JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan adanya peluang penerapan bea keluar (BK) untuk komoditas batu bara yang rencananya akan mulai diberlakukan pada tahun 2026. Maksud kebijakan dalam rangka meningkatkan pendapatan negara.

"Sedang dibicarakan (aturan bea keluar batu bara), mungkin tahun depan," kata Purbaya usai menghadiri rapat di kantor Kemenko Perekonomian pada Rabu (26/11/2025).

Purbaya menyadari bahwa penerapan bea keluar ini berpotensi membuat harga batu bara domestik kurang kompetitif di pasar global. Menurutnya, jika pelaku usaha mencoba menaikkan harga untuk menutupi biaya bea keluar, produksi mereka justru berisiko tidak akan terserap oleh pasar.

Kendati harga batu bara saat ini tengah berfluktuasi atau cenderung menurun, Purbaya menegaskan bahwa rencana penerapan bea keluar tidak akan dibatalkan. Penurunan harga dinilai tidak mengubah urgensi utama dari kebijakan tersebut.

Ia memaklumi adanya penolakan keras dari pengusaha di industri pertambangan, namun Purbaya menilai dampak bea keluar terhadap keuntungan perusahaan tambang masih relatif kecil. "Untung mereka turun sedikit. Kalau dia naikin harga, enggak laku,” jelas bendahara negara tersebut.

Purbaya juga membandingkan kontribusi pendapatan pemerintah dari sektor batu bara yang masih jauh lebih kecil dibandingkan komoditas minyak dan gas (migas), yang menggunakan skema Production Sharing Contract (PSC) dengan pembagian hingga 85:15.

Oleh karena itu, pemerintah melihat masih ada ruang yang cukup besar untuk meningkatkan penerimaan negara melalui bea keluar batu bara tanpa harus mengganggu keberlangsungan industri secara signifikan. Penerapan BK ini akan mengikuti jejak kebijakan serupa pada komoditas emas.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya telah memastikan penerapan BK emas hingga 15% mulai 2026 yang ditargetkan mampu menambah pendapatan negara minimal Rp 2 triliun hingga Rp 6 triliun.