KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah menerapkan bea keluar untuk ekspor batubara kembali mengemuka pasca terjadi lonjakan harga komoditas energi imbas perang di Timur Tengah. Pemerintah mengambil langkah tersebut untuk mengamankan pemasukan negara di tengah membengkak beban subsidi energi.

Merujuk data Trading Economics, harga batubara sempat menembus level US$ 140 per ton, dan berada di posisi US$ 137,90 per ton pada awal bulan ini. Secara statistik, harga batubara per 2 April 2026 melonjak 38,73% dibandingkan tahun lalu. Dengan adanya lonjakan tersebut, para pelaku usaha pertambangan batubara berpotensi menikmati keuntungan tak terduga alias windfall profit.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal menilai, kondisi saat ini bisa menjadi momentum untuk mengenakan bea keluar bagi ekspor batubara. Dari sisi fiskal, Indonesia sedang membutuhkan tambahan penerimaan negara, mengingat kondisi defisit APBN senilai Rp 135 triliun dalam dua bulan pertama 2026.

Faisal memandang bahwa batubara menjadi komoditas yang bisa membantu menggenjot penerimaan negara untuk menghadapi situasi saat ini. "Selain strategi belanja yang efisien, dari sisi penerimaan kita perlu ada tambahan. Batubara harganya sedang mengalami peningkatan besar, ada windfall profit," ucap dia kepada KONTAN, Minggu (5/4).

Hanya saja, para produsen batubara masih menuntut kejelasan dari pemerintah mengenai rencana pengenaan bea keluar ekspor batubara. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani menyoroti sejumlah faktor yang perlu kejelasan jika bea keluar diberlakukan.

APBI mempertanyakan basis harga yang digunakan, apakah mengacu pada harga batubara acuan (HBA), harga spot atau realisasi. Selanjutnya, perlu ada kejelasan mengenai skema perhitungan terhadap variasi kalori dan struktur kontrak, serta mekanisme threshold agar tidak bersifat flat terhadap seluruh pelaku usaha dengan kondisi yang berbeda.

Biaya penambangan

Menurut Gita, penilaian terhadap adanya windfall profit perlu dilihat dari basis harga yang digunakan. Dalam konteks Indonesia, referensi resmi adalah HBA yang saat ini di kisaran US$ 100 per ton untuk gross as reveived (GAR) 6.322, dan lebih rendah untuk mayoritas batubara berkalori sedang dan rendah.

Jadi, posisi harga komoditas batubara yang sudah menembus US$ 135 per ton bukan representasi harga rata-rata industri nasional. "Selain itu, realisasi harga penjualan tidak selalu mengikuti spot karena sebagian besar kontrak menggunakan formula atau kontrak jangka menengah," kata Gita.

Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo memberikan catatan, efek gejolak geopolitik di Timur Tengah mengakibatkan kenaikan harga bahan bakar yang akhirnya mendongkrak biaya penambangan. Untuk itu, pemerintah harus melakukan perhitungan atas kondisi biaya penambangan saat ini.

Singgih mengingatkan bahwa harga batubara belum meningkat tajam saat pemerintah memangkas target produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Lonjakan harga batubara baru terjadi pasca meletus perang di Timur Tengah antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. "Artinya, kenaikan harga bisa berlangsung sesaat," sebut dia.

Jika pemerintah tetap mengenakan bea keluar, Singgih mengingatkan harus ada perhitungan level harga tertentu misalnya harga batubara sudah berada di atas US$ 160 per ton, selain mempertimbangkan rentang kualitas batubara. Pasalnya, low rank coal belum tentu bisa mencatatkan profit besar.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan pengenaan bea keluar batubara tidak berlaku tetap, hanya saat harga komoditas tinggi. Kebijakan yang dihitung bersama Kementerian Keuangan ini untuk mengoptimalkan penerimaan negara, dengan formulasi tarif yang masih difinalisasi.