Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggenjot sumbangsih tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dari komoditas batu bara sebesar Rp10.000 per ton untuk meningkatkan kontribusi sektor pertambangan bagi pembangunan daerah.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji di Samarinda, Senin mengungkapkan, saat ini nilai CSR perusahaan batu bara hanya sebesar Rp1.000 per ton, dengan total produksi batu bara di provinsi ini mencapai 370 juta ton per tahun.

"Dengan nilai CSR saat ini, dana yang terkumpul hanya sekitar Rp370 miliar, dan pengelolaannya pun masih ditangani secara internal oleh perusahaan," katanya dalam acara Lokakarya Nasional Asta Cita 6, yang diselenggarakan Perhimpunan Ahli Pertambangan (Perhapi) Kaltim.

Pada lokakarya yang digelar bersama Forum Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Kaltim dan didukung Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (Kemendes PDT) ini bertujuan merumuskan strategi untuk implementasi pembangunan desa di sekitar area pertambangan.

"Kita ingin ke depan pengelolaan dana CSR ini diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Jika nilai CSR dinaikkan menjadi Rp10 ribu per ton, kita bisa mengumpulkan Rp3,7 triliun per tahun," ungkapnya.

Menurut Seno Aji, pada acara bertajuk "Peta Jalan 12 Rencana Aksi dan Cetak Biru CSR Desa Lingkar Tambang" bahwa angka sebesar Rp3,7 triliun ini akan sangat signifikan dan dapat berdampak besar bagi pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Kaltim.

Untuk merealisasikan usulan ini, Pemerintah Provinsi Kaltim mengajukan surat kepada Presiden dan menteri terkait agar dapat dibentuk regulasi yang kuat. Regulasi ini nantinya menjadi dasar hukum yang melindungi dan mengatur mekanisme baru pengelolaan CSR.

"Ini tantangan, karena kita harus mencari sumber pendapatan lain. Kami akan menggodok ini dan lokakarya seperti ini menjadi salah satu forum penting untuk mengumpulkan masukan dan saran dari berbagai pihak," tambahnya.

Ketua Perhapi Kaltim, Ahmad Helmy W menyambut baik usulan tersebut. Ia menjelaskan bahwa lokakarya ini merupakan bagian dari Asta Cita ke-6 yang diusung oleh Presiden, yaitu membangun desa dari bawah untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.

Ia berharap, kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan perusahaan tambang melalui integrasi program CSR dapat memperkuat pembangunan desa di seluruh Indonesia.