Bloomberg Technoz, Jakarta – Sejumlah asosiasi sektor pertambangan melaporkan lebih dari 150.000 pekerja sektor tambang, khususnya batu bara dan nikel, terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memangkas rencana produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan untuk memproduksi sekitar 1 juta ton batu bara, tenaga kerja yang dibutuhkan diperkirakan sekitar 400—500 lebih orang; mulai dari operator, mekanik, insinyur tambang, pengemudi, foreman, dan lainnya.

Dengan demikian, lanjutnya, terdapat lebih dari 100.000 pekerja yyang terancam di-PHK untuk bagian tersebut.

“Jadi kalau hitung-hitungannya, dari 817 [RKAB 2025] ke angka yang sekarang ini, itu lebih dari 100.000 [orang di PHK],” kata kita dalam diskusi RKAB di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Meskipun demikian, Gita menggarisbawahi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti teknologi yang digunakan, skala produksi, dan lokasi tambang.

“Ini juga masih belum ke masyarakat yang diluar tambang seperti catering, laundry, dan lain-lain,” ujarnya.

Sekadar catatan, Kementerian ESDM sebelumnya berencana memangkas target produksi batu bara nasional menjadi hanya 600 juta ton tahun ini, anjlok 190 juta ton dari realisasi produksi tahun lalu yang menembus 790 juta ton.

Peralatan Mangkrak

Dalam kesempatan yang sama, Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo) menuturkan sebanyak lebih dari 50.000 orang akan berdampak di sektor jasa pertambangan imbas pemangkasan RKAB tahun ini.

“Itu baru dampak langsung dari usaha jasa. Sementara itu, sekitar 10.000 unit peralatan akan stand by [tidak beroperasi]. Ini tentu kalau dihitung nilai ekonomi itu besar ya dan kebanyakan dari 10.000 peralatan itu masih leasing statusnya,” ucap salah satu perwakilan Aspindo.

Dia menjelaskan kondisi tersebut otomatis akan berdampak pada pembiayaan alat pertambangan seperti penundaan kredit hingga persoalan asuransi.

“Ini tentu membuat situasi makin berat bagi kondisi kondisi perekonomian pada saat ini,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Aspindo Ahmad Kharis menambahkan asosiasi tengah menanti keputusan final RKAB oleh Kementerian ESDM hingga akhir Maret.

Jika pemerintah masih memberikan ruang peningkatan RKAB hingga 25%, akan ada kemungkinan PHK yang terjadi bakal minim. “Kalau tidak ada penambahan berarti PHK semua,” tuturnya.

Dia menjelaskan saat ini Apindo masih menunggu keputusan pemerintah lantaran tidak bisa mengalokasikan anggaran imbas RKAB yang tak pasti.

“Awalnya dari pemerintah dahulu, customer, baru ke ke kita. Nah, bikin budgetnya coba enggak bisa, bagaimana kalau kita bikin perencanaan sampai ngomong profitability karyawan enggak akan bisa,” tuturnya.

“Jadi kita ini bekerja tanpa kejelasan, jadi saya berharap pemerintah memahami ini dan sehingga hal-hal yang lebih jelas.”

Sektor Nikel

Sementara itu, untuk sektor nikel, baik Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) maupun Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) hingga kini sulit mengalkulasi jumlah pekerja yang akan di PHK.

“Sehingga kami juga menghitung dampak secara detail, tetapi mungkin masih kesulitan,” ucap Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah.

Meskipun demikian, Arif mengatakan jumlah pekerja di sektor nikel dalam proyek hilirisasi pemerintah mencapai 300.000 orang. Angka itu di luar dari pekerja pendukung lainnya sekitar tiga kali lipat atau 900.000 orang.

Dia mencontohkan, salah satu tambang terintegrasi di Maluku Utara mendapatkan kuota RKAB mencapai 62 juta sementara data di Minerbaone yang ia tahu hanya sekitar 12 juta.

“Sedangkan di tambang tersebut pegawainya sekitar kurang lebih 20.000. Jadi dengan relaksasi sampai bulan Maret mungkin mereka bisa menghabiskan karena relaksasinya 25% ya mungkin bisa menghabiskan kurang lebih 10,5 juta. Jadi di April itu tinggal sisa 1,5 juta, 12 juta total. Jadi 20.000 [pekerja] itu mau ke mana? Itu jadi pertanyaan besar juga dari teman-teman di sana,” jelas dia.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahdalia ingin mengendalikan harga batu bara selepas pemerintah memotong RKAB tahun ini.

Bahlil mengatakan kans Indonesia untuk mengendalikan harga batu bara di pasar internasional relatif besar. Dia beralasan Indonesia mengekspor batu bara sekitar 560 juta ton sepanjang tahun lalu.

Menurut dia, realisasi ekspor itu mengambil bagian sekitar 44% atas batu bara yang diperdagangkan di pasar internasional.

“Indonesia memasok batu bara keluar negeri 560 juta, 43% sampai 44%, tapi harganya bukan kita yang kendalikan,” kata Bahlil dalam acara Kuliah Umum Media Indonesia, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Dengan demikian, Bahlil menegaskan, pemerintah bakal menekan produksi dan ekspor batu bara di tengah tren pelandaian harga yang berlanjut tahun ini.

“Jadi kalau kita produksinya banyak, permintaannya sedikit, harganya murah, kita buat saja keseimbangan, berapa konsumsi itu yang diproduksi,” kata Bahlil.