APBI menjadi salah satu narasumber panel diskusi dalam acara Indonesia Mining Summit 2024: “The Vision of Indonesia’s Mining Sector: Empowering Energy Resilience for Indonesia” (4/12). Forum ini sebagai pertemuan antar regulator dengan para pemangku kepentingan di sektor pertambangan.

Priyadi selaku Ketua Umum mengungkapkan harapan pelaku usaha agar pemerintah mempermudah kegiatan eksplorasi sumber cadangan mineral dan batubara. Menurutnya, eksplorasi merupakan kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, ia juga menyampaikan kendala yang dihadapi anggota di wilayah Ibu Kota Negara (IKN), di mana pelaku usaha tidak dapat melanjutkan eksplorasi ke tahap operasi produksi akibat kebijakan baru yang berlaku. Di sisi lain, ia menegaskan bahwa anggota APBI juga menjalankan good mining practice dalam operasi pertambangan. 

Dengan cadangan batubara mencapai 31,7 miliar ton, sektor ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan negara. Hingga 2023, sektor tambang mencatatkan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 173 triliun, melebihi sektor minyak dan gas bumi.

Priyadi menegaskan perlunya dukungan pemerintah untuk mengatasi hambatan regulasi dan memaksimalkan produksi tambang guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Jakarta menjadi tuan rumah Just Coal Transition Platform Southeast Asia Annual Forum pada 5-6 Desember 2024 (5/12). Acara ini bertujuan untuk memperkuat komitmen menuju transisi energi berkeadilan untuk mencapai target Paris Agreement. Diselenggarakan oleh Southeast Asia Energy Transition Partnership (ETP) dan World Bank, forum ini merupakan agenda kedua dan menjadi wadah penting bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah untuk mengevaluasi kemajuan, membahas tantangan dan menetapkan prioritas proyek transisi energi hingga tahun 2028. 

Forum ini dihadiri peserta dari berbagai negara seperti: Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, India serta Indonesia. APBI-ICMA diundang sebagai salah satu stakeholders yang mewakili pihak pelaku usaha. 

Dalam opening remarks Michael Stanley  World Bank yang mendalami kajian di sektor pertambangan menyampaikan bahwa negara-negara di dunia terus mengevaluasi kontribusi yang telah mereka tetapkan secara nasional (NDC) dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Pertemuan awal di Singapura pada November 2024 lalu menitikberatkan perlunya mengintegrasikan transisi energi dengan perubahan sosial yang lebih luas. 

Beberapa rekomendasi untuk Transisi Berkeadilan

1. Diversifikasi Ekonomi 

Mendorong penciptaan lapangan kerja melalui perluasan sektor energi terbarukan, dengan mengubah lahan bekas tambang menjadi usaha yang berkelanjutan. Inisiatif pengembangan tenaga kerja yang komprehensif.

2. Melibatkan Pemangku Kepentingan dengan cara membangun knowladge dan dukungan publik melalui kampanye serta kolaborasi melalui platform multi-stakeholders yang inklusif.

3. Kerangka Tata Kelola & Kebijakan 

Membentuk satgas dengan integrasikan prinsip-prinsip transisi ke dalam kebijakan nasional inti. Memastikan akuntabilitas melalui pemantauan dan feedback dari masyarakat.

Rencana kedepannya Coal Transition Learning Hub' akan diluncurkan pada pertengahan 2025. 

Pemerintah terus mendorong hilirisasi komoditas mineral dan batu bara (minerba) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang ingin mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 6 persen dalam beberapa tahun mendatang.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan bahwa hilirisasi akan menjadi instrumen penting untuk mencapai tujuan tersebut. "Tidak ada cara lain yang harus kita lakukan untuk meningkatkan GDP dan pendapatan per kapita kita, selain dengan cara-cara terobosan baru. Hilirisasi adalah salah satu instrumen untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kita inginkan," ujarnya saat membuka acara Mineral dan Batubara (Minerba) Expo di Balai Kartini, Jakarta, pada Senin (25/11).

Pada Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis, pemerintah memproyeksikan total investasi mencapai USD618 miliar yang akan dialokasikan untuk 28 komoditas hilirisasi. Sekitar 91 persen dari besaran investasi tersebut terkonsentrasi di sektor ESDM, terutama untuk komoditas minerba serta minyak dan gas bumi.

"Hilirisasi sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi, terbanyak atau 91?ri 28 komoditas itu, total investasi sampai dengan 2035-2040 kita butuhkan USD618 Miliar. Dari angka tersebut, sekitar 91?adi Kementerian ESDM. Minerba yang paling banyak," jelasnya.

Lebih lanjut, Bahlil mengingatkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Salah satu prinsip yang harus dijaga adalah keseimbangan antara permintaan dan penawaran komoditas agar harga komoditas tetap stabil di pasar global.

Bahlil juga menegaskan bahwa hilirisasi sektor minerba tidak hanya berdampak positif pada perekonomian nasional, tetapi juga pada perekonomian daerah. Menurutnya, dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh sektor ini sangat besar, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan daerah.

"Multiplier effect-nya di daerah itu tinggi sekali. Jadi Minerba adalah salah satu instrumen pendongkrak ekonomi daerah. Ini kenapa kita harus saling mendukung," ujar Bahlil.

Di akhir sambutannya, Bahlil mengajak para pengusaha di sektor minerba untuk berperan aktif dalam memberikan masukan terkait perbaikan tata kelola industri pertambangan. Ia berharap, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik, sekaligus menumbuhkan industri pertambangan yang lebih berkelanjutan.

"Kami mohon dukungan dari teman-teman pengusaha. Sampaikan jika ada hal-hal yang perlu kami bantu atau perbaiki. Kami selalu terbuka untuk melakukan perbaikan, dengan tujuan agar dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang, menciptakan lapangan pekerjaan, serta menghasilkan pajak dan royalti. Pada saat yang sama, negara akan menata agar proses ini berjalan lebih adil," pungkas Bahlil.

Bank Indonesia optimistis  pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dan 2026 akan membaik meskipun di tengah tantangan dari melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 yang digelar Jumat (29/11/2024).

Perry menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin membaik ke rentang 4,8%—5,6% pada 2025 dan 4,9%—5,7% pada 2026.  Menurutnya, sejauh ini ekonomi Indonesia sudah memiliki daya tahan tinggi sebagai hasil sinergi berbagai pihak—tercermin dari bangkitnya ekonomi usai pandemi Covid-19. 

“Dengan sinergi itu, insyaAllah ekonomi Indonesia tahun 2025-2026 akan menunjukkan kinerja yang cukup tinggi,” ujarnya. Bukan tanpa sebab, meski dunia terus menunjukkan gejolak baik sisi ekonomi maupun geopolitik, konsumsi dan investasi diyakini akan terus meningkat. 

Kinerja ekspor akan membaik di tengah risiko perlambatan ekonomi global. Sementara inflasi akan terus dijaga pada 2,5±1% pada 2025 maupun 2026 melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).  Selain itu, Perry meyakini cadangan devisa akan semakin meningkat. Kemudian dari hasil stress test Bank Indonesia bahwa ketahanan sistem keuangan Indonesia berdaya tahan dari dampak gejolak global. 

“Ke depan, kita harus lebih waspada. Dunia masih terus bergejolak. Akankah Indonesia berdaya tahan seperti selama ini? Kita harus optimis,” lanjut Gubernur Bank Indonesia dua periode tersebut.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut proyeksi itu masih ada dalam kisaran target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang tertuang dalam APBN 2025. Dia optimistis nantinya pertumbuhan itu bisa dikerek lebih tinggi lagi di dua tahun ke depan.

"Kalau target tahun depan kan sekitar 5,2% di dalam APBN, tetapi nanti sesudahnya kita akan dorong di 2026-2027 untuk lebih tinggi lagi," ujarnya usai Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jakarta, Jumat (29/11/2024).  Pria yang sudah dua periode menjabat Menko Perekonomian itu optimistis ekonomi Indonesia kuat pada 2025 mendatang, di mana terdapat berbagai risiko ketidakpastian. 

"Insyaallah kuat dan mantap karena ini diakui World Bank, IMF dan OECD," kata Airlangga.  Lima Tantangan Global Di sisi lain, BI terus mewaspadai perlambatan ekonomi global pada 2025 dan 2026 akibat kondisi ekonomi dunia yang terus bergejolak dan akan adanya rambatan sebagai efek dari terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS. Perry menuturkan ketidakpastian global yang masih akan terus berlangsung pada 2025 dan 2026 tercermin dari lima hal.

Pertama, slower and divergent growth yang mana pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi turun pada 2025 dan 2026. Sejalan dengan kebijakan American First, ekonomi AS akan membaik sementara ekonomi Cina dan Eropa akan melambat, namun India dan Indonesia masih akan cukup baik. Kedua, inflasi dunia yang sebelumnya menujukkan arah penurunan, akan turun lebih lambat bahkan berisiko naik pada 2026 karena gangguan rantai pasok dan perang dagang. Ketiga, penurunan suku bunga bank sentral AS atau Fed Fund Rate (FFR) yang juga melambat. Di sisi lain, imbal hasil atau yield US Treasury (UST) naik tinggi ke 4,7% di 2025 dan 5% pada 2026. Hal tersebut sebagai akibat dari membengkaknya defisit fiskal dan utang pemerintah AS sehingga perlu menarik utang lebih banyak. Keempat, Perry berharap fenomena strong dollar akan segera berakhir.

Tercatat sebelumnya indeks dolar atau DXY sempat menuju level 101, setelah terpilihnya Trump terus menguat ke level 107. “Mengakibatkan tekanan depresiasi nilai tukar seluruh dunia termasuk rupiah, semoga dolar AS tidak menguat lagi,” ungkapnya. Kelima, gejolak global tersebut berdampak negatif ke berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Perry menekankan bahwa pihaknya akan terus mengantisipasi dan mewaspadai ketidakpastian tersebut melalui respon kebijakan yang mengarah kepada kebangkitan ekonomi nasional. Arahan dari Prabowo Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa sinergi dan stabilitas merupakan kunci dari transformasi perekonomian Indonesia.

Prabowo berpesan bahwa sinergi, kolaborasi, kerja sama serta persatuan dan kerukunan menjadi rumus keberhasilan suatu bangsa. Tidak hanya elite politik, tetapi juga pengambil kebijakan ekonomi dan keuangan. "Saya kira kalau sudah temanya seperti ini tidak perlu saya banyak kasih pengarahan lagi, karena you are on the right track. Kalau Gubernur BI, kalau para pengendali perbankan Indonesia memiliki semangat seperti ini artinya semangat cinta Tanah Air," ujarnya di Kantor BI, Jakarta, Jumat (29/11/2024) malam. Prabowo lalu menuturkan Indonesia sudah memiliki hampir semua elemen yang diperlukan untuk menjadi negara maju seperti kekayaan sumber daya alam.

Meski demikian, dia mengaku banyak yang belum memahami efek dan dampak kepemilikan kekayaan tersebut. "Karena itu pelaku-pelaku perbankan terutama mereka-mereka yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atas regulasi dari pihak pemerintah, dari pihak otoritas keuangan memainkan peran yang sangat penting, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Bank Indonesia, jajaran Bank Indonesia, jajaran otoritas keuangan dan semua pengambil keputusan, semua yang bertanggung jawab atas perumusan dan pengendalian ekonomi Indonesia," pesannya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Energi dan Sumber Daya Mineral. Ditjen anyar ini sudah diteken Presiden Prabowo Subianto lewat Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 169 tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pembentukan Ditjen Gakkum ESDM tertuang dalam bagian ketujuh Perpres. “Bagian Ketujuh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral,” demikian bunyi Perpres tersebut.

Ditjen Gakkum ESDM bertanggung jawab langsung kepada Menteri ESDM dan dipimpin oleh Direktur Jenderal (Dirjen). Ketentuan ini sesuai dengan pasal 23.

“Pasal 23 (1) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Direktur Jenderal,” demikian bunyi pasal 23 ayat 1 dan 2.