TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Tinggi Bengkulu menetapkan Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sunindyo Suryo Herdadi sebagai tersangka kasus korupsi tambang yang melibatkan PT Sucofindo pada Kamis, 31 Juli 2025. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Sunindyo diperiksa pertama kali di Kejagung pada hari ini.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan, keterlibatan Sunindyo di kasus ini ketika menjabat sebagai Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian ESDM sekaligus Kepala Inspektur Tambang periode 2022-2024. "Perannya dia Kepala Inspektur Tambang yang mengeluarkan izin reklamasi," ujar Anang. Sementara Sunindyo akan ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung.

Jabatan tersebut memberikan Sunindyo wewenang untuk mengevaluasi pengajuan persetujuan Rencana Kegiatan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2023 yang diajukan oleh PT Ratu Samban Mining terhadap Izin Usaha Pertambangan Nomor 348 sebagai syarat untuk operasi produksi. Dalam praktiknya, RKAB itu disetujui meski dokumen rencana reklamasi belum mendapatkan persetujuan. Sementara PT Ratu Samban Mining telah melakukan operasi produksi sejak 2022-2023 tanpa ada jaminan reklamasi yang ditempatkan pada bank sampai saat ini.

Atas kejahatannya, Sunindyo dijerat Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Total tersangka di kasus ini ada sembilan orang. Tersangka lainnya meliputi Komisaris PT Ratu Samban Mining David Alexander Yuwono, Kepala PT Sucofindo Regional Bengkulu Imam Sumantri, Direktur PT Ratu Samban Mining Edhie Santosa, Komisaris Tunas Bara Jaya Bebby Hussy, General Manager PT Inti Bara Perdana, Saskya Hussy, Direktur Utama Tunas Bara Jaya Julius Soh, Marketing PT Inti Bara Perdana Agusman dan Direktur Tunas Bara Jaya Sutarman.