Bloomberg Technoz, Jakarta – Rencana pemerintah mengalihkan subsidi gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG) 3 kilogram (Kg) ke dimetil eter (DME) yang berasal dari gasifikasi batu bara menuai pro dan kontra dari kalangan pakar.

Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo memandang pengalihan subsidi LPG untuk DME belum cukup membuat produk hilirisai batu bara tersebut bisa menggantikan gas minyak cair impor.

Dia menilai keberhasilan implementasi DME akan sangat ditentukan dengan penetapan harga batu bara khusus DME serta harga jual DME yang harus lebih rendah dibandingkan dengan harga LPG impor.

“Kalau sebatas pengalihan subsidi LPG untuk DME, seolah sebatas menjawab sisi finansial. Sebaliknya yang harus dijawab justru berbagai hal sejak dari hulu [pertambangan batu bara], produksi dan pasar DME dihadapkan pada harga impor LPG,” kata Singgih ketika dihubungi, Selasa (16/12/2025).

Dia menilai proyek DME memang diharapkan dapat mengurangi impor LPG dan memberikan dampak positif bagi devisa negara. Akan tetapi, pengolahan batu bara menjadi DME bukan hal yang mudah, sebab nilai keekonomian produk serta teknologi yang digunakan terbilang mahal.

Dia menyarankan agar pemerintah memperhitungkan kembali penetapan harga batu bara untuk proyek DME. Singgih menilai jika harga batu bara ditetapkan sesuai indeks harga pasar, maka DME akan semakin mahal dan tak ekonomis.

“Bahkan bisa jadi justru impor LPG jauh murah dibandingkan biaya memproduksi DME itu sendiri,” ungkap dia.

Singgih juga memandang pemerintah perlu memberikan insentif fiskal dan nonfiskal kepada perusahaan swasta yang berminat menggarap proyek DME.

Saat ini insentif yang diberikan baru sebatal pembebasan royalti untuk batu bara dan dinilai belum cukup untuk membuat proyek DME ekonomis.

“Detail berbagai kemudahan kebijakan fiskal dan nonfiskal di wilayah hulu [tambang], wilayah pengolahan dan wilayah penjualan atau pasar, harus dilakukan secara terintegrasi agar proyek DME menjadi ekonomis,” ungkap Singgih.

Ada Catatan

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede meyakini DME dapat mengurangi ketergantungan impor LPG sehingga tekanan terhadap devisa dan kerentanan pasokan dapat turun, terlebih Indonesia masih mengimpor sekitar 6,5—7 juta ton LPG per tahun.

Dia memandang DME bisa menambah nilai tambah domestik, membuka lapangan kerja, serta pada level pembakaran dapat menurunkan polutan tertentu dibandingkan dengan LPG.

“Namun risikonya besar pada fiskal dan lingkungan,” kata Josua ketika dihubungi.

Josua menilai pengalihan subsidi LPG ke DME memiliki sejumlah risiko, utamanya subsidi yang dibutuhkan diprediksi lebih tinggi dibandingkan dengan subsidi yang ditetapkan pemerintah untuk LPG 3 Kg.

Mengutip laporan Badan Energi Internasional (IEA), Josua menyatakan gasifikasi batu bara menjadi DME memiliki tingkat emisi yang sangat tinggi di sepanjang rantai prosesnya.

IEA mencatat emisi siklus hidup proyek gasifikasi batu bara tanpa teknologi penangkapan karbon berada di kisaran 360—390 kilogram setara karbon dioksida per gigajoule.

Josua menyatakan penerapan teknologi carbon capture and storage (CCS) memang dapat menurunkan sebagian emisi yang dihasilkan. Namun, langkah tersebut menimbulkan konsekuensi peningkatan biaya produksi

“Jadi, bila kebijakan ini dilanjutkan, kuncinya bukan sekadar memindahkan pos subsidi, melainkan memastikan desainnya ketat: target substitusi bertahap, transparansi biaya produksi, pemilihan teknologi paling efisien, pengendalian risiko keselamatan dan distribusi,” ucap Josua.

“Serta pengukuran manfaat bersihnya terhadap impor, inflasi energi rumah tangga, dan beban subsidi agar tidak berubah menjadi subsidi baru yang lebih besar dan lebih sulit dihentikan,” tegas dia.

Sebagai informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan sinyal akan mengalihkan subsidi LPG ke DME untuk membuat harga jual pengganti gas minyak cair tersebut lebih ekonomis.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan kementeriannya sedang memperhitungkan harga pokok penjualan (HPP) produk DME. Dia memastikan jika DME memerlukan subsidi, anggarannya akan berasal dari peralihan dana subsidi LPG 3 Kg

“Jadi kita lagi memperhitungkan berapa HPP untuk DME kalau memang ada subsidi itu kan juga merupakan pengalihan subsidi dari untuk LPG yang ada saat ini,” kata Yuliot ditemui awak media, di kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/12/2025).

Adapun, Kementerian ESDM membeberkan konsumsi LPG 3 Kg bakal melebar ke level 8,5 juta ton, terpaut dari kuota yang ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar 8,17 juta ton.

Alokasi subsidi LPG dalam APBN 2025 adalah Rp87,6 triliun, lebih tinggi dari pagu tahun sebelumnya senilai Rp85,6 triliun.