JAKARTA - Kementerian Keuangan sedang mempertimbangkan pengenaan windfall tax terhadap komoditas nikel untuk menyasar keuntungan luar biasa perusahaan akibat lonjakan harga global. Kebijakan ini dibahas intensif bersama Kementerian ESDM guna memperkuat APBN di tengah beban subsidi yang meningkat.

"Nanti ada (windfall tax), tapi itu masih didiskusikan dengan Menteri ESDM. Saya terima aja pokoknya duitnya," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada awak media di kantornya, Senin (4/5/2026).

Purbaya menekankan tambahan penerimaan dari pajak ini krusial untuk menutup defisit anggaran. Pemerintah juga berkomitmen menjaga daya saing hilirisasi nikel melalui insentif untuk produk turunan, khususnya bahan baku baterai. "Nikel itu kan salah satu bahan baku baterai, kita akan dorong pertumbuhan industri baterai di sini juga dengan insentif, supaya ini juga laku," ungkap Purbaya.

Selain windfall tax, Purbaya mewacanakan penerapan bea keluar untuk nikel dan batu bara guna memperkuat pengawasan Bea Cukai terhadap under-invoicing dan ekspor ilegal. Selama ini, absennya bea keluar membatasi pemeriksaan mendalam sebelum barang berangkat.

"Selama ini kalau ekspor batu bara, karena pajaknya nol, enggak ada bea keluar, Bea Cukai nggak bisa periksa sebelum barangnya berangkat. Jadi kita under-invoicing di situ besar sekali," kata Purbaya.

Dengan bea keluar, proses pemeriksaan fisik dan dokumen dapat dilakukan ketat di pelabuhan. Langkah ini diharapkan meminimalisir kerugian negara akibat ketidakakuratan data ekspor.

"Saya minta itu ada bea keluar sehingga kalau ada bea keluar, Bea Cukai bisa periksa barangnya sebelum berangkat, sehingga saya bisa kendalikan kebocoran dari under-invoicing atau penyelundupan," pungkasnya.