Listrik Indonesia | Ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) kembali menjadi sorotan di tengah meningkatnya kebutuhan energi rumah tangga. Pemerintah pun mendorong percepatan hilirisasi batu bara melalui pengembangan dimethyl ether (DME) sebagai bahan bakar alternatif pengganti LPG.

Saat ini konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8 juta ton per tahun, namun sekitar 75% kebutuhan masih dipenuhi dari impor. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor LPG Indonesia pada 2024 mencapai US$3,8 miliar atau setara Rp64,1 triliun dengan asumsi kurs Rp16.888 per dolar AS.

Amerika Serikat menjadi pemasok terbesar LPG ke Indonesia dengan nilai impor sekitar US$2,03 miliar atau sekitar 53% dari total impor. Sementara itu, Qatar menyumbang sekitar 11%, disusul Uni Emirat Arab sekitar 10%.

Besarnya ketergantungan terhadap impor membuat pasokan LPG domestik rentan terhadap dinamika pasar energi global. Ketegangan geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah, dinilai berpotensi mengganggu jalur distribusi energi dunia dan berdampak pada stabilitas pasokan.

Dalam konteks tersebut, pemerintah mendorong hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME), yang dapat digunakan sebagai substitusi LPG untuk kebutuhan rumah tangga. Proyek DME bahkan telah masuk dalam daftar proyek prioritas hilirisasi nasional dan direncanakan mulai digarap pada tahun ini di bawah koordinasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Indonesia dinilai memiliki modal sumber daya yang cukup besar untuk mengembangkan industri tersebut. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki sumber daya batu bara sekitar 97,96 miliar ton dengan cadangan mencapai 31,95 miliar ton. Sebagian besar cadangan tersebut merupakan batu bara berkalori rendah (low rank coal) yang selama ini memiliki nilai ekonomi relatif rendah di pasar ekspor.

Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menilai pengembangan DME merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, konflik di Timur Tengah berpotensi mengganggu distribusi minyak dan gas dari kawasan Teluk Persia yang melewati jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz.

“Ketika terjadi eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu pasokan minyak maupun gas dari kawasan Teluk Persia yang melewati Selat Hormuz, ini menjadi alasan kuat kenapa kita perlu melakukan hilirisasi batu bara menjadi DME,” ujarnya, Selasa (10/3/2026).

Ia mengatakan pengembangan DME merupakan upaya mencari sumber energi substitusi yang dalam jangka panjang dapat menggantikan sebagian kebutuhan LPG impor. Selain itu, hilirisasi batu bara juga berpotensi membuka pasar baru bagi batu bara berkalori rendah.

Menurut Bambang, hilirisasi batu bara juga menjadi kewajiban bagi pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang kontraknya telah diperpanjang.

“Hilirisasi batubara wajib dilakukan oleh pemegang PKP2B yang diperpanjang. Soal apakah ini akan membawa gairah baru atau tidak, tergantung dari niatan para pelaku industrinya,” jelasnya.

Namun demikian, sejumlah kalangan mengingatkan bahwa proyek DME masih menghadapi tantangan besar dari sisi keekonomian. Ketua Komite Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal menilai pengembangan DME harus dihitung secara matang agar mampu bersaing dengan LPG impor yang diproduksi negara dengan biaya gas lebih murah.

“DME ini industrinya relatif masih baru, dan dari sisi keekonomian juga tidak murah. Karena itu feasibility study-nya harus benar-benar dicermati,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pemerintah perlu memastikan harga produksi DME dapat bersaing dengan LPG impor agar proyek tersebut tidak justru menambah beban biaya energi nasional.

Senada dengan itu, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menilai pengembangan DME memang berpotensi membantu mengurangi ketergantungan impor LPG, tetapi tetap memerlukan kajian mendalam, terutama terkait aspek teknologi dan efisiensi biaya produksi.

“Proyek ini tentu bisa mengurangi impor LPG, tetapi membutuhkan kajian yang mendalam, khususnya terkait keekonomiannya. Teknologi yang digunakan juga harus mampu membuat biaya produksi lebih efisien dibandingkan impor LPG,” ujarnya.

Dengan potensi cadangan batu bara yang besar, hilirisasi melalui pengembangan DME dinilai dapat menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi. Namun, keberhasilan proyek ini tetap bergantung pada kemampuan pemerintah dan pelaku industri dalam memastikan teknologi yang efisien serta skema bisnis yang kompetitif.