Kepemimpinan Presiden Donald Trump membuat isu transisi energi dan keberlanjutan di Amerika Serikat kehilangan momentumnya. Dengan fokus kebijakan yang bergeser, langkah menuju energi bersih cenderung melambat. Padahal, AS memiliki peran penting dalam mendukung pendanaan transisi energi global. Sementara itu, Asia Tenggara berusaha tetap melangkah, salah satunya dengan mempercepat pembangunan jaringan interkoneksi listrik kawasan.

Sejumlah kebijakan yang diambil Trump sejak resmi dilantik sebagai Presiden ke-47 AS pada Januari 2025 menunjukkan arah berlawanan dengan semangat transisi energi. Dukungan terhadap energi terbarukan cenderung melambat, sedangkan promosi terhadap pengembangan dan penggunaan bahan bakar fosil justru gencar. Puncaknya, AS kembali menarik diri dari Paris Agreement, kesepakatan global yang menjadi tonggak perjuangan dunia melawan perubahan iklim.

Interim President & CEO US-ASEAN Business Council Amb Brian McFeeters (Ret), di Jakarta, Selasa (14/10/2025), mengatakan, pihaknya tetap menganggap dua jenis sumber energi, yakni konvensional dan berkelanjutan, sama-sama penting dan dibutuhkan. Penting bagaimana agar keduanya bisa jalan beriringan yang juga tetap mendukung kemitraan strategis AS dengan ASEAN.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memegang dokumen yang ditandatangani selama penandatanganan seremonial perjanjian gencatan senjata antara Kamboja dan Thailand di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (26/10/2025).

Mengenai perkembangan arah transisi energi, ia mengakui kondisi di AS sedang sulit. ”Di AS, sekarang menjadi lebih sulit untuk mengembangkan program-program dalam hal keberlanjutan. Antusiasmenya sudah tidak sama seperti halnya dua tahun lalu di bawah Presiden (Joe) Biden. (Kondisi) Saat ini menghadirkan perubahan besar di AS,” ujar Brian.

Namun, negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, tetap ingin terus maju dalam transisi energi. Sejumlah perusahaan asal AS, imbuh Brian, akan terus berupaya untuk menjadi bagian dari itu, dalam rangka meningkatkan penurunan emisi gas rumah kaca atau dekarbonisasi di kawasan Asia Tenggara.

Strategic Communications Lead US-ASEAN Business Council Prelia Moenandar menambahkan, jika melihat Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 2025-2034, yang diluncurkan tahun ini, Indonesia cukup ambisius. Dari target penambahan pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW) dalam dekade ke depan, 75 persen di antaranya berasal dari energi baru dan terbarukan.

Target investasi oleh pemerintah Indonesia juga dinilainya cukup signifikan. ”Tantangannya adalah bagaimana menerjemahkan itu menjadi satu peta jalan yang bisa menghadirkan kejelasan bagi perusahaan-perusahaan AS. Dengan demikian, menjadi lebih jelas di area mana saja mereka bisa membantu,” kata Prelia.

Interkoneksi

Di tengah sederet tantangan dalam transisi energi, inisiatif keberlanjutan muncul di antara negara-negara di Asia Tenggara pada Pertemuan Ke-43 Menteri-menteri Energi se-ASEAN (AMEM) di Kuala Lumpur, Malaysia, pada pertengahan Oktober 2025. Itu terutama terkait kerja sama interkoneksi kelistrikan, menyusul proyeksi meningkatnya kebutuhan energi listrik di ASEAN.

Indonesia mendukung penuh kerja sama bertajuk ”ASEAN Power Grid (APG)” tersebut, bahkan diharapkan memegang peranan krusial. ”Dengan peningkatan signifikan, Indonesia harus siap menjadi hub energi untuk ASEAN,” kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung melalui keterangannya, Kamis (16/10/2025).

Pekerja berada di ketinggian merampungkan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) di Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/8/2025). Komponen distribusi dan transmisi masih menyumbang biaya tinggi dalam struktur tarif listrik nasional. Biaya transmisi mencapai sekitar 2,5 sen dollar AS per kWh dan distribusi listrik juga 2,5 sen dollar AS per kWh sehingga total mencapai 5 sen dollar AS per kWh.

Integrasi kelistrikan di ASEAN itu bakal didukung proyek-proyek yang tertuang dalam RUPTL PLN 2025-2034. Seperti ada dalam dokumen tersebut, rencananya akan dibangun 48.000 kilometer sirkuit (kms) jaringan transmisi kelistrikan. Transmisi antara lain akan mengevakuasi listrik dari sumber-sumber energi bersih.

Khusus untuk rencana kerja sama power grid, dari hasil pemetaan, ada peluang investasi sebesar Rp 600 triliun. Nantinya, investasi tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga sektor swasta. ”Bagaimana kita mendorong swasta untuk bisa berinvestasi di national grid (jaringan listrik nasional) dan juga integrasi di ASEAN. Jadi, kita membuka peluang investasi untuk itu,” lanjut Yuliot.

Indonesia sejatinya telah melakukan kerja sama interkoneksi kelistrikan dengan Malaysia. Impor listrik dari Malaysia, sekitar 200 megawatt (MW), sudah dilakukan untuk daerah di Pulau Kalimantan yang berdekatan dengan perbatasan kedua negara. Pemerintah, kata Yuliot, juga memfasilitasi perpanjangan perizinan dalam kerja sama tersebut.

Kedaulatan energi

Southeast Asia Energy Transition Collaborative Network (SETC) mendesak para pemimpin ASEAN menindaklanjuti hasil AMEM Ke-43 menjadi tindakan nyata untuk diinvestasikan pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2025. Diharapkan ada percepatan implementasi untuk mencapai tujuan jangka panjang dekarbonisasi dan transisi energi kawasan.

Dalam AMEM Ke-43, disepakati pemutakhiran nota kesepahaman jaringan listrik ASEAN (APG), peluncuran inisiatif pembiayaan APG (APGF) bersama Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia, serta persetujuan kerangka pengembangan kabel listrik bawah laut. Disepakati pula pemutakhiran Rencana Aksi ASEAN untuk Kerja Sama Energi (APAEC) 2026-2030, yang menargetkan 45 persen kapasitas energi terbarukan dan pengurangan intensitas energi sebesar 40 persen pada tahun 2030.

Penjabat Sementara Kepala Sekretariat SETC Marlistya Citraningrum menuturkan, kesepakatan itu menjadi landasan penting menuju sistem energi ASEAN yang lebih terhubung dan tangguh. Namun, perlu ditekankan bahwa konektivitas harus juga betul-betul meningkatkan daya saing. Perlu ada transformasi nyata.

”Transisi energi tidak boleh berhenti sebatas agenda teknis, tetapi harus menjadi narasi ekonomi dan sosial baru kawasan. Itu tentang bagaimana ASEAN menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan memastikan kedaulatan energi di tengah ketidakpastian global,” ujar Marlistya.

Aktivitas perawatan panel surya di PLTS terapung Cirata, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Senin (15/7/2024). PLTS terbesar di Asia Tenggara dan ketiga di dunia ini menempati area seluas 200 hektar dan memiliki kapasitas sebesar 192 megawatt-peak (MWp).

Direktur Institute of Energy Policy and Research (IEPRe) di UNITEN, Malaysia, sekaligus SETC, Nora Yusma Yusoff, mengatakan, kepemimpinan Malaysia telah menempatkan ASEAN sebagai jembatan lintas batas melalui inisiatif jaringan listrik dan pembiayaan. Hal itu menjadi modal penting bagi pengembangan kelistrikan di ASEAN ke depan.

”Langkah selanjutnya adalah memastikan kerangka kerja ini menarik investasi nyata dan menciptakan peluang industri regional. Transisi energi harus menjadi mesin baru daya saing ASEAN dan bukan sekadar konektivitas,” kata Nora.

Dengan potensi energi terbarukan mencapai 3.600 GW, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi hub energi bersih di Asia Tenggara. Namun, itu bisa diwujudkan hanya dengan komitmen jangka panjang yang disertai tindakan nyata. Lebih dari sekadar memenuhi target, upaya ini menjadi wujud tanggung jawab bersama untuk menjaga bumi dan memastikan masa depan yang berkelanjutan.