REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Negara-negara Asia mulai beralih kembali ke batu bara sebagai respons atas terganggunya pasokan minyak dan gas akibat perang di Iran, yang menghambat pengiriman energi global melalui Selat Hormuz, jalur vital bagi sekitar seperlima perdagangan minyak dan gas dunia.

Ketergantungan tinggi kawasan ini pada impor energi, khususnya gas alam cair (LNG), membuat banyak negara rentan terhadap gangguan pasokan. LNG selama ini dipromosikan sebagai bahan bakar transisi yang lebih bersih dibanding batu bara dan minyak. Namun, konflik geopolitik terbaru memaksa sejumlah negara untuk kembali mengandalkan batu bara guna menjaga ketahanan energi.

India, misalnya, meningkatkan produksi batu bara untuk memenuhi lonjakan permintaan listrik selama musim panas. Korea Selatan (Korsel) mencabut pembatasan penggunaan listrik berbasis batu bara ketika pasokan LNG terbatas.

Sementara itu, Indonesia memilih memprioritaskan penggunaan batu bara domestik, dan negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Filipina, serta Vietnam mempercepat operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Langkah-langkah ini dinilai sebagai solusi jangka pendek untuk menutup kekurangan energi.

Namun, para pakar memperingatkan peningkatan penggunaan batu bara dapat memperburuk polusi udara di kota-kota besar, memperlambat transisi menuju energi terbarukan, serta meningkatkan emisi gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global. Menurut mereka batu bara adalah solusi darurat, tetapi energi terbarukan tetap menjadi jawaban jangka panjang.

"Krisis seperti ini menjadi peringatan nyata,” kata Julia Skorupska dari Powering Past Coal Alliance, Selasa (24/3/2026).

Batu bara memang menjadi bagian penting dalam strategi energi darurat di Asia. Ketersediaannya yang melimpah di kawasan menjadikannya cadangan utama ketika pasokan gas terganggu atau energi terbarukan belum mampu memenuhi kebutuhan.

Pakar energi dari Duke University Sandeep Pai menyebut batu bara sebagai “penyangga” dalam situasi krisis. Cina, sebagai konsumen dan produsen batu bara terbesar dunia, telah meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara ke tingkat tertinggi sejak 2021 demi memperkuat keamanan energi. Meski demikian, negara tersebut juga terus memperluas kapasitas energi bersihnya untuk mengimbangi kebutuhan.

India, yang merupakan konsumen batu bara terbesar kedua, diperkirakan akan semakin bergantung pada batu bara untuk memenuhi puncak permintaan listrik yang dapat mencapai 270 gigawatt. Negara itu memiliki cadangan batu bara untuk sekitar tiga bulan ke depan, dengan sebagian stok dialokasikan untuk usaha kecil.

Di tengah krisis, pengiriman energi tetap berlangsung, meski terbatas. Dua pengiriman gas minyak cair (LPG) India dengan total lebih dari 92.700 ton dilaporkan berhasil melewati Selat Hormuz. Namun, pasokan tersebut kemungkinan akan diprioritaskan untuk sektor industri seperti produksi pupuk, bukan pembangkit listrik.

Pendukung batu bara menilai peran bahan bakar ini masih krusial. Michelle Manook dari FutureCoal mengatakan tanpa batu bara, dampak kekurangan energi akan jauh lebih parah. Ia menekankan pentingnya diversifikasi sumber energi untuk menghadapi krisis di masa depan.

Namun, para peneliti iklim mengingatkan ketergantungan berulang pada batu bara justru dapat memperkuat kerentanan jangka panjang. Pauline Heinrichs dari King’s College London mencontohkan bagaimana Cina meningkatkan penggunaan batu bara saat kekeringan mengurangi kapasitas pembangkit listrik tenaga air, langkah yang justru memperburuk emisi dan memperkuat siklus krisis.

Indonesia, sebagai eksportir batu bara terbesar di dunia, turut memperparah tekanan pasar dengan memprioritaskan pasokan domestik. Menurut analis energi dari Energy Shift Institute Putra Adhiguna, kebijakan ini berpotensi memperketat pasokan regional dan mendorong kenaikan harga global.

Harga batu bara acuan Asia, Newcastle dari Australia, telah naik sekitar 13 persen sejak konflik dimulai. Kenaikan ini berdampak signifikan bagi negara-negara Asia Tenggara—kawasan konsumen batu bara terbesar ketiga di dunia—yang tengah meningkatkan kapasitas pembangkit listrik berbasis batu bara.

Ketergantungan pada batu bara juga membawa risiko ekonomi. Di Indonesia, biaya listrik berbasis batu bara pada 2024 tercatat 48 persen lebih mahal dibandingkan 2020, dipicu pembangkit yang menua dan meningkatnya biaya operasional. Subsidi untuk perusahaan listrik negara pun melonjak 24 persen menjadi sekitar 11 miliar dolar AS, setara 5 persen dari anggaran nasional.

Pemerintah Indonesia sebelumnya mendorong penggunaan LNG sebagai jembatan transisi dari batu bara menuju energi bersih. Namun, kembalinya penggunaan batu bara dalam situasi krisis menunjukkan peralihan ke gas tidak semudah yang direncanakan.

Komitmen Korsel untuk menghentikan sebagian besar pembangkit batu bara pada 2040 kini menghadapi tantangan baru. Negara tersebut mengizinkan peningkatan penggunaan batu bara saat polusi udara rendah dan pasokan LNG terganggu. Meski tetap berkomitmen pada target net-zero, langkah ini dikhawatirkan menciptakan preseden yang memperlambat transisi energi.

Data menunjukkan pertumbuhan energi terbarukan di Korsel masih tertinggal, hanya menyumbang sekitar 10 persen dari total listrik pada 2024, jauh di bawah rata-rata global sebesar 32 persen. Dalam satu dekade terakhir, negara itu juga mengalokasikan dana jauh lebih besar untuk bahan bakar fosil dibandingkan energi bersih.

Sementara itu, dampak di negara dengan cadangan batu bara terbatas seperti Thailand diperkirakan lebih kecil. Batu bara hanya menyumbang kurang dari 10 persen dari bauran energi nasional, sehingga fluktuasi harga tidak terlalu memengaruhi tarif listrik.

Meski demikian, para analis sepakat ketergantungan jangka pendek pada batu bara dapat menjadi bumerang. Selain menghambat upaya dekarbonisasi, langkah ini juga berisiko memperpanjang ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan paparan terhadap krisis serupa di masa depan.

Krisis energi akibat konflik Iran menegaskan pentingnya percepatan transisi menuju energi terbarukan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Tanpa perubahan mendasar, Asia berpotensi terus terjebak dalam siklus krisis energi dan lonjakan emisi yang kian sulit dikendalikan.