BERAU, NOMORSATUKALTIM — Kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait pemangkasan produksi batubara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 diperkirakan berdampak signifikan terhadap daerah penghasil, termasuk Kabupaten Berau.

Pemangkasan yang disebut mencapai 40 hingga 70 persen itu dinilai berpotensi menekan keberlanjutan usaha sektor pertambangan, memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), serta menggerus pendapatan asli daerah (PAD).

Wakil Bupati Kabupaten Berau, Gamalis, mengungkapkan bahwa ketergantungan ekonomi daerah terhadap sektor pertambangan masih sangat tinggi.

Bahkan, kontribusi sektor tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berau mencapai hampir 60 persen.

“Ketika sektor pertambangan mengalami sesuatu, maka dampaknya tidak hanya pada tenaga kerja, tetapi juga terhadap PAD kita yang hampir 60 persen bergantung pada sektor itu,” kata Gamalis kepada Nomorsatukaltim belum lama ini.

Menurut dia, kebijakan tersebut berisiko memicu ketidakseimbangan ekonomi di daerah apabila tidak diantisipasi secara matang.

Penurunan aktivitas pertambangan dinilai akan berdampak signifikan, mulai dari potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga berkurangnya penerimaan daerah.

Ia menegaskan, dalam kondisi tersebut daerah kembali menjadi pihak yang paling merasakan dampak, terutama di tengah berbagai kebijakan dari pemerintah pusat yang harus dijalankan secara bersamaan.

“Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi daerah. Di satu sisi kita harus mengikuti kebijakan pusat, di sisi lain kita juga harus mengantisipasi dampaknya terhadap keuangan daerah,” katanya.

Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kabupaten Berau mulai mendorong pergeseran struktur ekonomi dengan mengurangi ketergantungan terhadap sektor tambang.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan sektor pariwisata, pertanian, perikanan, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Gamalis mengakui, selama ini potensi di sektor-sektor tersebut belum tergarap optimal karena perekonomian daerah cenderung “dimanjakan” oleh sektor pertambangan dan perkebunan.

“Pariwisata kita sebenarnya punya potensi besar, begitu juga pertanian dan perikanan. Tapi selama ini belum ter blow up karena kita terlalu dimanjakan oleh tambang dan perkebunan,” ucapnya.

Ia menilai, kebijakan pemangkasan produksi batubara justru menjadi momentum bagi daerah untuk mulai berbenah dan mempercepat transformasi ekonomi.

“Sekarang waktunya kita berpikir bagaimana sektor-sektor ini bisa lebih dominan. Mau tidak mau, kita harus melakukan pergeseran,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui proses transisi tersebut tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Selain membutuhkan perencanaan matang, pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesiapan infrastruktur pendukung.

“Kita akui masih ada kekurangan, terutama di sektor pariwisata seperti jaringan, sinyal, dan fasilitas lainnya. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita benahi secara bertahap,” ujar Gamalis.

Selain itu, ia juga menyebut perubahan arah ekonomi ini terasa cukup mendadak akibat kombinasi kebijakan di sektor pertambangan dan keuangan, sehingga daerah perlu beradaptasi lebih cepat.

“Kita memang agak kaget ketika harus bergeser. Tapi ini harus kita hadapi, karena ke depan sektor tambang tidak bisa terus diandalkan karena lambat laun akan habis,” katanya.

Dengan berbagai tantangan tersebut, Gamalis berharap upaya diversifikasi ekonomi yang mulai dijalankan dapat memperkuat sumber-sumber PAD baru, sehingga ketergantungan terhadap sektor pertambangan bisa dikurangi secara bertahap.