KONTAN.CO.ID

Published at

Menakar Dampak Rencana Pemerintah Coret Industri Smelter dari Skema DMO Batubara

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana untuk mengeluarkan industri smelter dari penerima manfaat wajib pasok dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) batubara kembali mengemuka. Pengusaha smelter mesti bersiap mengamankan pasokan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mandiri (captive), sekaligus mengantisipasi lonjakan biaya operasional.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno mengatakan pasokan batubara untuk PLTU captive smelter tidak akan lagi diperhitungkan dalam porsi DMO. Tetapi, Tri belum membeberkan secara tegas mengenai regulasi serta target pelaksanaan dari kebijakan tersebut.

“PLTU yang captive, yang untuk smelter, itu di luar dari DMO. Di porsi DMO-nya nanti itu nggak dianggap. Tapi belum, soon,” kata Tri pada Jumat (23/10/2026).

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar menilai kebijakan tersebut akan membawa dampak yang berbeda bagi industri pengolahan mineral, pengusaha pertambangan batubara, serta kelistrikan nasional. Bagi industri pengolahan mineral, rencana pemerintah mengeluarkan smelter dari skema DMO batubara bakal mengubah struktur biaya operasional.

Perubahan mekanisme pemenuhan pasokan batubara membuat industri smelter harus membeli bahan bakar dengan skema komersial murni. Konsekuensinya, biaya energi dan biaya produksi berpotensi meningkat.

“Tentu ini berdampak pada tekanan ke industri serta bisa jadi industrinya menjadi nggak kompetitif. Mengeluarkan PLTU captive smelter dari skema DMO memang akan berat bagi smelter, tetapi sudah sewajarnya dipertimbangkan karena pembangkit tersebut digunakan untuk kepentingan industri,” ujar Bisman kepada KONTAN pada Selasa (27/10/2026).

Meski berpotensi memicu pembengkakan biaya produksi di sektor hilirisasi, tapi rencana mengeluarkan smelter dari skema DMO batubara berpeluang membawa keuntungan bagi sektor lain. Menurut Bisman, langkah tersebut dapat menjaga ketersediaan pasokan batubara untuk kelistrikan umum, terutama PLTU milik PT PLN (Persero).

Rencana kebijakan ini juga berpotensi memperluas ruang pasar yang lebih menguntungkan bagi para produsen batubara dalam negeri. “Kalau bagi kelistrikan nasional ini bagus karena akan memberi ruang pasokan lebih besar bagi PLTU PLN. Kalau bagi penambang juga bagus karena terbuka peluang penjualan dengan harga lebih kompetitif,” jelasnya.

Agar transisi kebijakan ini berjalan berimbang tanpa merusak iklim investasi pengolahan mineral, Bisman menekankan pentingnya kompromi antara pemerintah dan pelaku usaha. Kebijakan mengeluarkan smelter dari skema DMO batubara perlu dieksekusi secara terukur melalui skema kontrak jangka panjang yang adil agar pasokan energi nasional dan daya saing industri tetap terjaga.

Dihubungi terpisah, Direktur Institute for Development of Economics and Finance - Green Transition Initiative (Indef - GTI) Imaduddin Abdullah menyoroti bahwa dalam skema yang berlaku saat ini, PLTU captive smelter telah memperoleh pasokan batu bara dengan harga pasar, bukan harga khusus untuk kelistrikan umum. Namun, penjualan kepada PLTU captive tetap dapat diperhitungkan sebagai pemenuhan kewajiban DMO perusahaan tambang.

Perbedaan harga tersebut menciptakan insentif ekonomi bagi penambang untuk memenuhi kewajiban DMO melalui penjualan kepada PLTU captive. Sebagai gambaran, Harga Batubara Acuan (HBA) tercatat sekitar US$ 100,97 – US$ 131,85 per ton pada beberapa periode 2025 – 2026, lebih tinggi dibandingkan harga khusus kelistrikan sebesar US$ 70 per ton. Penambang dapat memperoleh harga pasar sekaligus memenuhi kewajiban pasokan domestik.

Pengaturan ini membuka celah insentif (loophole) yang memungkinkan penambang lebih mengutamakan penjualan kepada PLTU captive, terutama ketika selisih harga semakin besar. Rencana mengeluarkan PLTU captive dari perhitungan DMO pada dasarnya ditujukan untuk mengubah insentif tersebut.

Penambang tetap dapat menjual batu bara kepada smelter dengan harga pasar, tetapi penjualannya tidak lagi diperhitungkan sebagai pemenuhan DMO. Bagi smelter, biaya pengadaan dapat meningkat apabila penambang mengalihkan sebagian pasokannya untuk memenuhi kewajiban DMO kepada pembeli lain, sehingga smelter harus mencari pemasok pengganti atau memperbarui kontrak dengan harga lebih tinggi.

Kenaikan biaya tersebut selanjutnya dapat meningkatkan biaya listrik dan menekan margin produksi dari industri yang mengandalkan captive. “Penataan kembali DMO perlu disertai upaya memperluas akses industri terhadap listrik yang andal, kompetitif, dan rendah emisi, sehingga daya saing industri Indonesia tidak terus bergantung pada batu bara di tengah perubahan pasar energi dan tuntutan industri global,” tegas Imaduddin.

Associate Principal Energy Shift Institute (ESI) Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma menimpali bahwa rencana mengeluarkan smelter dari skema DMO batubara tidak secara otomatis mendongkrak biaya operasional industri pengolahan mineral secara signifikan. Menurut Zuhdi, kebijakan tersebut akan lebih berdampak terhadap kepastian pasokan dan negosiasi kontrak, karena penjualan kepada PLTU captive tidak lagi membantu penambang memenuhi DMO.

Hanya saja, kondisi tersebut berpotensi membuat pengusaha smelter menurunkan utilisasi produksinya. “Masalahnya ada pada kepastian pasokan. Sehingga bukan tidak mungkin jika tidak mendapat pasokan bahan bakar, smelters akan mengurangi produksi. Pemerintah perlu memperjelas cakupan aturan, masa transisi, perlakuan kontrak berjalan, dan pengamanan pasokan.” ujar Zuhdi.

Analis Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) Katherine Hasan punya pandangan serupa. Tanpa skema pemenuhan DMO bagi penambang yang memasok ke PLTU captive, produsen batubara akan cenderung memprioritaskan alokasi DMO ke PLN dan memasok ke pasar ekspor. Kondisi ini dapat mengetatkan persaingan pasokan domestik bagi PLTU captive, meningkatkan biaya logistik, dan berisiko menaikkan biaya operasional smelter secara tidak langsung.

Kondisi ini bisa berdampak terhadap tingkat kompetitif dari produk hilirisasi mineral Indonesia di pasar global, terutama pada produk turunan nikel. “Mengingat dominasi nikel Indonesia di pasar global, setiap kenaikan biaya produksi ini berpotensi memicu kenaikan harga komoditas turunan nikel global,” kata Katherine.

Momentum Penguatan Transisi Energi

Katherine mendorong agar pemerintah melakukan pemetaan secara lebih terperinci terhadap kebutuhan batubara yang mencakup volume, spesifikasi kalori, lokasi, dan realisasi pasokan yang digunakan untuk kelistrikan umum serta PLTU captive. Transparansi perencanaan menjadi vital, terutama dalam menyelaraskan kebijakan ekspor, penerimaan negara, dan strategi investasi nasional.

Pada sisi yang lain, Katherine memandang rencana mengeluarkan smelter dari skema DMO batubara bisa menjadi momentum untuk mendorong penguatan transisi energi di industri hilirisasi. Termasuk dengan mengerem, atau menghentikan penambahan kapasitas PLTU captive. Katherine menilai hal ini bisa memperkuat pemenuhan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dan daya saing produk hilirisasi mineral Indonesia di pasar global.

“Kebijakan ini menjadi momentum strategis untuk transisi energi bersih di sektor industri Indonesia, sekaligus mendorong integrasi energi bersih di kawasan industri demi meningkatkan daya saing produk nikel Indonesia di pasar global, terutama dari sisi ESG,” ungkap Katherine.

Imaduddin punya catatan serupa. Perubahan pasar batubara dan meningkatnya daya saing energi terbarukan perlu menjadi perhatian dalam kebijakan energi industri. Analisis Indef-GTI menunjukkan biaya pembangkitan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) baru dengan median US$ 7,5 sen per kilowatt hour (kWh) sudah sebanding dengan PLTU baru dengan kisaran US$ 7 – US$ 7,7 sen per kWh.

Sementara itu, biaya operasi PLTU eksisting masih ditopang insentif harga batubara DMO, sebesar US$ 3,5 sen per kWh dibandingkan US$ 5 sen per kWh pada harga pasar. Di sisi lain, aspek keberlanjutan juga semakin mendapat perhatian dalam lanskap perdagangan dan investasi global.

Imaduddin menyoroti bahwa sekitar US$ 760 juta ekspor Indonesia diperkirakan terekspos mekanisme Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa. Sementara itu, sejumlah investor global juga telah menyampaikan perhatian terhadap ketersediaan listrik bersih.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa daya saing industri Indonesia semakin dipengaruhi oleh sumber energi dan intensitas emisi produksi, yang turut menentukan akses pasar, keputusan investasi, dan posisi industri nasional dalam rantai pasok global,” tandas Imaduddin.

Source:

Other Article

Liputan 6

Published at

1,76 Juta Metrik Ton Batu Bara Disebar ke 4 PLTU Jaga Listrik di Jawa Tak Padam

Bisnis Indonesia

Published at

10 dari 190 Izin Tambang yang Dibekukan Sudah Bayar Jaminan Reklamasi

Bisnis Indonesia

Published at

10 Emiten Batu Bara dengan Laba Paling Jumbo Semester I/2026, AADI & BYAN Teratas

IDX Channel.com

Published at

10 Emiten Batu Bara Paling Cuan di 2024, Siapa Saja?

METRO

Published at

10 Negara Pengguna Bahan Bakar Fosil Terbesar di Dunia

Secretariat's Address.

Menara Kuningan Building.

Jl. H.R. Rasuna Said Block X-7 Kav.5,

1st Floor, Suite A, M & N.

Jakarta Selatan 12940, Indonesia

Secretariat's Email.

secretariat@apbi-icma.org

admin@apbi-icma.org

© 2025 APBI-ICMA

Website created by

Secretariat's Address.

Menara Kuningan Building.

Jl. H.R. Rasuna Said Block X-7 Kav.5,

1st Floor, Suite A, M & N.

Jakarta Selatan 12940, Indonesia

Secretariat's Email.

secretariat@apbi-icma.org

admin@apbi-icma.org

© 2025 APBI-ICMA

Website created by

Secretariat's Address.

Menara Kuningan Building.

Jl. H.R. Rasuna Said Block X-7 Kav.5,

1st Floor, Suite A, M & N.

Jakarta Selatan 12940, Indonesia

Secretariat's Email.

secretariat@apbi-icma.org

admin@apbi-icma.org

© 2025 APBI-ICMA

Website created by