Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan kabar terbaru mengenai rencana pengenaan tarif untuk bea keluar (BK) untuk komoditas batu bara, yang diisukan akan mulai berlaku 2026 mendatang.

Purbaya memperkirakan tarif bea keluar untuk mas hitam tersebut akan berkisar antara 1 hingga 5%. "1 sampai 5%," jawab singkat Purbaya kepada wartawan di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Dalam kesempatan sebelumnya, Purbaya juga turut menjelaskan sejumlah alasan terkait rencana penerapan BK bagi komoditas mineral tersebut.

Tujuan tersebut, kata dia, tak lain berdasarkan Undang-undang Nomor 17/2006 tentang kepabeanan. Dalam beleid itu, pengenaan bea keluar diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan negara hingga melindungi industri dalam negeri.

"Bea Keluar bertujuan antara lain untuk menjaga ketersediaan supply di dalam negeri dan atau menstabilkan harga komoditas," ujar Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR.

Dengan begitu, Purbaya berharap rencana tersebut dapat mampu memperkuat ruang fiskal bagi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah (APBN).

Apalagi, kata Purbaya, kontribusi penarikan bea keluar untuk mineral maupun non mineral mampu mencapai sebesar Rp20,9 triliun atau setara sekitar 0,73% dari total pendapatan negara sepanjang 2024 lalu.

Penerimaan tersebut, kata dia, mayoritas juga berasal dari bea keluar non mineral, khususnya berasal dari minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan mineral yang bersumber dari tembaga.

"Penerimaan BK dipengaruhi oleh volume produksi komoditas, terutama harga komoditas," tutur dia.