Bloomberg Technoz, Jakarta – PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA) meyakini pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) bakal meningkatkan transaksi penjualan batu bara dan membuat Indonesia memiliki acuan harga, yang mencerminkan kondisi pasar secara objektif.

Kendati begitu, PTBA juga berharap transaksi yang dilakukan melalui BMKS tidak membuat pemenuhan kontrak eksisting dan kewajiban pemenuhan pasar domestik alias domestic market obligation (DMO) terganggu.

“Keberadaan bursa ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, transparansi harga, serta efisiensi dalam transaksi pasar domestik maupun ekspor tanpa mengganggu pemenuhan kontrak berjalan dan kewajiban kebutuhan dalam negeri,” kata Sekretaris Perusahaan PTBA Eko Prayitno ketika dihubungi, Kamis (20/8/2026).

Eko memastikan nantinya perseroan bakal turut menyesuaikan pelaksanaan operasional dan jual–beli komoditas, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Eko juga berharap BMKS dapat membuat sejumlah aspek, antara lain; infrastruktur perdagangan yang memadai, standarisasi mutu komoditas, kejelasan mekanisme regulasi, serta pemberian masa transisi yang memadai.

“Perseroan senantiasa berkomitmen untuk terus berkoordinasi secara aktif dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung terciptanya ekosistem perdagangan komoditas nasional yang sehat, adil, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia,” tegas Eko.

Adapun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan sinyal BMKS bakal diberi nama Indonesia Commodity Exchange (Icomex).

Bursa nantinya difokuskan sebagai pembentukan harga acuan nasional atau Indonesia Reference Price (IRP) untuk berbagai produk komoditas utama yang diproduksi di dalam negeri a.l. nikel, batu bara, hingga minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).

Akan tetapi, Prasetyo mengatakan pemerintah belum secara resmi menetapkan jenis komoditas yang dapat diperdagangkan di BMKS.

“Belum diputuskan. Hal yang pasti adalah komoditas-komoditas yang memang itu produksi kita yang paling utama, misalnya CPO, nikel, batu bara. Semua sedang disiapkan,” ujar Prasetyo kepada awak media, Senin (17/8/2026).

Prasetyo tak menutup kemungkinan bahwa bursa komoditas yang sudah ada, Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX), akan digabung ke Icomex.

Walakin, Prasetyo belum menjelaskan mengenai mekanisme yang digunakan oleh Indonesia untuk menentukan harga tersebut.

“Nanti ada mekanismenya. Sama ada cost-nya, ada ininya, harga dunianya bagaimana,” ujarnya.

Dalam perkembangannya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan M. Sarjito kepada DPR untuk menjadi Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan Komisi XI DPR akan menindaklanjuti usulan dari Prabowo tersebut. Nantinya, usulan dari Prabowo akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku, termasuk uji kepatutan dan kelayakan.

"Begitu juga terkait dengan OJK, OJK juga akan diproses sesuai mekanismenya di Komisi XI, kami sudah tugaskan. Namanya itu pak m sarjito. Pak M. Sarjito yang nantinya akan diproses sesuai mekanismenya di Komisi XI," ujar Puan kepada awak media, Selasa (18/08/2026).

Prabowo sebelumnya mengumumkan bursa mineral dan komoditas strategis untuk memperkuat posisi tawar komoditas nasional di pasar internasional akan resmi beroperasi pada awal 2027.

“Pemerintah yang saya pimpin akan segera operasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Januari 2027,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Gedung Parlemen, Jumat (14/8/2026).

Prabowo menjelaskan pemerintah bersama DPR RI akan segera membahas regulasi teknis pelaksanaan bursa tersebut agar dapat disahkan tepat waktu selambat-lambatnya pada 17 September 2026.