Denpasar (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi RI Bahlil Lahadalia menyoroti posisi Indonesia dalam perdagangan batu bara dunia yang dinilai belum sebanding dengan pengaruhnya terhadap pasokan global.

Pemerintah, kata dia, mulai menerapkan pendekatan pengelolaan produksi dengan mempertimbangkan keseimbangan pasokan dan permintaan untuk memperkuat kendali Indonesia atas komoditas tersebut.

"Total kebutuhan batu bara dunia itu sekitar 8,9 miliar ton, batu bara yang diperdagangkan itu 1,3 miliar yang menjadi trading. Dan 1,3 miliar di data 2025, Indonesia itu mensuplai kurang lebih sekitar 540 juta ton atau setara dengan 43 persen," kata Bahlil dalam forum Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Senin.

Bahlil menjelaskan meski menjadi pemasok utama, Bahlil menilai penentuan harga batu bara selama ini masih banyak dipengaruhi oleh pedagang komoditas atau trader di luar negeri.

Kondisi tersebut dinilai perlu dibenahi agar Indonesia memperoleh manfaat lebih besar dari sumber daya alamnya.

“Masalahnya adalah harganya ditentukan bukan oleh Indonesia. Harganya ditentukan oleh para trader yang bermain di luar negeri,” ujar Bahlil.

Ia mengatakan, sejak 2026 pemerintah mengubah pendekatan kebijakan dengan memperhatikan keseimbangan pasokan dan permintaan melalui pengaturan rencana kerja dan produksi batu bara. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar jumlah produksi lebih selaras dengan kebutuhan pasar.

Bahlil menyebut harga batu bara telah mencapai sekitar 154 dolar AS per metrik ton, yang menurut paparannya merupakan level tertinggi sejak 2023.

Namun, ia menegaskan bahwa pengelolaan komoditas tidak semata-mata menyangkut harga, tetapi juga kemampuan negara mengoptimalkan sumber daya alamnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahlil juga menyoroti komoditas lain, termasuk timah, yang menurutnya menunjukkan perlunya penguatan tata kelola perdagangan dan pengawasan rantai pasok.

Indonesia, katanya, harus memastikan potensi sumber daya alam memberikan manfaat ekonomi yang sepadan bagi negara.

Penguatan pengelolaan batu bara juga berkaitan dengan agenda hilirisasi nasional.

Pemerintah mendorong pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya melalui ekspor bahan mentah, tetapi juga melalui pengembangan industri yang menghasilkan nilai tambah di dalam negeri.

Bahlil menegaskan, Indonesia perlu memperkuat posisi dalam perdagangan komoditas global melalui kebijakan produksi yang terukur dan tata kelola yang berpihak pada kepentingan nasional.