Bisnis.com, JAKARTA — Krisis pasokan batu bara yang sempat memicu pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa menjadi alarm bagi PT PLN (Persero) untuk mengubah strategi pengelolaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Perusahaan pelat merah itu kini tak lagi hanya berfokus mengamankan pasokan bahan bakar, tetapi juga menyesuaikan teknologi pembangkit agar mampu mengonsumsi batu bara berkalori rendah yang semakin mendominasi produksi nasional.

Langkah tersebut diwujudkan melalui program retrofit atau modifikasi sejumlah PLTU di sistem Jawa. Strategi ini dipandang sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi ketidaksesuaian (mismatch) antara spesifikasi pembangkit yang selama ini membutuhkan batu bara berkalori menengah hingga tinggi dengan kondisi cadangan batu bara Indonesia yang kian didominasi kalori rendah.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, sebagian besar PLTU di Jawa dibangun dengan desain yang hanya dapat menggunakan batu bara berkalori menengah hingga tinggi. Di sisi lain, tren produksi batu bara nasional justru bergerak ke arah sebaliknya.

"Mengacu pada sistem di Pulau Jawa, kami masih harus melakukan retrofit terhadap pembangkit PLTU kami, yang tadinya spek batu bara-nya saat ini adalah batubara dengan kalori menengah sampai tinggi, dan nanti ke depannya bisa bergeser menggunakan kalori yang lebih rendah lagi," ujar Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (2/7/2026).

Menurutnya, perubahan spesifikasi pembangkit menjadi kebutuhan mendesak agar sistem kelistrikan nasional tidak kembali menghadapi persoalan serupa di masa depan.

"Permasalahan mismatch antara produksi batubara nasional yang didominasi dengan batu bara kalori rendah dan produksi batu bara kalori menengah dan tinggi semakin menipis, juga kami selesaikan dengan kita melakukan retrofit dengan pembangkit-pembangkit kami," katanya.

Melalui modifikasi tersebut, PLN ingin memperluas fleksibilitas penggunaan bahan bakar sehingga pembangkit tidak lagi bergantung pada pasokan batu bara berkalori tinggi yang semakin terbatas.

"Ke depannya kami betul-betul memastikan bahwa kondisi ini tidak akan berulang kembali, walaupun secara alami produksi batu bara kalori rendah semakin dominan, sedangkan batu bara kalori menengah dan ke atas semakin menipis," ujar Darmawan.

Rencana retrofit PLTU tidak muncul tanpa sebab. Program tersebut merupakan respons langsung atas gangguan pasokan batu bara yang sempat menyebabkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa beberapa waktu lalu.

Saat itu, sejumlah PLTU mengalami kesulitan memperoleh batu bara dengan spesifikasi kalori yang sesuai dengan desain pembangkit. Akibatnya, keandalan sistem kelistrikan Jawa menurun hingga PLN harus melakukan pemadaman bergilir.

Sebagai solusi jangka pendek, PLN mengamankan tambahan pasokan batu bara berkalori di atas 4.500 kcal/kg.

"Adanya tambahan batu bara dengan spesifikasi [kalori] 4.500 ke atas. Juli ini ada tambahan 1,8 juta ton, kemudian Agustus sampai Desember ada tambahan sekitar 3 juta ton dari existing," ujar Darmawan.

Meski demikian, PLN menyadari strategi mengamankan batu bara berkalori tinggi hanya menjadi solusi sementara. Selama struktur produksi batu bara nasional tetap didominasi kalori rendah, risiko gangguan pasokan akan terus membayangi apabila spesifikasi pembangkit tidak diubah.

Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary Marimbo mengatakan retrofit juga menjadi momentum untuk meningkatkan performa pembangkit yang sebagian besar telah beroperasi dalam waktu lama.

"Banyak PLTU kita ini kan sudah tua-tua. Jadi, kita lihat nanti untuk bisa meningkatkan kemampuan mereka menyerap dari batu bara-batu bara yang low kalori. Jadi, ini kita akan memperbaiki peralatan-peralatannya, kemudian boilernya dan sebagainya," ujarnya ditemui di Kompleks DPR RI.

Artinya, modifikasi yang dilakukan bukan sekadar mengubah spesifikasi bahan bakar, tetapi juga mencakup peningkatan sejumlah komponen utama pembangkit agar tetap mampu beroperasi secara optimal menggunakan batu bara berkalori lebih rendah.

Secara teknis, penggunaan batu bara kalori rendah memang memerlukan penyesuaian pada sistem pembakaran, boiler, hingga peralatan penunjang lainnya. Batu bara jenis ini memiliki nilai kalor lebih kecil sehingga volume konsumsi cenderung meningkat dibanding batu bara kalori tinggi.

Namun, di sisi lain, batu bara kalori rendah jauh lebih melimpah di Indonesia sehingga risiko kekurangan pasokan dapat ditekan.

Investasi Demi Efisiensi Jangka Panjang

Direktur Pusat Kebijakan Publik (Puskepi) sekaligus pengamat kebijakan energi Sofyano Zakaria berpendapat, langkah PLN tersebut merupakan strategi yang tepat untuk menjawab tantangan pasokan batu bara nasional.

Menurutnya, program retrofit tidak hanya menyelesaikan persoalan menurunnya ketersediaan batu bara kalori menengah hingga tinggi, tetapi juga mengoptimalkan pemanfaatan cadangan batu bara kalori rendah yang jauh lebih besar di Indonesia.

"Keberhasilan retrofit PLTU Suralaya Unit 6 dan 7 membuktikan bahwa penyesuaian teknologi tersebut layak diterapkan sebagai solusi jangka panjang untuk memperkuat keandalan pasokan listrik nasional," ujarnya kepada Bisnis.

Dia mengatakan, apabila pembangkit memiliki fleksibilitas menggunakan batu bara kalori rendah, risiko gangguan pasokan bahan bakar yang berpotensi memicu pemadaman listrik dapat ditekan.

Meski demikian, Sofyano mengingatkan bahwa setiap proyek retrofit harus melalui kajian teknis dan keekonomian yang matang.

Menurutnya, biaya investasi retrofit memang tidak kecil. Namun, apabila biaya tersebut dapat dikompensasi oleh efisiensi penggunaan batu bara kalori rendah yang lebih murah dan lebih mudah diperoleh, maka proyek tersebut layak diprioritaskan.

"Secara konsep, berpotensi lebih ekonomis dalam jangka panjang, karena batu bara kalori rendah lebih melimpah dan umumnya lebih murah. Walaupun konsumsi tonase batu bara meningkat, berbagai kajian menunjukkan biaya bahan bakar total masih dapat lebih rendah sehingga menghasilkan penghematan, asalkan biaya retrofit dapat tertutup oleh efisiensi operasi selama umur pembangkit," tutur Sofyano.

Namun, dia menilai bahwa retrofit tidak harus dilakukan terhadap seluruh PLTU. Program tersebut sebaiknya diprioritaskan pada pembangkit yang masih memiliki umur ekonomis panjang, berkapasitas besar, dan secara teknis layak dimodifikasi.

"Besaran investasi sangat bergantung pada karakteristik masing-masing pembangkit, mulai dari desain boiler, kapasitas unit, hingga ruang lingkup modifikasi yang dilakukan. Oleh karena itu, tidak tepat jika menggunakan satu angka investasi untuk seluruh PLTU," ujarnya.

Memperkuat Ketahanan Energi

Pandangan serupa disampaikan Ketua Kelompok Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (K3EPB UI) Ali Ahmudi Achyak.

Dia mengatakan, retrofit merupakan langkah konkret untuk mencegah terulangnya gangguan pasokan batu bara yang dapat mengganggu keandalan sistem kelistrikan nasional.

Ali menilai, investasi retrofit berpotensi lebih menguntungkan dibanding terus bergantung pada batu bara berkalori tinggi yang produksinya semakin terbatas.

"Jika retrofit mampu memperluas fleksibilitas penggunaan batu bara berkalori rendah yang pasokannya melimpah di dalam negeri, investasi tersebut berpotensi lebih ekonomis dalam jangka panjang dibanding terus bergantung pada batu bara berkalori tinggi yang ketersediaannya lebih terbatas dan harganya cenderung lebih mahal," tuturnya.

Kendati, Ali menekankan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada dukungan pemerintah, mulai dari kepastian regulasi hingga jaminan pasokan batu bara sesuai spesifikasi yang dibutuhkan.

Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu menyiapkan skema pembiayaan maupun insentif investasi agar proses retrofit berjalan lebih cepat.

"Yang terpenting di sini adalah kepastian bahwa setiap retrofit harus didasarkan pada kajian teknis dan keekonomian yang komprehensif agar tetap menjaga keandalan sistem kelistrikan dalam jangka panjang," ujarnya.