Bloomberg Technoz, Jakarta – PT Pertamina (Persero) menegaskan minatnya untuk tetap bergabung menggarap proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) yang digagas Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, meskipun sebelumnya mengalami kendala teknis ketika menjadi offtaker DME garapan PT Bukit Asam Tbk. (PTBA).

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menjelaskan perseroan sempat bermitra dengan PTBA dan Air Products and Chemicals, Inc. (APCI) dalam proyek DME Batu bara sebelumnya, sebelum investor dari Amerika Serikat (AS) tersebut hengkang.

Dengan begitu, Simon menegaskan Pertamina tetap berminat terlibat dalam proyek hilirisasi batu bara tersebut, terlebih teknologi yang digunakan dalam proyek DME batu bara kali ini diharapkan dapat lebih efisien.

“Harusnya, harusnya ikut ya. Karena kan kalau yang dahulu dengan Air Product dan lain-lain kan itu harusnya ada dengan Pertamina juga ya. Tentunya sama lah,” kata Simon saat ditemui di Kementerian ESDM, dikutip Selasa (11/11/2025).

“Jadi kita melihat setiap inisiatif, ada terobosan baru, jangan melihat itu, wah ini nanti saingan ini, enggak. Ini kesempatan bagus, tentunya hasilnya lebih bagus. Masyarakat akan mendapat manfaat lebih bagus, harga mungkin lebih murah, emisi lebih rendah, wah sudah itu kita kolaborasi semua lah. Jadi harus selalu kolaborasi,” lanjut dia.

Proyek mercusuar hilirisasi batu bara menjadi DME sebelumnya sudah gagal pada era Presiden Joko Widodo. Investor dari AS, Air Products & Chemicals Inc. (APCI), hengkang pada 2023 dari proyek DME batu bara yang dipenggawai oleh Bukit Asam.

Saat itu, proyek gasifikasi batu bara menjadi DME direncanakan selama 20 tahun di wilayah Bukit Asam Coal Based Industrial Estate (BACBIE) yang berada di mulut tambang batu bara Tanjung Enim, Sumatra Selatan. BACBIE akan berada di lokasi yang sama dengan PLTU Mulut Tambang Sumsel 8.

Sebelum APCI angkat kaki, proyek itu mulanya digadang-gadang sanggup menghasilkan DME sekitar 1,4 juta ton per tahun dengan memanfaatkan 6 juta ton batu bara per tahun. Proyek ini ditargetkan dapat menghasilkan substitusi gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LPG) impor sekitar 7—8 juta ton per tahun.

Dalam perkembangannya, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional telah menyerahkan pra-kajian 18 proyek hilirisasi kepada BPI Danantara dan sudah memasuki tahap finalisasi.

Dari 18 proyek tersebut, salah satunya merupakan proyek DME batu bara. Proyek itu menjadi penting untuk mensubstitusi impor gas minyak cair atau LPG.

Belakangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan perusahaan asal Eropa dan Korea Selatan (Korsel) berminat membentuk konsorsium untuk berinvestasi pada proyek gasifikasi batu bara tersebut.

Selain itu, Bahlil menambahkan, perusahaan asal China turut berminat pada proyek substitusi impor LPG itu.

“Satu dari China, satu gabungan antara Korea [Selatan] dan Eropa. Nanti kita lihat, finalnya nanti kita lihat,” kata Bahlil kepada awak media di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Bahlil mengatakan kementeriannya tengah menguji kajian atau feasibility study (FS) dari proyek DME dengan teknologi dari beberapa negara tersebut.

“DME, kita belum finalkan. Sekarang kita lagi uji FS-nya dengan teknologinya. Akan tetapi, ancang-ancangnya sudah ada dua,” ucap dia.

Di sisi lain, manajemen PTBA memastikan rencana pengembangan DME perseroan memiliki spesifikasi yang serupa dengan proyek yang sempat digagas bersama dengan APCI.

PTBA juga memastikan BPI Danantara sedang mengkaji berbagai insentif yang akan diberikan terhadap proyek tersebut, mulai dari keringanan pajak, kemudahan impor barang modal, hingga dukungan terhadap kebutuhan belanja modal atau Capex proyek.

“Spek dan kapasitas DME masih sama. Sekitar 1 juta ton per tahun. Itu sesuai arahan Satgas Hilirisasi Kementerian ESDM,” kata Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk PTBA Turino Yulianto ketika dihubungi Bloomberg Technoz.

Turino menjelaskan, peran Danantara dalam proyek tersebut hingga kini masih dalam pembahasan. Dengan kata lain, belum terdapat kepastian apakah sovereign wealth fund (SWF) tersebut akan membantu pembiayaan proyek tersebut atau tidak.