Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menilai pemangkasan produksi batu bara akan ikut juga menurunkan porsi ekspor ke beberapa negara. Dengan begitu, penerimaan devisa bisa menjadi terganggu.

Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani menjelaskan hingga saat ini pelaku usaha belum menerima angka final dan resmi terkait total Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara 2026.

Menurut Gita, informasi yang diterima baru sebatas rencana penyesuaian produksi secara nasional, belum disertai dengan kejelasan mekanisme teknis dan distribusi kuota per perusahaan. "Secara informal memang beredar angka sekitar 600 juta ton," kata Gita kepada CNBC Indonesia, Kamis (19/2/2026).

Namun, menurutnya persoalan utama bukan semata-mata pada besaran angka tersebut. Melainkan cara dan dasar penetapannya.

Gita menilai apabila penurunan dilakukan secara signifikan tanpa kriteria yang transparan dan terukur, maka dampaknya akan langsung terasa pada perencanaan produksi, komitmen kontrak ekspor jangka panjang, serta kewajiban DMO.

"Secara matematis, jika produksi nasional turun tetapi kewajiban DMO tetap atau bahkan meningkat, maka ruang ekspor akan semakin tertekan. Padahal ekspor masih menjadi sumber utama penerimaan devisa dan penopang keberlanjutan operasional perusahaan," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil memberikan respons terkait permintaan berbagai pihak. Khususnya untuk meninjau ulang pemangkasan kuota produksi nikel dan batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Menurut Bahlil, keputusan tersebut sudah final. Mengingat, pemangkasan produksi dilakukan guna menjaga keseimbangan supply and demand agar harga komoditas tambang tetap terjaga di pasar global.

"Kita kan sudah memutuskan. Tim kan sudah, saya kan katakan supply and demand. Gimana kalau kita melakukan produksi yang banyak dengan harga yang jatuh," kata Bahlil usai acara Indonesia Economic Outlook di Gedung Danantara, Jakarta, dikutip Rabu (18/2/2026).

Ia lantas mengingatkan agar sumber daya alam milik negara tidak diobral begitu saja. Mengingat, pengelolaan tambang harus terukur dan berkesinambungan.

"Jangan harta negara kita dijual murah dong. Pengelolaan tambang ini kan harus berkesinambungan. Ada anak cucu kita juga yang harus melanjutkan bangsa ini ya," kata Bahlil.