Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tidak ingin bea keluar menjadi beban bagi pengusaha batu bara, mengingat harga batu bara sedang mengalami penurunan.

“Jangan juga kita memberatkan pengusaha di saat harga batu bara masih sangat rendah,” ucap Bahlil ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Bahlil menyampaikan bea keluar akan diterapkan jika harga batu bara sudah memiliki nilai keekonomian yang layak. Hal tersebut juga memperhatikan keuntungan yang diperoleh para pengusaha batu bara, yang nantinya akan disetorkan kepada pemerintah.

“Kalau harga batu baranya sudah tinggi, untungnya banyak, boleh bagi dengan pemerintah,” tutur dia.

Sebelumnya, pemerintah bersama Komisi XI DPR RI menyepakati perluasan basis penerimaan negara melalui pengenaan bea keluar terhadap produk emas dan batu bara.

Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi optimalisasi penerimaan negara yang dibahas dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Jakarta, Senin (7/7).

Atas hal tersebut, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batu bara Indonesia (Aspebindo) Fathul Nugroho meminta bea keluar untuk komoditas tambang diterapkan secara bertahap dan memperhatikan daya saing industri.

Saat ini, lanjut dia, sektor pertambangan nasional sedang menghadapi tekanan turunnya permintaan dan harga komoditas di pasar internasional.

Indonesia merupakan salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia. Oleh karena itu, setiap kebijakan fiskal, seperti bea keluar, berpotensi memengaruhi arus produksi, harga jual, hingga keputusan ekspor jangka pendek.