APBI menjadi salah satu narasumber panel diskusi dalam acara Indonesia Mining Summit 2024: “The Vision of Indonesia’s Mining Sector: Empowering Energy Resilience for Indonesia” (4/12). Forum ini sebagai pertemuan antar regulator dengan para pemangku kepentingan di sektor pertambangan.

Priyadi selaku Ketua Umum mengungkapkan harapan pelaku usaha agar pemerintah mempermudah kegiatan eksplorasi sumber cadangan mineral dan batubara. Menurutnya, eksplorasi merupakan kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, ia juga menyampaikan kendala yang dihadapi anggota di wilayah Ibu Kota Negara (IKN), di mana pelaku usaha tidak dapat melanjutkan eksplorasi ke tahap operasi produksi akibat kebijakan baru yang berlaku. Di sisi lain, ia menegaskan bahwa anggota APBI juga menjalankan good mining practice dalam operasi pertambangan. 

Dengan cadangan batubara mencapai 31,7 miliar ton, sektor ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan negara. Hingga 2023, sektor tambang mencatatkan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 173 triliun, melebihi sektor minyak dan gas bumi.

Priyadi menegaskan perlunya dukungan pemerintah untuk mengatasi hambatan regulasi dan memaksimalkan produksi tambang guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Jakarta menjadi tuan rumah Just Coal Transition Platform Southeast Asia Annual Forum pada 5-6 Desember 2024 (5/12). Acara ini bertujuan untuk memperkuat komitmen menuju transisi energi berkeadilan untuk mencapai target Paris Agreement. Diselenggarakan oleh Southeast Asia Energy Transition Partnership (ETP) dan World Bank, forum ini merupakan agenda kedua dan menjadi wadah penting bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah untuk mengevaluasi kemajuan, membahas tantangan dan menetapkan prioritas proyek transisi energi hingga tahun 2028. 

Forum ini dihadiri peserta dari berbagai negara seperti: Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, India serta Indonesia. APBI-ICMA diundang sebagai salah satu stakeholders yang mewakili pihak pelaku usaha. 

Dalam opening remarks Michael Stanley  World Bank yang mendalami kajian di sektor pertambangan menyampaikan bahwa negara-negara di dunia terus mengevaluasi kontribusi yang telah mereka tetapkan secara nasional (NDC) dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Pertemuan awal di Singapura pada November 2024 lalu menitikberatkan perlunya mengintegrasikan transisi energi dengan perubahan sosial yang lebih luas. 

Beberapa rekomendasi untuk Transisi Berkeadilan

1. Diversifikasi Ekonomi 

Mendorong penciptaan lapangan kerja melalui perluasan sektor energi terbarukan, dengan mengubah lahan bekas tambang menjadi usaha yang berkelanjutan. Inisiatif pengembangan tenaga kerja yang komprehensif.

2. Melibatkan Pemangku Kepentingan dengan cara membangun knowladge dan dukungan publik melalui kampanye serta kolaborasi melalui platform multi-stakeholders yang inklusif.

3. Kerangka Tata Kelola & Kebijakan 

Membentuk satgas dengan integrasikan prinsip-prinsip transisi ke dalam kebijakan nasional inti. Memastikan akuntabilitas melalui pemantauan dan feedback dari masyarakat.

Rencana kedepannya Coal Transition Learning Hub' akan diluncurkan pada pertengahan 2025. 

Bank Indonesia optimistis  pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dan 2026 akan membaik meskipun di tengah tantangan dari melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 yang digelar Jumat (29/11/2024).

Perry menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin membaik ke rentang 4,8%—5,6% pada 2025 dan 4,9%—5,7% pada 2026.  Menurutnya, sejauh ini ekonomi Indonesia sudah memiliki daya tahan tinggi sebagai hasil sinergi berbagai pihak—tercermin dari bangkitnya ekonomi usai pandemi Covid-19. 

“Dengan sinergi itu, insyaAllah ekonomi Indonesia tahun 2025-2026 akan menunjukkan kinerja yang cukup tinggi,” ujarnya. Bukan tanpa sebab, meski dunia terus menunjukkan gejolak baik sisi ekonomi maupun geopolitik, konsumsi dan investasi diyakini akan terus meningkat. 

Kinerja ekspor akan membaik di tengah risiko perlambatan ekonomi global. Sementara inflasi akan terus dijaga pada 2,5±1% pada 2025 maupun 2026 melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).  Selain itu, Perry meyakini cadangan devisa akan semakin meningkat. Kemudian dari hasil stress test Bank Indonesia bahwa ketahanan sistem keuangan Indonesia berdaya tahan dari dampak gejolak global. 

“Ke depan, kita harus lebih waspada. Dunia masih terus bergejolak. Akankah Indonesia berdaya tahan seperti selama ini? Kita harus optimis,” lanjut Gubernur Bank Indonesia dua periode tersebut.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut proyeksi itu masih ada dalam kisaran target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang tertuang dalam APBN 2025. Dia optimistis nantinya pertumbuhan itu bisa dikerek lebih tinggi lagi di dua tahun ke depan.

"Kalau target tahun depan kan sekitar 5,2% di dalam APBN, tetapi nanti sesudahnya kita akan dorong di 2026-2027 untuk lebih tinggi lagi," ujarnya usai Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jakarta, Jumat (29/11/2024).  Pria yang sudah dua periode menjabat Menko Perekonomian itu optimistis ekonomi Indonesia kuat pada 2025 mendatang, di mana terdapat berbagai risiko ketidakpastian. 

"Insyaallah kuat dan mantap karena ini diakui World Bank, IMF dan OECD," kata Airlangga.  Lima Tantangan Global Di sisi lain, BI terus mewaspadai perlambatan ekonomi global pada 2025 dan 2026 akibat kondisi ekonomi dunia yang terus bergejolak dan akan adanya rambatan sebagai efek dari terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS. Perry menuturkan ketidakpastian global yang masih akan terus berlangsung pada 2025 dan 2026 tercermin dari lima hal.

Pertama, slower and divergent growth yang mana pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi turun pada 2025 dan 2026. Sejalan dengan kebijakan American First, ekonomi AS akan membaik sementara ekonomi Cina dan Eropa akan melambat, namun India dan Indonesia masih akan cukup baik. Kedua, inflasi dunia yang sebelumnya menujukkan arah penurunan, akan turun lebih lambat bahkan berisiko naik pada 2026 karena gangguan rantai pasok dan perang dagang. Ketiga, penurunan suku bunga bank sentral AS atau Fed Fund Rate (FFR) yang juga melambat. Di sisi lain, imbal hasil atau yield US Treasury (UST) naik tinggi ke 4,7% di 2025 dan 5% pada 2026. Hal tersebut sebagai akibat dari membengkaknya defisit fiskal dan utang pemerintah AS sehingga perlu menarik utang lebih banyak. Keempat, Perry berharap fenomena strong dollar akan segera berakhir.

Tercatat sebelumnya indeks dolar atau DXY sempat menuju level 101, setelah terpilihnya Trump terus menguat ke level 107. “Mengakibatkan tekanan depresiasi nilai tukar seluruh dunia termasuk rupiah, semoga dolar AS tidak menguat lagi,” ungkapnya. Kelima, gejolak global tersebut berdampak negatif ke berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Perry menekankan bahwa pihaknya akan terus mengantisipasi dan mewaspadai ketidakpastian tersebut melalui respon kebijakan yang mengarah kepada kebangkitan ekonomi nasional. Arahan dari Prabowo Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa sinergi dan stabilitas merupakan kunci dari transformasi perekonomian Indonesia.

Prabowo berpesan bahwa sinergi, kolaborasi, kerja sama serta persatuan dan kerukunan menjadi rumus keberhasilan suatu bangsa. Tidak hanya elite politik, tetapi juga pengambil kebijakan ekonomi dan keuangan. "Saya kira kalau sudah temanya seperti ini tidak perlu saya banyak kasih pengarahan lagi, karena you are on the right track. Kalau Gubernur BI, kalau para pengendali perbankan Indonesia memiliki semangat seperti ini artinya semangat cinta Tanah Air," ujarnya di Kantor BI, Jakarta, Jumat (29/11/2024) malam. Prabowo lalu menuturkan Indonesia sudah memiliki hampir semua elemen yang diperlukan untuk menjadi negara maju seperti kekayaan sumber daya alam.

Meski demikian, dia mengaku banyak yang belum memahami efek dan dampak kepemilikan kekayaan tersebut. "Karena itu pelaku-pelaku perbankan terutama mereka-mereka yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atas regulasi dari pihak pemerintah, dari pihak otoritas keuangan memainkan peran yang sangat penting, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Bank Indonesia, jajaran Bank Indonesia, jajaran otoritas keuangan dan semua pengambil keputusan, semua yang bertanggung jawab atas perumusan dan pengendalian ekonomi Indonesia," pesannya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Energi dan Sumber Daya Mineral. Ditjen anyar ini sudah diteken Presiden Prabowo Subianto lewat Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 169 tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pembentukan Ditjen Gakkum ESDM tertuang dalam bagian ketujuh Perpres. “Bagian Ketujuh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral,” demikian bunyi Perpres tersebut.

Ditjen Gakkum ESDM bertanggung jawab langsung kepada Menteri ESDM dan dipimpin oleh Direktur Jenderal (Dirjen). Ketentuan ini sesuai dengan pasal 23.

“Pasal 23 (1) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Direktur Jenderal,” demikian bunyi pasal 23 ayat 1 dan 2.

Ini Dia Daftar Ketua & Anggota Komisi XII DPR 2024-2029

Komisi XII DPR RI yang baru dibentuk akan membawahi bidang ESDM, lingkungan hidup dan investasi. Dalam periode sebelumnya tugas tersebut diemban oleh Komisi VII DPR RI.

Sementara itu mitra kerja Pemerintah yang ditangani oleh Komisi XII ini meliputi:

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

2. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan

3. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)

5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

6. Dewan Energi Nasional (DEN)

7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)

8. Badan Informasi Geospasial (BIG)

Adapun Daftar Anggota Komisi XII DPR yang terdiri dari 45 Orang dan 8 Fraksi adalah sebagai berikut: 

Fraksi PDI Perjuangan: 

1. Bambang Wuryanto 

2. Dony Maryadi Oekon (Wakil Ketua Komisi)

3. Yulian Gunhar 

4. Ridwan Andi Wittiri 

5. Cornelis 

6. Sigit Karyawan Yunianto 

7. Arif Fiyanto 

8. Shanty Alda

Fraksi Partai Golkar: 

1. Bambang Patijaya (Ketua Komisi)

2. Mukhtarudin 

3. Gandung Pardiman 

4. Alfons Manibui 

5. Cek Endra 

6. Rusli Habibie 

7. Christina Eugenia Paruntu 

8. Dewi Yustisiana

Fraksi Partai Gerindra: 

1. Bambang Haryadi (Wakil Ketua Komisi)

2. Rokhmat Ardiyan 

3. Moreno Soeprapto 

4. Ramson Siagian 

5. Ade Jona Prasetyo 

6. Muhammad Rohid 

7. Rocky Candra

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa: 

1. Ratna Juwita Sari 

2. Dipo Nusantara Pua Upa 

3. Ico Alviano 

4. Iyeth Bustami 

5. Syafaruddin 

Fraksi Partai Nasdem: 

1. Sugeng Suparwoto 

2. Irsan Sosiawan 

3. Cheroline Chrisye Makalew 

4. Gulam Mohamad Sharon 

5. Syarif Fasha

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: 

1. Muhammad Harris 

2. Nevi Zuarina 

3. Jalal Abdul Nasir 

4. Meitri Citra Wardani 

Fraksi Partai Amanat Nasional: 

1. Putri Zulkifli Hasan (Wakil Ketua Komisi)

2. Aqib Ardiansyah 

3. Eddy Soeparno 

4. Totok Daryanto

Fraksi Partai Demokrat: 

1. Mulyadi 

2. Nurwayaah 

3. Zulfkar Hamonangan 

4. Edhie Baskoro Yudhoyono

Sumber: Olahan dari berbagai website kelembagaan