Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pemerintah perlu memperkuat political will untuk merumuskan strategi keluar dari penggunaan batu bara.

Manajer Program Transformasi Sistem Energi Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo mengatakan, masih masifnya penggunaan energi fosil dapat berisiko mengurangi daya tarik dan komitmen investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

"Kalau sistem listrik kita karbon intensif, mungkin industri yang punya komitmen 2030 menggunakan EBT [energi baru terbarukan] ruangnya makin sempit, mungkin dia enggak akan melakukan ekspansi lagi dan malah hengkang," kata Deon saat ditemui di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

IESR menegaskan bahwa Indonesia memiliki kebutuhan mendesak untuk mengelola risiko ekonomi akibat ketergantungan pada energi fosil. Ekonomi yang bertumpu pada fosil dianggap rentan terhadap perubahan preferensi investasi global.

Industri data center, misalnya, memiliki permintaan yang tinggi terhadap pasokan energi terbarukan. Untuk itu, menurut dia, pemerintah seharusnya memperkuat political will untuk merumuskan strategi keluar dari batu bara.

“Kalau PLN masih terus membangun PLTU, investor data center akan ragu. Minggu lalu saja sudah ada deal besar di Malaysia dan Vietnam karena mereka pakai energi hijau, bukan PLTU,” tuturnya.

Di samping itu, Deon menekankan perlunya political will yang tegas dan konsisten. Pernyataan presiden juga harus diturunkan ke regulasi yang tidak menimbulkan ambiguitas.

"Misalnya Perpres 112 yang melarang pembangunan PLTU baru perlu diperluas ke sektor industri. Industri seharusnya tidak lagi memilih PLTU baru sebagai sumber energi," jelasnya.

Apalagi, opsi teknologi energi bersih sangat beragam dan belum cukup dieksplorasi, termasuk panas bumi, angin, hingga hidro.

Lebih lanjut, IESR menjelaskan bahwa lambatnya keputusan phase-out, seperti kasus PLTU Cirebon-1, disebabkan oleh kurangnya dukungan politik yang eksplisit dari level tertinggi pemerintah.

"Prosesnya sudah sejak 2023 dan tersendat. Kendalanya adalah perlunya dukungan politik yang jelas karena ini menyangkut transformasi sistem energi dan aset BUMN," tuturnya.

PLN sebagai pemilik aset perlu menyesuaikan rencana energi, termasuk melakukan investasi baru lebih awal, yang berimplikasi pada penarikan pembiayaan lebih awal.

"Ini bisa ditafsirkan sebagai risiko terhadap aset negara. Apalagi kalau aset PLN dihapuskan, itu bisa dipandang sebagai menghilangkan aset negara. Risikonya tinggi, bahkan bisa dianggap sebagai tindakan yang bahaya," jelasnya.

Terlebih, pengambil keputusan di sektor keuangan dan BUMN disebut membutuhkan jaminan politik dari presiden agar proses pensiun dini PLTU dapat berjalan dengan aman.

IESR menyebut, terdapat strategi alternatif selain pensiun dini yang membutuhkan biaya besar. Salah satunya adalah mengoperasikan PLTU secara fleksibel.

"PLTU bisa dioperasikan bukan sebagai base load, tetapi mengikuti variabilitas energi terbarukan. Produksi bisa diturunkan di siang hari saat energi surya melimpah. Ini mengurangi konsumsi batu bara dan membuka ruang bagi energi terbarukan dengan biaya lebih murah," jelasnya.

Strategi lain adalah repurposing PLTU, yakni memanfaatkan aset PLTU untuk memperkuat sistem energi terbarukan. Repurposing disebut dapat menjaga nilai aset sehingga tidak sepenuhnya dianggap hilang, sehingga mengurangi risiko yang mungkin berkaitan dengan persepsi penghapusan aset negara.

"Transmisinya masih bisa dipakai, atau turbin dan boiler dimodifikasi untuk dikombinasikan dengan thermal storage. Ini membuat PLTU berfungsi sebagai ‘baterai’ sistem listrik," pungkasnya.