INDONESIA menyimpan kekayaan batu bara dalam jumlah besar. Namun, melimpahnya cadangan belum tentu menjamin kemudahan pasokan bagi pembangkit listrik. Kini pembangkit listrik dihadapkan kepada dua isu utama bukan lagi tentang ketersediaan, melainkan emisi atau lingkungan serta kecocokan karakteristik batu bara yang tersedia di dalam negeri dengan spesifikasi yang dibutuhkan pembangkit.

Padahal seperti kita ketahui listrik yang dipasok dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) masih sangat dibutuhkan dalam jangka waktu lama. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 mengakomodasi adanya penambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara sebesar 6,3 gigawatt (GW). Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengurangan ketergantungan terhadap batu bara membutuhkan proses panjang, sekaligus membuka ruang bagi penerapan strategi coal switching.

Pemerintah belum dapat sepenuhnya meninggalkan batu bara dalam menjaga keandalan pasokan listrik. PLTU masih memiliki peran penting sebagai pembangkit beban dasar (baseload), terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik yang stabil dan berkelanjutan.

Untuk tahun depan kebutuhan batu bara pembangkit PLN Group dan Independent Power Producer (IPP) diproyeksi mencapai 174 juta ton, yang terdir dari 98 juta ton untuk pembangkit PLN Group dan 76 juta ton untuk pembangkit IPP.

Jika dilihat dari karakteristik nilai kalor, kebutuhan tersebut didominasi batu bara kategori Medium Rank Coal (MRC) sebesar 89 juta ton. Berikutnya adalah Low Rank Coal (LRC) sebesar 76 juta ton dan High Rank Coal (HRC) sebesar 8,51 juta ton.

Di sinilah persoalan mendasarnya. Sebagian PLTU yang beroperasi saat ini dirancang menggunakan batu bara berkalori menengah hingga tinggi. Sementara itu, sumber daya batu bara Indonesia justru didominasi kategori berkalori rendah. Persoalan kalori batu bara ini juga yang sempat membuat gangguan pasokan listrik di beberapa wilayah beberapa waktu lalu.

Data Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi yang diterbitkan Badan Geologi dan menjadi rujukan neraca nasional dalam Kepmen ESDM Nomor 228 Tahun 2025 memperlihatkan ketimpangan tersebut. Dalam data, cadangan batu bara Indonesia didominasi kategori LRC sebesar 24,06 miliar ton atau 75,3% Sementara itu, cadangan MRC tercatat 4,54 miliar ton atau 14,2% dan HRC sebesar 3,36 miliar ton atau 10,5%.

Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa tantangan ketahanan energi Indonesia tidak cukup dijawab dengan mengamankan volume batu bara. Kesesuaian spesifikasi bahan bakar dengan kemampuan teknologi pembangkit juga menjadi faktor penentu.

Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan persoalan pemenuhan kebutuhan PLTU bukan semata-mata soal volume, melainkan juga ketersediaan batu bara kalori menengah yang semakin terbatas.

Ia menjelaskan, salah satu kendalanya adalah biaya penambangan yang meningkat akibat stripping ratio (SR) yang mencapai 10–12 kali, sementara harga jual batu bara untuk PLN dibatasi US$70 per ton. SR sendiri adalah perbandingan antara material penutup yang harus dikupas dengan jumlah batu bara yang dapat ditambang. Semakin tinggi angka SR, semakin banyak lapisan tanah dan batuan yang harus dipindahkan sebelum batu bara bisa diambil. “Jadi, harga jual ke PLN itu untung perusahaannya (produsen) sudah enggak ada. Itulah menjadi trouble,” ungkap Bahlil.

PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) berada dipersimpangan satu sisi kebutuhan meningkat tapi di sisi lain pilihan terbatas karena ketersediaan kecocokan batu bara dan pembangkit. Belum lagi dengan isu lingkungan yang makin mendesak keberadaan PLTU. Kedua isu ini bukanlah untuk dihindari melainkan untuk dihadapi. Bagaimana caranya?

Manajemen PLN EPI mulai menyiapkan transformasi teknologi pembangkit agar lebih adaptif terhadap sumber daya domestik. Sekaligus bisa menurunkan emisi yang dihasilkan hasil dari pembakaran bahan baku PLTU tersebut.

Salah satu langkah strategisnya adalah program penyesuaian kualitas batu bara atau coal switching pada 16 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Program ini diarahkan agar pembangkit secara bertahap mampu memanfaatkan batu bara berkalori lebih rendah, termasuk hingga nilai kalor GAR 3.600 kkal/kg.

Rakhmad Dewanto, Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Utama PLN EPI diskusi panel bertajuk “Rantai Pasok Mineral dan Batu Bara” pada ajang Minerba Convex 2026 beberapa hari lalu mengatakan, strategi tersebut diperlukan untuk menyelaraskan kebutuhan energi primer pembangkit dengan karakteristik sumber daya batu bara nasional, sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik.

“Sebagian besar pembangkit kita didesain untuk menggunakan batu bara dengan kalori menengah. Sementara itu, ketersediaan batu bara di Indonesia lebih banyak pada kategori kalori rendah. Ini menjadi tantangan yang perlu kita jawab bersama,” kata Rakhmad.

Namun, transformasi tersebut bukan pekerjaan sederhana. Penyesuaian teknologi membutuhkan kajian teknis, investasi, serta perencanaan operasional yang cermat. Karakteristik batu bara yang berbeda dapat memengaruhi proses pembakaran, kinerja peralatan, dan keandalan pembangkit.

Rakhmad menegaskan bahwa implementasi program tidak bisa dilakukan secara instan. PLN juga harus memperhitungkan ketersediaan pembangkit pengganti ketika unit PLTU harus dihentikan sementara untuk proses peningkatan teknologi.

“Ini bukan berarti sekarang seluruh PLTU sudah bisa menggunakan batu bara kalori rendah. Penyesuaian teknologi membutuhkan waktu dan investasi. Kami juga harus mempertimbangkan ketersediaan pembangkit pengganti ketika PLTU harus dihentikan sementara untuk proses peningkatan teknologi,” katanya.

Tantangan ini semakin penting mengingat volume kebutuhan batu bara yang dikelola PLN EPI terus meningkat. Dari sekitar 67 juta ton pada 2023, kebutuhan tersebut naik menjadi sekitar 97 juta ton pada 2026. Kenaikan volume menuntut penguatan perencanaan pengadaan dan distribusi, termasuk koordinasi dengan produsen batu bara untuk memastikan kesesuaian kualitas dan ketepatan waktu pengiriman.

Listrik dari Limbah

Selain menyesuaikan kemampuan pembangkit dalam menggunakan batu bara berkalori rendah, PLN juga mengembangkan strategi diversifikasi bahan bakar melalui program co-firing biomassa.

Berbeda dengan coal switching yang berfokus pada penyesuaian spesifikasi batu bara, co-firing dilakukan dengan mencampurkan biomassa sebagai bahan bakar alternatif untuk menggantikan sebagian konsumsi batu bara.

Program ini membuka peluang pemanfaatan sumber daya lain yang selama ini belum optimal, seperti limbah pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Biomassa berupa serbuk kayu, cangkang sawit, sekam padi, tongkol jagung, hingga serpihan kayu diolah agar memenuhi spesifikasi teknis pembangkit.