Jakarta, CNN Indonesia - Pengamat menyarankan pemerintah menggunakan pungutan bea keluar ekspor batu bara untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt (GW).

Peneliti Utama SUSTAIN Adila Isfandiari memaparkan pungutan ekspor batu bara sekitar 5 persen pada 2026 berpotensi menghasilkan penerimaan negara Rp20 triliun- Rp90 triliun per tahun.

"Jadi selama masa pemerintahan Prabowo selama empat tahun mendatang, jumlah penambahan penerimaan negara dari pungutan batu negara bisa mencapai Rp80 triliun sampai Rp360 triliun," ujar Adila dalam diskusi "Menakar Kelayakan PLTS 100 GW: Analisis Teknis, Finansial, dan Institusional" di Rumah Belajar Alex Tilaar Jakarta, Jumat (12/12).

Adila mengatakan tambahan pendapatan negara tersebut dapat membiayai pembangunan PLTS kapasitas 4 GW di 4.000 desa hingga PLTS kapasitas 18 GW di 18 ribu desa. Pembangunan PLTS di desa tersebut juga bisa menciptakan lapangan kerja.

Ia memperkirakan potensi penciptaan lapangan kerja bisa mencapai 81 ribu hingga 366 ribu pekerjaan.

"Jadi bagaimana kita bisa menggunakan penerimaan ini (bea keluar ekspor batu bara sebagai pembiayaan awal untuk (PLTS) 100 GW," terangnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengenakan bea keluar terhadap batu bara mulai 2026. Ia menilai eksportir komoditas itu tidak banyak berkontribusi ke penerimaan negara.

Ia mengatakan eksportir batu bara dominan melakukan restitusi pajak saat harga jatuh. Di sisi lain saat harganya naik, tidak dikenakan bea keluar sehingga seperti disubsidi pemerintah.

"Jadi kan aneh. Ini orang kaya semua, ekspor untungnya banyak, saya subsidi kira-kira secara enggak langsung. Jadi itu sebetulnya utamanya filosofi di balik peraturan ini (bea keluar batu bara)," ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, dikutip Detikfinance, Senin (8/12).

Purbaya menyebut saat harga batu bara turun, setiap tahunnya para eksportir bisa mengajukan restitusi hingga Rp25 triliun per tahun. Tren itulah yang menyebabkan penerimaan negara kian merosot dari tahun ke tahun.

Oleh sebab itu, pemerintah sedang menargetkan pengenaan bea keluar batu bara. Saat ini rancangan tarifnya tengah didesain dengan nilai target penerimaan Rp20 triliun per tahun.

"Saat ini mekanismenya sedang kami finalisasi bersama kementerian terkait," imbuhnya.