yang dibuka oleh Andri Wijayanto selaku Koordinator Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral & Batubara dilaksanakan secara hybrid pada kamis (13/6) di Bogor.

APBI-ICMA hadir memenuhi undangan dan turut berpartisipasi aktif memberikan paparan dalam agenda tersebut. Selain asosiasi, Ditjen Minerba juga mengundang produsen-produsen batubara untuk memaparkan pandangannya terkait potensi pasar domestik serta ekspor yang sesuai dengan negara tujuan ekspor masing-masing perusahaan, pergerakan harga batubara, serta peluang dan tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh pelaku usaha di tahun 2025-2029 mendatang. perusahaan-perusahaan tersebut antara lain PT. Kaltim Prima Coal (KPC), PT. Berau Coal, dan PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN) yang juga merupakan anggota APBI-ICMA.

Pada dasarnya APBI-ICMA beserta dengan beberapa anggotanya yang memaparkan prospek perdagangan batubara 2025-2029 menyampaikan bahwa pasar kedepannya masih didominasi oleh permintaan dari Tiongkok, India, negara negara di ASEAN seperti Filipina, Malaysia, Thailand, serta Vietnam yang memiliki permintaan cukup melonjak sampai 2030.

Selain permintaan ekspor batubara, permintaan DMO juga masih mengalami peningkatan, apabila melihat tren nya pun perlahan memang meningkat dan secara tren, sudah 2 tahun belakangan realisasi DMO kita melebihi dari 25% yaitu mencapai angka 28%. Pembangkit listrik memiliki peranan penting dalam tren permintaan batubara nasional, menurut data dari RUPTL saja permintaan batubara masih diperkirakan mencapai 153 juta ton pada tahun 2030, selain itu adanya “pendatang baru” seperti kebutuhan batubara untuk smelter sendiri mengalami peningkatan, dari tahun 2022 angkanya mencapai 42,96 juta ton dan di tahun 2024 ini mencapai 60,20 juta ton dan sampai 2026 mencapai 84,24 juta ton. Dengan peningkatan ini, permintaan DMO tahun 2026 hampir mencapai 250 juta ton.

Menarik untuk dicermati adalah dengan posisi geopolitik semakin tidak menentu, maka pangsa pasar domestik sendiri harusnya bisa menjadi prioritas utama para penambang di Indonesia untuk menjual batubara mereka. Apalagi dari data sudah terlihat penjualan ke smelter sudah semakin meningkat dan harga penjualan batubara untuk smelter mengikuti harga pasar.  

APBI-ICMA pun menyampaikan beberapa hal yang sekiranya menjadi tantangan industri dalam penetapan produksi batubara nasional ini adalah terkait dengan volatilitas harga komoditas, disparitas harga jual aktual dan HBA. Menarik disini adalah dimana formula Harga Batubara Acuan (HBA) baru yang masih terdapat disparitas HBA dengan harga jual, karena acuan kalori yang dipakai adalah 6.322 GAR sehingga mempengaruhi kewajiban pembayaran royalti lebih tinggi, mungkin berdasarkan dari masukan beberapa anggota kami sendiri pun apakah sebaiknya acuan HBA-0 nya ini diacu berdasarkan kalori 5.000-5.500 GAR? Apalagi mayoritas penambang di Indonesia adalah di kalori tersebut, hanya sedikit Perusahaan yang memproduksi batubara 6.300 ke atas.

Tantangan lainnya adalah kewajiban pasokan batubara atau DMO. Hal ini menjadi tantangan karena tidak semua spesifikasi batubara dapat diserap oleh semua end user, selain itu masalah lainnya adalah capped harga batubara khusus yang sudah semakin jauh dengan harga market juga sepertinya harus dipertimbangkan kembali. Tentunya hal ini berhubungan juga dengan skema pungut salur batubara (skema MIP) yang sampai saat ini seluruh perusahaan batubara nasional sedang menunggu pemberlakuannya.