JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia secara tegas mengumumkan Indonesia belum bisa mengekspor pasokan listrik ke luar negeri dalam waktu dekat. Kebijakan ini diambil karena pemenuhan kebutuhan energi listrik di dalam negeri masih menjadi prioritas utama pemerintah.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Bahlil saat memberikan arahan pada pembukaan pameran dan konferensi Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 yang berlangsung di Jakarta, Senin (2/11/2026).

“Indonesia dalam waktu dekat belum bisa mengekspor listrik, ya. Kita masih butuh listrik,” ujar Bahlil di hadapan para pemangku kepentingan industri energi dan pertambangan, Senin.

Tegur BPI Danantara dan Ingatkan Otoritas Perizinan

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menyampaikan peringatan keras kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) agar tidak terpengaruh oleh upaya diplomasi maupun lobi-lobi dari negara-negara yang berencana menjadi penerima pasokan ekspor listrik Indonesia.

Bahlil menegaskan bahwa kewenangan dan hak legalitas penerbitan izin ekspor energi listrik berada sepenuhnya di bawah kendali Kementerian ESDM, bukan di lembaga investasi BPI Danantara.

“Saya sudah kasih tahu Danantara, jangan kamu mau dilobi-lobi. Tidak ada. Izin itu ada di ESDM, bukan di Danantara,” tegas Bahlil.

Ia menambahkan, marwah serta kedaulatan negara merupakan prinsip utama yang tidak dapat ditawar demi kepentingan pihak luar.

“Kedaulatan dan wibawa negara harus didahulukan. Jangan mau senangnya saja negara-negara itu. Begitu kita ada sesuatu yang tidak pas, mulai buat gerakan tambahan,” tuturnya.

Dinamika Negosiasi Listrik Hijau dengan Singapura

Kebijakan penundaan ini menjadi sorotan di tengah proses perundingan perdagangan energi lintas batas (cross-border electricity trading). Pada Juli 2026 lalu, Kementerian ESDM sempat memimpin negosiasi terkait penetapan tarif dan harga listrik hijau yang rencananya akan diekspor dari Indonesia ke Singapura.

Perdagangan listrik bersih tersebut awalnya dirancang sebagai bagian dari penguatan kemitraan transisi energi kawasan. Kendati demikian, pemerintah Indonesia menekankan bahwa skema kerja sama tidak boleh hanya menguntungkan pembeli secara komersial, melainkan harus memberikan dampak ekonomi nyata serta nilai tambah yang adil bagi Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk BPI Danantara untuk mengawal implementasi teknis dan investasi terkait proyek perdagangan listrik lintas batas tersebut. Namun, meny menyikapi dinamika kebutuhan energi nasional saat ini, pemerintah memilih memperketat syarat dan menahan laju ekspor hingga kebutuhan domestik benar-benar terpenuhi secara merata.

Rencana ekspor listrik hijau, khususnya yang berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), menjadi topik hangat di kawasan Asia Tenggara seiring tingginya permintaan energi bersih dari negara tetangga seperti Singapura. Singapura mengincar impor listrik EBT untuk memenuhi target netralitas karbon domestik mereka.

Namun, di dalam negeri, Indonesia sendiri sedang melancarkan program akselerasi hilirisasi industri pertambangan dan manufaktur yang menuntut pasokan energi listrik berskala raksasa (heavy load). Proyek-proyek smelter, kawasan industri terpadu, hingga program elektrifikasi nasional memerlukan jaminan ketersediaan daya yang andal dan terjangkau.

Langkah tegas Kementerian ESDM ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengamankan ketahanan energi nasional (energy security) terlebih dahulu sebelum melangkah ke komersialisasi ekspor regional. Hal ini sekaligus menjadi sinyal bahwa diplomasi dan investasi energi Indonesia wajib mengedepankan asas kedaulatan serta asas manfaat yang seimbang bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri.