JAKARTA, LIRANEWS.COM | Transisi Bersih mendesak Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, menghentikan strategi menaikkan PPN dan segera memperluas pajak industri ekstraktif. Pajak dari batu bara dan nikel dinilai jauh lebih besar dan adil ketimbang memaksa rakyat menanggung PPN 12% di tengah ekonomi lesu.

“Jika PPN menjadi 12%, secara kumulatif pendapatan negara naiknya lebih kecil dibanding ekstensifikasi pajak dari sektor ekstraktif. Pajak dari nikel dan batu bara saja berkali-kali lipat lebih besar,” ujar Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum, di Jember, Jawa Timur, Selasa (9/9/2025).

Pergantian Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya disebut sebagai momentum memperbaiki arah perpajakan. Selama ini strategi penerimaan dinilai membebani rakyat, sementara kelompok superkaya dan perusahaan besar kerap mendapat kelonggaran.

Isu kenaikan PPN 12% dan pajak daerah yang naik akibat pengurangan dana transfer tahun ini sudah memicu penolakan luas. Tuntutan agar pemerintah menurunkan PPN dan menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp 4,5 juta ke Rp 7 juta semakin kuat karena daya beli masyarakat terus tertekan.

Transisi Bersih menilai surplus produksi nikel akibat pembangunan smelter berlebih justru mempercepat terkurasnya cadangan nasional dan menurunkan harga dunia. “Tax holiday, pembebasan bea masuk, dan subsidi energi yang terlalu besar hanya membuat perusahaan asing untung, rakyat menanggung biaya lingkungan dan sosial,” tegas Rahman. (*)