Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat produksi batu bara nasional mencapai 229 juta ton sepanjang Januari–April 2026. Volume ini lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan dari total produksi tersebut, sebanyak 84 juta ton dialokasikan untuk domestic market obligation (DMO), sedangkan 145 juta ton lainnya untuk ekspor.

"Untuk realisasi tahun 2026 ini pada saat ini adalah sebesar 229 juta ton, dengan DMO 84 juta ton dan sisanya dilakukan ekspor atau sekitar 145 juta ton," ujar Tri dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (19/5/2026).

Menurut Tri, realisasi produksi batu bara hingga April 2026 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, dia tidak memerinci angka produksi pada Januari–April 2025.

"Memang mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2025," katanya.

Pemerintah sebelumnya berencana memangkas target produksi batu bara dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026. Kementerian ESDM menargetkan produksi batu bara sebesar 600 juta ton pada tahun ini.

Target tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasi produksi batu bara nasional yang mencapai 790 juta ton pada 2025 dan 834 juta ton pada 2024. Meski demikian, Tri mengatakan pemerintah masih akan melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan pembatasan produksi tersebut. "Mudah-mudahan hasil dari evaluasi kami dapat memberikan masukan kepada pemerintahan dan kemudian mana yang terbaik untuk pengusaha batu bara ke depan," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy menilai pembatasan produksi turut mendorong kenaikan harga batu bara di pasar internasional.

Menurutnya, perusahaan tambang cenderung menurunkan tingkat produksi dan memprioritaskan pasokan untuk kontrak jangka panjang dibandingkan penjualan di pasar spot. Kondisi itu membuat pasokan batu bara di pasar spot berkurang sehingga harga naik.

Namun, Sudirman mengatakan kenaikan harga batu bara juga dipengaruhi meningkatnya kebutuhan energi di tengah konflik geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu pasokan bahan bakar minyak global. Karena itu, dia menilai pemerintah perlu menghitung lebih lanjut apakah kenaikan harga batu bara dapat menutup potensi penurunan penerimaan negara akibat berkurangnya volume produksi.

Selain penerimaan negara, pemerintah juga dinilai perlu mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap daerah penghasil batu bara yang bergantung pada aktivitas pertambangan.

“Selain pendapatan negara, yang juga harus dilihat pemerintah seharusnya adalah penurunan kondisi ekonomi di wilayah di sekitar lokasi operasional tambang tersebut,” ujar Sudirman kepada Bisnis, Selasa (7/4/2026).

Menurutnya, pembatasan produksi berpotensi membuat sejumlah rencana pengembangan tambang dan investasi perusahaan tertunda. Kondisi tersebut juga dapat menyebabkan sebagian alat tambang tidak beroperasi. Dia menambahkan dampak pembatasan produksi juga dapat menjalar ke sektor ketenagakerjaan, termasuk potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tambang.

Selain itu, berkurangnya aktivitas pertambangan dinilai dapat menekan perekonomian di sekitar wilayah operasi tambang dan mengurangi penerimaan daerah dari sektor batu bara.