KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) buka suara terkait kebijakan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) bagi eksportir batubara disebut sebagai faktor yang menggerus penerimaan negara, sebagaimana sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani menjelaskan, mekanisme restitusi PPN justru telah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada Pasal 4A ayat (2) huruf a, batubara ditetapkan sebagai barang kena pajak (BKP), sehingga atas kegiatan ekspornya pelaku usaha berhak mengkreditkan faktur pajak masukan yang timbul dari perolehan barang maupun jasa.

“Restitusi merupakan hak, bukan distorsi ataupun pengurangan real penerimaan negara," ujar Gita kepada Kontan, Kamis (11/12/2025).

Ia menambahkan, industri batubara selama ini tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap fiskal negara melalui pembayaran PNBP (royalti), PPh badan, berbagai jenis pajak sampai pungutan lain, serta kewajiban sosial dan lingkungan.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya mengkritik ketentuan dalam UU Ciptaker yang dinilai membebani fiskal. Pemerintah harus menanggung restitusi PPN ekspor batubara sekitar Rp 25 triliun per tahun, sehingga setoran sektor tersebut yang sebelumnya positif berubah menjadi negatif. Ia menilai kebijakan itu membuat pemerintah seperti memberi subsidi tidak langsung kepada pelaku industri batubara yang telah menikmati tingginya keuntungan.