KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keterlambatan penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan batubara tahun 2026 belum berdampak signifikan terhadap pasokan batubara untuk pembangkit listrik.

PT PLN Indonesia Power (PLN IP) memastikan stok batubara di pembangkit masih berada pada level aman, di tengah penyesuaian produksi yang mulai dilakukan oleh sebagian perusahaan tambang.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernardus Sudarmanta mengatakan, hingga saat ini PLN IP belum merasakan dampak langsung dari lambatnya penerbitan RKAB. Pasalnya, pasokan batubara masih mengacu pada RKAB sebelumnya yang berlaku selama tiga tahun dan dapat digunakan hingga Maret 2026.

“Terkait RKAB sumber tambang batu bara, secara umum kami tidak ada kendala karena saat ini masih berdasarkan RKAB sebelumnya yang tetap dipakai sampai dengan bulan Maret,” ujar Bernardus kepada Kontan, Rabu (14/1).

Dari sisi stok, Bernardus menyebutkan kondisi batubara di PLTU PLN IP masih relatif aman. Rata-rata stok batubara di pembangkit setara 21,14 hari operasi pembangkit (HOP). Selain itu, pasokan juga terus berjalan dengan kedatangan tongkang batubara ke sejumlah pembangkit.

“Stok batubara kami sejauh ini aman di pembangkit, setara rata-rata 21,14 HOP. Beberapa tongkang juga terus berdatangan,” katanya.

Meski demikian, PLN IP menghadapi tantangan distribusi pada awal tahun akibat faktor cuaca. Curah hujan tinggi dan gelombang laut yang besar sempat mengganggu kelancaran pengiriman batubara ke pembangkit.

Ke depan, PLN IP menilai keterlambatan RKAB tidak akan mengganggu operasional pembangkit maupun keandalan pasokan listrik ke pelanggan.

Menurut Bernardus, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memahami peran strategis pasokan batubara bagi sektor ketenagalistrikan.

“Jika keterlambatan RKAB berlanjut, menurut hemat kami tidak masalah karena kami boleh menggunakan yang sudah disetujui sebelumnya. Kami memastikan stok batu bara aman dan pasokan listrik andal ke pelanggan,” tegasnya.

Sementara itu, dari sisi hulu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani menyampaikan kegiatan operasi produksi batubara pada umumnya masih berjalan.

Hal ini ditopang oleh adanya masa tenggang (grace period) melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Minerba yang memberlakukan kembali RKAB tiga tahunan sambil menunggu persetujuan RKAB 2026.

“Sampai saat ini, kegiatan operasi produksi batubara pada umumnya masih tetap berjalan,” ujar Gita kepada Kontan, Rabu (14/1/2026).

Namun demikian, Gita mengungkapkan pada kuartal I 2026 terjadi penyesuaian tingkat produksi pada sebagian perusahaan tambang. Penyesuaian ini dipengaruhi oleh pembatasan volume produksi yang hanya diperkenankan maksimal 25% dari target RKAB terakhir, sikap kehati-hatian perusahaan, serta kebijakan pemerintah yang menargetkan penurunan produksi batu bara nasional pada 2026.

“Dalam hal ini, masing-masing perusahaan pada umumnya memiliki strategi dan penyesuaian operasional yang berbeda sesuai dengan kondisi dan profil usahanya,” jelasnya.

Terkait pemenuhan domestic market obligation (DMO), termasuk untuk kebutuhan kelistrikan nasional, APBI menyatakan kewajiban tersebut pada prinsipnya tetap dijalankan. Meski begitu, terdapat tantangan di sejumlah wilayah, khususnya di Sumatera Selatan.

Menurut Gita, pembatasan penggunaan jalan umum untuk angkutan batubara sejak 1 Januari 2026 berdampak pada puluhan perusahaan tambang di Sumatera Selatan yang hingga kini belum dapat mendistribusikan penjualan batubara mereka.

“Hal ini berdampak pada puluhan perusahaan batubara di Sumsel yang tidak bisa mendistribusikan penjualan batubara mereka sampai saat ini,” pungkasnya.