Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan masih mengkaji pemberian dispensasi penggunaan jalan umum untuk angkutan batu bara yang diajukan PT Semen Baturaja Tbk (SMBR).

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sumsel Apriyadi di Palembang, Senin, mengatakan pengkajian dilakukan untuk menjaga konsistensi kebijakan penataan jalan sekaligus mempertimbangkan kelangsungan industri strategis di daerah tersebut.

Permohonan dispensasi diajukan SMBR selama masa transisi peralihan angkutan batu bara dari jalan raya ke moda transportasi kereta api. Perusahaan tersebut saat ini tengah melakukan reaktivasi jalur rel serta penyiapan fasilitas penampungan batu bara yang diperkirakan membutuhkan waktu sekitar empat hingga enam bulan.

"Mereka mengajukan dispensasi selama enam bulan. Menurut perusahaan, itu jangka waktu paling panjang hingga Agustus sudah siap. Namun jika dikerjakan maksimal, sebenarnya sekitar empat bulan sudah bisa selesai," katanya.

Pemprov Sumsel belum mengambil keputusan terkait usulan tersebut, karena pengkajian dilakukan secara mendalam agar tidak menimbulkan persepsi ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan larangan angkutan batu bara di jalan umum.

"Kita harus membahas ini secara detail dan sangat hati-hati. Jangan sampai kebijakan ini menimbulkan anggapan bahwa pemerintah tidak konsisten, meskipun di sisi lain ada kepentingan besar yang juga harus dipertimbangkan," jelasnya.

Apriyadi menambahkan pemberian dispensasi nantinya akan memiliki kriteria yang ketat dan tidak bersifat umum. Dispensasi hanya akan dipertimbangkan bagi perusahaan yang memiliki urgensi produksi serta menunjukkan progres fisik pembangunan infrastruktur angkutan alternatif, seperti industri semen dan pembangkit listrik.

"Pasti ada kriteria khusus. Saat ini kami baru menampung masukan dan menyampaikan kondisi lapangan kepada gubernur. Selanjutnya akan dilaporkan untuk menjadi bahan pertimbangan," kata dia.

Sementara itu, Direktur Utama PT Semen Baturaja Suherman Yahya mengatakan pihaknya berkomitmen segera beralih dari angkutan jalan raya ke kereta api. Namun, saat ini operasional pabrik masih mengandalkan stok batu bara yang tersedia di lokasi.

"Tentunya kondisi ini berpotensi mengganggu produksi, tetapi kami berharap ada solusi terbaik agar operasional tetap berjalan. Kami akan berupaya maksimal mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan," kata dia.