KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beragam sentimen negatif tengah memayungi prospek kinerja emiten minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan emiten batubara di Tanah Air.

Khusus emiten CPO, pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menaikkan tarif pungutan ekspor CPO menjadi 12,5% sejak 2 Maret 2026.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PMK Nomor 69 Tahun 2025 mengenai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan. Sebelumnya, di PMK 69/2025, tarif CPO ditetapkan sebesar 10% dari harga referensi.

Kenaikan tarif pungutan ekspor berpotensi memengaruhi struktur biaya eksportir dan pelaku industri hilir sawit. Dus, ekspor CPO domestik diproyeksi bakal terpangkas.

Padahal, saat ini, harga CPO di pasar global sedang dalam tren mendaki. Berdasarkan data Trading Economics, harga CPO saat ini di level MYR 4.375 per ton, melejit 5,35% dalam sebulan terakhir dan 8,02% sejak awal tahun 2026 atau year to date (YtD).

Research Associate Panin Sekuritas, Luthfi menilai, kinerja emiten sawit pada 2026 akan didorong penguatan harga CPO global.

Sayang, volume penjualan ke pasar ekspor berpotensi turun. Hal ini seiring naiknya pungutan ekspor CPO menjadi 12,5%. Beleid ini berpotensi menekan margin dari operasional emiten.

Aditya Prayoga, Research Analyst Phintraco Sekuritas menambahkan, produksi CPO global masih dalam fase stagnasi dalam 1-2 tahun ke depan.

Hal itu seiring tantangan berupa profil tanaman yang relatif menua dan progres peremajaan tanaman (replanting) yang belum cukup agresif untuk mendorong kenaikan yield secara signifikan.

Nasib emiten batubara

Tanpa percepatan replanting, ruang pertumbuhan produksi CPO dalam jangka pendek menjadi terbatas. Tekanan ini semakin dipersulit dengan langkah pemerintah, yang secara bertahap mengurangi porsi ekspor guna mendukung program B50 pada 2027.

"Pada akhirnya, kebijakan ini akan mempersempit suplai CPO yang tersedia di pasar global," papar Aditya.

Di sisi lain, permintaan domestik menunjukkan fondasi yang semakin kuat melalui implementasi B40 dan program B50. Kombinasi antara suplai global yang relatif tertahan dan peningkatan alokasi konsumsi domestik mencerminkan struktur pasar yang lebih ketat, di mana konsumsi cenderung stabil di tengah keterbatasan produksi.

Senasib, kinerja emiten batubara juga berpotensi terhambat kebijakan pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana memangkas kuota produksi batubara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Tahun ini, Kementerian ESDM akan menurunkan kuota produksi batubara jadi 600 juta ton, dari 790 juta ton pada 2025.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata melihat, kebijakan pemangkasan kuota produksi batubara bisa menciptakan dinamika yang cukup kompleks.

Terlebih, di tengah tren harga batubara yang tinggi. Saat ini, harga batubara di pasar global sudah mencapai US$ 137,30 per ton, naik 18,62% dalam sebulan dan 27,72% sejak awal 2026.

Harga batubara yang tinggi, menurut Liza, akan menjadi sentimen positif bagi emiten batubara. Tapi, realisasi kinerja emiten jadi bergantung pada alokasi volume produksi batubara yang disetujui pemerintah melalui RKAB.

Dengan begitu, lonjakan harga komoditas di pasar global tidak sepenuhnya linier dengan pertumbuhan kinerja emiten batubara. "Sebab, kinerja emiten tetap dalam kerangka pengelolaan produksi dan energi oleh pemerintah," katanya.