Bisnis.com, PALEMBANG - Pengusaha transportasi di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mengakui adanya dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sopir di wilayah tambang batu bara.

Kondisi tersebut merupakan imbas dari kebijakan larangan angkutan batu bara melintasi jalan umum, yang menyebabkan aktivitas pengangkutan di sejumlah perusahaan tanpa jalan khusus (hauling) terhenti.

Ketua Asosiasi Transportir Seganti Setungguan Fredy Marwan mengatakan. jumlah mobil pengangkut batu bara di tiga daerah di Sumsel, yakni Lahat, Muara Enim, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), mencapai sekitar 6.000 unit.

Dengan asumsi setiap kendaraan dioperasikan oleh dua sopir, jumlah tenaga kerja yang terdampak diperkirakan mencapai belasan ribu orang.

“Yang terasa sekali dampaknya itu pengangguran dari para sopir. Sekarang ini ada sekitar 6.000 mobil, kalau satu mobil dua sopir berarti sekitar 12.000 orang. Itu yang sangat terasa,” ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur Sumsel, Selasa (6/1/2025).

Menurut Fredy, dampak penghentian operasional juga berpotensi merembet ke sektor lain, seperti checker, mekanik, hingga tenaga administrasi.

“Semua terdampak. Saat ini banyak perusahaan sudah merumahkan karyawannya,” imbuhnya.

Meski demikian, Fredy menegaskan para pengusaha transportasi di Lahat tetap mendukung kebijakan pemerintah. Dia berharap pembangunan jalan khusus batu bara yang tengah dilakukan oleh sejumlah perusahaan dapat segera rampung dan dioperasikan.

“Kami menunggu itu. Harapannya dalam waktu dekat jalan hauling tersebut bisa tembus dan segera digunakan,” katanya.

Lebih lanjut, dia memastikan tidak ada lagi aktivitas pengangkutan batu bara yang menggunakan jalan umum di wilayah Lahat, Muara Enim, dan Pali.

“Oh enggak ada, enggak ada. Itu untuk di Lahat, Pali dan Enim itu dipastikan tidak ada untuk aktivitas hauling batu bara. Itu kosongan mungkin mengangkut hasil galian C ya,” tutupnya.