Bloomberg Technoz, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji akan mempermudah izin, termasuk memberi sejumlah insentif terhadap perusahaan yang ingin menggarap proyek hilirisasi batu bara di dalam negeri, sebagai bagian dari program utama pemerintah.

Pernyataan ini dia utarakan saat menyinggung proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) yang tidak kunjung terealisasi dari gagasan awal sejak 2018.

"Untuk hilirisasi, kan ada beberapa usaha hilirisasi dari industri batubara dulu sempat DME, dimetil eter. Cuma karena kebijakannya nggak mendukung di pemerintah, enggak tahu yang sebelah mana, proyeknya gagal semua tuh," ujar Purbaya dalam rapat bersama Komisi IX DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, dikutip Selasa (9/12/2025).

Purbaya lantas menyinggung proyek tersebut tertuju pada salah satu perusahaan tambang pelat merah PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), yang mulanya bekerja sama dengan perusahaan asal Amerika Serikat Air Products & Chemicals Inc. (APCI).

Dengan tidak kunjung terealisasinya proyek tersebut, Purbaya lantas menyinggung jika semangat program hilirisasi pemerintah masih belum dijalankan dengan cukup baik.

"Saya enggak tahu di mana salahnya," kata dia. "Ke depan, dengan adanya ini, kalau ada perusahaan itu masuk lagi, saya akan pastikan mereka dapat insentif yang pas kalau perlu, sehingga mereka bisa betul-betul investasi di sini."

Proyek mercusuar hilirisasi batu bara menjadi DME sebelumnya sudah gagal pada era Presiden Joko Widodo. Investor dari Amerika Serikat (AS), APCI, hengkang pada 2023 dari proyek DME batu bara yang dipenggawai oleh PTBA.

Saat itu, proyek gasifikasi batu bara menjadi DME direncanakan selama 20 tahun di wilayah Bukit Asam Coal Based Industrial Estate (BACBIE) yang berada di mulut tambang batu bara Tanjung Enim, Sumatra Selatan. BACBIE akan berada di lokasi yang sama dengan PLTU Mulut Tambang Sumsel 8.

Sebelum APCI angkat kaki, proyek itu mulanya digadang-gadang sanggup menghasilkan DME sekitar 1,4 juta ton per tahun dengan memanfaatkan 6 juta ton batu bara per tahun. Proyek ini ditargetkan dapat menghasilkan substitusi gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LPG) impor sekitar 7—8 juta ton per tahun.

Konstruksi 2026

Teranyar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan proyek tersebut, yang digagas Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bakal memulai proses konstruksi pada 2026.

Dia menyebut proyek tersebut akan mengurangi impor LPG. Menurutnya, total konsumsi LPG domestik bakal bergerak ke level 10 juta ton pada 2026, sementara kapasitas produksi Indonesia hanya sekitar 1,4 juta ton per tahun.

“Berarti defisit kita nanti itu kurang lebih sekitar 8,6 juta ton. Maka, mau tidak mau, kita harus cari substitusi impor. Caranya apa? DME,” kata Bahlil ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (11/11/2025).

Proyek tersebut kini diklaim pemerintah juga telah kembali diminati oleh perusahaan asal Eropa, China dan Korea.

Saat ini, pemerintah masih tengah menguji kajian atau feasibility study (FS) dari proyek DME dengan teknologi dari beberapa negara tersebut.