Jakarta, Petrominer – Rencana Pemerintah menerapkan bea keluar untuk komoditas batubara mulai tahun 2026 mendapat sambutan positif. Penerimaan dari bea keluar tersebut bisa digunakan untuk membiayai percepatan transisi energi. Salah satunya adalah program 100 Gigawatt (GW) energi surya yang telah dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN), Tata Mustasya, mengatakan bea keluar batubara bukan sekadar instrumen fiskal. Ini adalah kunci bagi Indonesia untuk membangun masa depan energi bersih.

“Selama ini soal pembiayaan merupakan penghambat utama transisi energi. Dengan pendapatan yang bisa mencapai Rp 360 triliun dalam empat tahun ke depan, kita punya kesempatan nyata untuk mewujudkan 100 GW energi surya dan membawa Indonesia menuju kemandirian energi hijau,” ujar Tata, Minggu (30/11).

Berdasarkan skenario paling minimal dalam kajian SUSTAIN, yang menggunakan patokan Harga Batubara Acuan (HBA) Oktober 2023, penerapan bea keluar berpotensi menghasilkan US$ 5,63 miliar atau sekitar Rp 90 triliun per tahun. Dalam empat tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo, potensi pendapatan ini bisa mencapai minimal Rp 360 triliun. Ini jumlah yang cukup untuk menjadi sumber dana bagi program 100 GW energi surya.

Berdasarkan penjelasan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk mewujudkan instalasi tenaga surya di 80.000 desa melalui Program 100 GW membutuhkan investasi mencapai US$ 100 miliar, atau sekitar Rp 1.600 triliun.

Sementara penerapan bea keluar batubara sesuai kajian SUSTAIN, yang sebesar Rp 90 triliun per tahun atau Rp 360 triliun dalam empat tahun, dapat menjadi investasi awal bagi implementasi Program 100 GW di 18.000 desa dengan kapasitas instalasi 1 MW di setiap desa. Ini sudah lebih dari 20 persen jumlah desa di Indonesia.

Menurut Tata, Pemerintah dapat mengalokasikan pembiayaan ini ke beberapa desa percontohan sebagai langkah awal atau piloting untuk penerapan Program 100 GW. Misalnya untuk desa di wilayah yang diproyeksikan akan mengalami peningkatan permintaan listrik, atau desa yang belum dialiri listrik, atau bahkan desa yang masih bergantung dengan listrik mahal dari bahan bakar diesel.

Meski begitu, SUSTAIN menekankan bahwa agar kebijakan ini benar-benar mendukung agenda transisi energi, pendapatan dari bea keluar batubara harus dialokasikan secara jelas dan dikelola oleh Kementerian Keuangan untuk mendanai Program 100 GW. Untuk itu, Pemerintah didorong untuk memastikan tiga hal utama.

Pertama, penetapan bea keluar batubara dengan skema progresif dan berkeadilan. Kedua, pengalokasian penerimaan secara khusus (earmarking) untuk program 100 GW energi surya. Dan ketiga, penguatan koordinasi lintas kementerian, terutama antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Koperasi, dan PLN, untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas implementasi.