Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membidik target pertumbuhan ekonomi 2026 mencapai 7,2%.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Bappeda Kaltim) Wahyu Gatut Purboyo menyatakan upaya ini masih berhadapan dengan tantangan struktural, di mana Kaltim masih bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian yang berkontribusi 38,38% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada 2024.

"Provinsi Kalimantan Timur sebagai Superhub Ekonomi IKN menjadi pelaku utama perwujudan Pulau Kalimantan sebagai superhub ekonomi Nusantara yang mengarah pada pengembangan pusat aglomerasi dan sektor ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (17/11/2025).

Saat ini, dia menerangkan struktur ekonomi Kaltim sepanjang 2019 hingga semester pertama 2025 pelan pelan mulai bergeser. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian, mengalami penurunan dari puncak 45,52% pada 2019 turun menjadi 34,73% pada semester I/2025, meski tetap menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Sektor industri pengolahan, yang seharusnya menjadi mesin transformasi ekonomi, hanya tumbuh tipis dari 17,73% (2023) menjadi 18,26% (2024), masih jauh dari target kontribusi 18,78%—18,93% untuk tahun 2026.

Selain itu, Wahyu menyebutkan posisi Kaltim sebagai 'Superhub Ekonomi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara' menjadi narasi sentral dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang hingga 2045.

Visi tersebut, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024, menempatkan Kaltim sebagai penggerak aglomerasi ekonomi Nusantara berbasis klaster ekonomi masa depan.

Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tanpa sektor migas dan batubara pada semester I/2025 justru menunjukkan perlambatan signifikan menjadi 7,42%, turun dari 9,04% pada tahun sebelumnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mengonfirmasi kekhawatiran ini. Produksi batubara yang mencapai 308,67 juta ton pada 2024, tertinggi dalam lima tahun terakhir berbanding terbalik dengan nilai ekspor yang anjlok drastis dari US$ 25,7 miliar (2022) menjadi hanya US$ 9,02 miliar (2024).

Volatilitas ini menunjukkan betapa rentannya fondasi ekonomi daerah.

Di sisi lain, Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji mengusung dua program unggulan, yaitu Gratispol dan Jospol.

Gratispol mencakup tujuh program layanan gratis, mulai dari biaya sekolah hingga umrah bagi petugas rumah ibadah. Sementara Jospol fokus pada 16 kegiatan strategis, termasuk hilirisasi industri pertanian, revitalisasi Sungai Mahakam, dan kemudahan investasi.

"Kedua program ini diinternalisasi ke dalam RPJMD Kaltim dan Renstra Perangkat Daerah 2025—2029 sebagai instrumen percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif," jelas Wahyu.

Namun, efektivitas program populis tersebut masih perlu diuji dalam konteks pencapaian target makroekonomi. Tingkat kemiskinan yang ditargetkan turun menjadi 3,12% hingga 3,99% pada 2026, misalnya, memerlukan intervensi struktural yang lebih dalam ketimbang sekadar pemberian fasilitas gratis.

Di tengah ketergantungan pada batubara, potensi sektor lain justru menunjukkan performa menjanjikan.

Produksi kelapa sawit menembus 21,03 juta ton pada 2023, sementara sektor perikanan, baik tangkap maupun budidaya mencatat peningkatan konsisten menjadi 214.691 ton dan 240.751 ton pada 2024.

Sektor pariwisata juga mengalami rebound signifikan pasca-pandemi. Kunjungan wisatawan nusantara di Kota Samarinda melonjak menjadi 2,53 juta orang pada 2024, meskipun sempat mencapai 3,11 juta pada 2023.

Balikpapan pun mencatat 2,63 juta kunjungan wisatawan domestik pada periode yang sama.

Untuk mencapai target pertumbuhan 6,6% hingga 7,20% pada 2026, pemerintah daerah membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED).

Tim ini bertugas mengakselerasi realisasi anggaran, proyek infrastruktur, investasi, serta meningkatkan output industri manufaktur dan produktivitas sektor primer.

Adapun, dia menuturkan target-target makroekonomi lain yang harus dicapai Benua Etam pada 2026 meliputi, kontribusi PDRB industri pengolahan 18,78%—18,93%, tingkat inflasi terkendali di kisaran 2%—3%, Indeks Daya Saing Daerah mencapai 3,4%—3,45%, dan Indeks Gini turun menjadi 0,309—0,318.