Listrik Indonesia | Anggota Komisi XII DPR RI, Sigit Karyawan Yunianto mengungkapkan bahwa PT PLN (Persero) perlu membuka data teknis kelistrikan secara lebih rinci, termasuk kapasitas daya mampu pasok, cadangan operasi, serta stok batu bara di setiap wilayah pembangkit. Hal tersebut ia ungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, dikutip pada Minggu (05/07/2026).

Permintaan tersebut disampaikan saat Komisi XII DPR RI membahas ketahanan dan keandalan pasokan listrik nasional. Dalam rapat tersebut, PLN juga memaparkan roadmap penguatan sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali) yang menargetkan penambahan kapasitas hingga 19,1 gigawatt (GW) pada 2030, sehingga daya mampu pasok meningkat dari 35,9 GW menjadi 55 GW.

Menanggapi paparan tersebut, Sigit menilai informasi yang disampaikan PLN masih bersifat agregat secara nasional. Menurutnya, data yang dibutuhkan adalah kondisi teknis di setiap wilayah pembangkit agar kondisi sistem kelistrikan dapat dipetakan secara lebih jelas.

"Sekarang juga harus disampaikan berapa megawatt yang mampu dilakukan, itu juga harus disampaikan, berapa cadangan operasinya, berapa stok batubara sesuai spesifikasinya," ujarnya.

Ia menekankan bahwa keterbukaan data mengenai kapasitas pembangkit, cadangan operasi, serta stok batu bara berdasarkan spesifikasi kalori akan membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kesiapan sistem kelistrikan nasional.

Pasokan Batu Bara Dinilai Menjadi Bagian dari Rantai Pasokan Energi

Sigit juga mengaitkan permintaan keterbukaan data tersebut dengan informasi yang berkembang di kalangan pelaku usaha batu bara mengenai berkurangnya pasokan ke sejumlah pembangkit PLN akibat penurunan produksi.

Menurutnya, persoalan pasokan energi primer tidak hanya berkaitan dengan kesiapan mesin pembangkit, tetapi juga mencakup rantai pasok yang lebih luas, mulai dari ketersediaan bahan bakar, sistem transmisi, pemeliharaan pembangkit, hingga hubungan kerja sama dengan mitra penyedia energi.

Ia menilai seluruh aspek tersebut perlu dipahami secara menyeluruh agar penyebab gangguan maupun tantangan dalam sistem kelistrikan dapat diidentifikasi secara lebih akurat.

DPR Pertanyakan Pembayaran kepada IPP dan Pemasok Energi

Selain meminta keterbukaan data teknis, Sigit turut mempertanyakan kondisi pembayaran PLN kepada mitra Independent Power Producer (IPP) maupun pemasok energi.

Menurutnya, informasi tersebut penting untuk mengetahui apakah terdapat faktor lain yang memengaruhi kelancaran pasokan energi primer ke pembangkit listrik.

"Kira-kira di tubuh PLN ada enggak tekanan pembayaran kepada IPP serta pemasok energi," ungkapnya.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi XII DPR RI mendorong PT PLN (Persero) untuk terus meningkatkan keandalan dan ketahanan pasokan listrik nasional.

Upaya tersebut diharapkan dilakukan melalui penguatan infrastruktur ketenagalistrikan, peningkatan kapasitas pembangkit, pengembangan jaringan transmisi dan distribusi, serta penerapan sistem operasi yang lebih efisien dan adaptif terhadap pertumbuhan kebutuhan listrik nasional.