Bloomberg Technoz, Jakarta – PT PLN Indonesia Power (PLN IP) menyebut tantangan utama dalam distribusi batu bara ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) saat ini bukan berasal dari keterlambatan penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026, melainkan faktor cuaca ekstrem yang terjadi pada awal tahun.

Direktur Utama PLN IP Bernadus Sudarmanta mengakui cuaca ekstrem awal tahun ini memberikan tantangan tersendiri bagi kelancaran pengiriman batu bara ke sejumlah pembangkit.

"Awal tahun ini kami menghadapi faktor cuaca seperti hujan dan ombak yang cukup tinggi sehingga sedikit mengganggu," kata Bernadus kepada Bloomberg Technoz, dikutip Rabu (14/1/2026).

Namun demikian, dia menegaskan kondisi pasokan batu bara dari program domestic market obligation (DMO) di pembangkit milik PLN masih berada pada level aman meski distribusi sempat terganggu akibat hujan dan gelombang laut yang cukup tinggi.

"Stok batu bara kami sejauh ini aman, di pembangkit kami setara rata-rata 21,14 HOP [Hari Operasi Pembangkit] dan beberapa tongkang juga terus berdatangan," tegasnya.

Sekadar catatan, hingga akhir Desember 2024, total kapasitas terpasang dan jumlah unit pembangkit PLN (unit Pembangkit PLN Group) mencapai 46.833,23 MW dan 6.226 unit, dengan 32.763,18 MW (69,96%) berada di Jawa.

Total kapasitas terpasang mengalami peningkatan sebesar 3,85% dibandingkan dengan akhir Desember 2023. Adapun, total kapasitas terpasang nasional termasuk pembangkit sewa dan IPP adalah 75.936,46 MW.

Sebelumnya, Ketua Badan Keahlian Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Rizal Kasli mewaspadai dampak terlambatnya penerbitan RKAB terhadap pasokan batu bara DMO sektor ketenagalistrikan.

Dia khawatir PT PLN (Persero) bakal kekurangan pasokan batu bara, lantaran penambang harus menambang maksimal 25% dari rencana produksi eksisting 2026 hingga 31 Maret

"Kita lihat dalam beberapa minggu ini apakah PLN masih aman? Mudah-mudahan hal ini dapat segera teratasi sehingga produksi komoditas minerba dapat berjalan normal kembali," kata Rizal.

Sebagai informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan perusahaan tetap dapat menjalankan penambangan paling banyak 25% dari rencana produksi 2026 yang tertuang dalam RKAB tiga tahunan, meskipun penyesuaian RKAB 2026 belum disetujui.

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 2.E/HK.03/DJB/2025 tentang RKAB 2026 yang diteken Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno pada 31 Desember 2025. Ketentuan itu bakal berlaku sampai 31 Maret 2026.

Adapun, menurut data terakhir Kementerian ESDM, realisasi penyaluran batu bara untuk pasar domestik atau DMO mencapai 254 juta ton atau 32% sepanjang 2025, dari total produksi batu bara nasional sebanyak 790 ton.