Bloomberg Technoz, Jakarta – Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) mengingatkan sejumlah risiko yang mengintai industri pertambangan Indonesia jika kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2027 dipangkas terlalu drastis.

Salah satu efek domino yang patut diwaspadai adalah prospek pemenuhan kontrak batu bara yang menjadi berisiko tinggi jika pemerintah menebas persetujuan kuota produksi RKAB tahun depan secara signifikan atau terlambat memberikan persetujuan produksi dan ekspor.

“Kalau ini terjadi, maka perusahaan berpotensi mengalami kesulitan memenuhi volume kontrak dan bahkan menghadapi tuntutan wanprestasi,” ujar Direktur Eksekutif Pushep Bisman Bakhtiar saat dihubungi Bloomberg Technoz, Kamis (12/11/2026).

“Karena pemangkasan RKAB tidak serta-merta membebaskan perusahaan dari kewajiban kontrak. Jadi, harus betul-betul diatur secara aman di perjanjiannya.”

Penerimaan Berkurang

Jika makin banyak penambang batu bara tidak bisa memenuhi kontrak ekspornya kepada mitra pembeli, lanjutnya, dampaknya tidak hanya akan menekan kinerja industri pertambangan nasional. Penerimaan negara pun bakal rawan tergerus.

“Ini karena akan mengurangi pendapatan perusahaan; termasuk bagi negara akan ada penurunan pajak dan setoran PNBP [penerimaan negara bukan pajak]. Jadi perusahaan dan negara sama-sama akan merugi,” tegasnya.

Bagaimanapun, Bisman tidak menampik potensi pemangkasan produksi batu bara Indonesia pada 2027 akan berdampak pada kenaikan harga komoditas tersebut dalam jangka pendek lantaran pasokan internasional bakal berkurang.

Walakin, tegasnya, potensi penguatan harga itu pun masih akan tergantung juga pada produksi negara pemasok lainnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut penambang mengajukan kuota produksi yang cukup tinggi dalam RKAB 2027. Walhasil, kementerian perlu mengevaluasi permintaan kuota tersebut dengan menyesuaikan kebutuhan riil.

"Ya bukan, kalau misalnya kita mengikuti kemauan [penambang], terlalu tinggi sekali. Jadi, kita kemungkinan akan evaluasi terkait dengan kebutuhan yang pas di angka berapa," kata Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (6/11/2026).

Tri menambahkan kuota produksi batu bara dalam RKAB 2026 hasil revisi bakal di sekitar 700 juta metrik ton (mt). Ihwal potensi kuota produksi batu bara 2027 lebih rendah dari besaran tersebut, Tri enggan berkomentar.

"Ya 700 [juta mt] lebih sedikit lah [kuota produksi batu bara RKAB 2026 hasil revisi]," tutur Tri.

Di lain sisi, para pembeli batu bara asal China menolak upaya sejumlah perusahaan tambang Indonesia untuk mengubah kontrak pasokan periode 2027.

Perubahan yang diusulkan tersebut akan mengalihkan risiko gangguan akibat kebijakan pemerintah kepada pihak pembeli, sehingga mengancam kelancaran kesepakatan yang menjadi dasar bagi keputusan terkait dengan volume produksi.

Menurut sejumlah pihak yang mengetahui masalah ini kepada Bloomberg, beberapa produsen batu bara Indonesia berupaya memasukkan klausul pengecualian yang membebaskan mereka dari kewajiban pengiriman sesuai volume kontrak, seandainya pemerintah di Jakarta memangkas kuota produksi atau menunda persetujuan ekspor.

Namun, pihak pembeli dari China enggan menerima ketentuan tersebut, terutama karena perubahan kebijakan Indonesia tahun ini telah menyebabkan gangguan pada pengiriman.

Sumber-sumber tersebut meminta agar identitas mereka tidak diungkapkan mengingat ketentuan kontrak bersifat rahasia.

Untuk diketahui, pengajuan RKAB 2027 telah resmi dibuka mulai 1 Oktober 2026. Penambang memiliki waktu mengajukan dokumen ke Kementerian ESDM paling lambat 15 November 2026.

Kementerian ESDM memperkirakan produksi batu bara mencapai 720 juta mt hingga akhir 2026. Pada awal 2026, padahal, Kementerian ESDM mengatakan kuota produksi batu bara dalam RKAB 2026 di sekitar 600 juta mt.

Sementara itu, menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, realisasi PNBP sektor mineral dan batu bara (minerba) per Oktober 2026 mencapai Rp141,9 triliun, setara 106% dari target 2026 senilai Rp134,05 triliun.

Bahlil juga menegaskan realisasi PNBP sektor minerba sepanjang Januari—Oktober 2026 sejumlah Rp141,9 triliun telah melampaui realisasi sepanjang 2025 sekitar Rp130—Rp135 triliun .